PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

PERMEN Nomor 11 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 760) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (2) sampai dengan ayat (5) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Izin PIHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PPIU yang masih berlaku; b. fotokopi Keputusan Menteri tentang Penetapan Izin sebagai PIHK yang masih berlaku; c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan dan NPWP Direktur Utama dan/atau Direktur; d. fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan perubahannya yang telah disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. fotokopi daftar ulang sebagai biro perjalanan wisata dari instansi pemerintah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi pariwisata; f. struktur organisasi Perseroan Terbatas; g. fotokopi laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian; h. bukti telah memberangkatkan Jemaah Haji selama 3 (tiga) tahun terakhir dan/atau telah memiliki daftar tunggu Jemaah Haji, paling sedikit 100 (seratus) orang; i. hasil akreditasi PIHK dalam tiga tahun terakhir paling rendah terakreditasi B; dan j. surat keterangan Kepala Kantor Wilayah yang menyatakan bahwa PIHK memiliki kinerja baik berdasarkan hasil pengawasan selama 3 (tiga) tahun terakhir. (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu izin operasional sebagai PIHK berakhir. (4) Dalam hal permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah batas waktu izin PIHK berakhir, permohonan ditolak dan izin PIHK otomatis tidak berlaku lagi. (5) Dalam hal permohonan ditolak dan izin PIHK otomatis tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PIHK dapat mengajukan permohonan izin baru setelah 2 (dua) tahun sejak izin PIHK otomatis tidak berlaku. 2. Ketentuan ayat (2) Pasal 14 diubah dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 14 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Pasal I

Pasal 6

Pasal I

Pasal 6

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 18

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 27

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal II