PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2007 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

PERMEN Nomor 10 Tahun 2007

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Institut Agama Islam Negeri Ambon yang selanjutnya disebut IAIN Ambon adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan Departemen Agama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama. (2) IAIN Ambon dipimpin oleh seorang Rektor. (3) Pembinaan IAIN Ambon secara fungsional dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama.

Pasal 2

BAB VI

FAKULTAS

Pasal 9

Koreksi

(1) Fakultas adalah unsur pelaksana akademik IAIN Ambon yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi IAIN Ambon berada di bawah Rektor. (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 10

Koreksi

Fakultas mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu yang bernafaskan agama Islam.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, fakultas mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan tugas fakultas; b. pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas fakultas; c. pembinaan sivitas akademika dan kerjasama dengan institut dan/atau lembaga-lembaga lain; dan d. pelaksanaan administrasi dan tata usaha fakultas.

Pasal 12

Fakultas terdiri atas : a. Dekan dan Pembantu Dekan; b. Senat Fakultas; c. Jurusan; d. Laboratorium/Studio; e. Bagian Tata Usaha Fakultas.

Pasal 13

Dekan mempunyai tugas memimpin, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi fakultas serta bertanggung jawab kepada Rektor.

Pasal 14

(1) Dekan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan yang bertanggung jawab kepada Dekan. (2) Pembantu dekan terdiri atas: a. Pembantu Dekan bidang Akademik mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. Pembantu Dekan bidang Adminstrasi Umum mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum; c. Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu dekan dalam memimpin penyelenggaraan pengembangan serta pembinaan kemahasiswaan.

Pasal 15

(1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan peraturan institut dan kebijakan untuk fakultas yang bersangkutan. (2) Senat Fakultas mempunyai tugas pokok sebagai berikut: a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan fakultas; b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen; c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan fakultas; d. menilai pertanggungjawaban dekan atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan e. memberikan pertimbangan kepada Rektor mengenai calon yang diusulkan untuk ditetapkan menjadi dekan. (3) Senat Fakultas terdiri atas para guru besar, pimpinan fakultas, ketua jurusan/program studi dan wakil dosen. (4) Senat fakultas diketuai oleh dekan, didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara para anggota senat fakultas. (5) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat fakultas diatur dalam statuta institut.

Pasal 16

Jurusan merupakan unit pelaksana akademik pada fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Pasal 17

(1) Jurusan dipimpin oleh seorang ketua jurusan yang dipilih diantara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada dekan. (2) Ketua Jurusan mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan agama, sains dan teknologi, dan/atau seni tertentu.

Pasal 18

(1) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan. (2) Sekretaris Jurusan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi jurusan.

Pasal 19

(1) Laboratorium/Studio merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada fakultas dalam pendidikan akademik, profesi, vokasi dan/atau seni tertentu. (2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dari seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi syarat sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu serta bertanggung jawab langsung kepada dekan fakultas.

Pasal 20

Bagian Tata Usaha Fakultas mempunyai tugas melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan alumni serta administrasi umum yang meliputi perencanaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan pengelolaan barang milik negara, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Tata Usaha fakultas menyelenggarakan tugas sebagai berikut: a. melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. melaksanakan administrasi kemahasiswaan dan alumni; c. melaksanakan administrasi organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara; dan d. pelaksanaan administrasi umum.

Pasal 22

Bagian Tata Usaha pada masing-masing fakultas di lingkungan IAIN Ambon terdiri atas : a. Subbagian Administrasi Akademik; b. Subbagian Administrasi Umum.

Pasal 23

(1) Subbagian Administrasi Akademik mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pendidikan, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan alumni. (2) Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan barang milik negara, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga serta umum dan perlengkapan.

BAB VIII

LEMBAGA

Pasal 27

Koreksi

(1) Lembaga penelitian adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi IAIN Ambon di bidang penelitian berada di bawah Rektor. (2) Lembaga penelitian dipimpin oleh seorang ketua dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 28

Koreksi

Lembaga penelitian mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian di bidang keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau seni tertentu serta ilmu sosial lainnya.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Lembaga Penelitian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. perumusan kebijakan di bidang penelitian; b. pelaksanaan penelitian keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni tertentu; c. pelaksanaan penelitian untuk pengembangan sistem pendidikan dan institusi IAIN Ambon; d. pelaksanaan pengembangan pola dan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah berdasarkan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni; dan e. pelaksanaan administrasi lembaga penelitian.

Pasal 30

Lembaga Penelitian terdiri atas: a. Ketua; b. Pusat Penelitian; c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 31

Pusat Penelitian mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai kegiatan penelitian.

Pasal 32

Pusat Penelitian sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 terdiri atas sejumlah tenaga dosen dan /atau tenaga peneliti yang dipimpin oleh seorang kepala, dan terbagi dalam berbagai kelompok di bidang penelitian dan pengembangan ilmu Syariah, Tarbiyah dan Adab serta Ushuludin dan Dakwah

Pasal 33

Subbagian Tata Usaha lembaga penelitian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, perlengkapan serta kerumahtanggaan.

Pasal 34

(1) Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi IAIN Ambon di bidang pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Rektor. (2) Lembaga pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.

Pasal 35

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. perumusan kebijakan dibidang pengabdian kepada masyarakat; b. pengamalan nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni; c. peningkatan relevansi program IAIN sesuai kebutuhan masyarakat; d. pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan; dan e. pelaksanaan administrasi pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 37

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas: a. Ketua; b. Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat; c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 38

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 39

Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Pasal 38 terdiri atas sejumlah tenaga dosen dan/atau tenaga ahli yang dipimpin oleh seorang Kepala dan terbagi dalam berbagai kelompok bidang pengabdian kepada masyarakat dibidang Syariah, Tarbiyah dan Adab serta Ushuludin dan Dakwah.

Pasal 40

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, perlengkapan serta kerumahtanggaan.

BAB IX

BIRO ADMINISTRASI UMUM, AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Pasal 41

Koreksi

(1) Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi umum, akademik dan kemahasiswaan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. (2) Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala. (3) Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pembinaan dan pelayanan administrasi organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, hukum, kehumasan dan sistem informasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, penyusunan administrasi akademik dan kemahasiswaan serta kerjasama, di lingkungan IAIN Ambon.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan memiliki fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana dan program; b. pelaksanaan administrasi organisasi dan tatalaksana dan kepegawaian; c. pelaksanaan administrasi keuangan dan barang milik negara; d. pelaksanaan administrasi hukum, kehumasan dan sistem informasi; e. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kerumahtanggaan; f. pelaksanaan administrasi akademik dan kemahasiswaan; dan g. Pelaksanaan administrasi kerjasama.

Pasal 43

Biro Administrasi Umum, Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas: a. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara; b. Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Kepegawaian dan Umum; c. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan d. Bagian Kerjasama dan Publikasi.

Pasal 44

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta pelayanan administrasi keuangan dan barang milik negara.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Bagian Perencanaan,Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penyusunan program dan rencana kerja; b. pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta verifikasi anggaran; c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perlengkapan dan barang milik negara; dan d. penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan serta laporan kegiatan.

Pasal 46

Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri atas : a. Subbagian Perencanaan; dan b. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 47

(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, serta penyusunan program dan rencana kerja. (2) Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Pasal 48

Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang administrasi, organisasi dan tatalaksana, hukum, kepegawaian serta perlengkapan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut : a. penataan kelembagaan, kebijakan, ketatalaksanaan, hukum dan penyusunan akuntabilitas kinerja organisasi; b. pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian; c. pelaksanaan tata persuratan dan kearsipan; d. pelaksanaan administrasi kerumahtanggaan; dan e. pelaksanaan administrasi perlengkapan.

Pasal 50

Bagian Organisasi dan Tatalaksana, Kepegawaian dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana dan Umum; dan b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 51

(1) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana dan Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penataan administrasi kelembagaan, kebijakan, ketatalaksanaan dan akuntabilitas kinerja organisasi serta katatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan. (2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Pasal 52

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi pendidikan, kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta administrasi pembinaan alumni.

Pasal 53

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 Bagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan registrasi dan her-registrasi mahasiswa; b. pelaksanaan administrasi pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. pelaksanaan administrasi pembinaan alumni; d. pelaksanaan administrasi lembaga; dan e. penilaian prestasi dan proses penyelenggaraan kegiatan bagian serta penyusunan laporan.

Pasal 54

Bagian Akademik dan Kemahasiswaan terdiri atas: a. Subbagian Registrasi; dan b. Subbagian Administrasi Pendidikan dan Kemahasiswaan.

Pasal 55

(1) Subbagian Registrasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan her- registrasi, pencatatan kemajuan belajar dan pencatatan evaluasi hasil belajar mahasiswa. (2) Subbagian Administrasi Pendidikan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta administrasi pembinaan kemahasiswaan.

Pasal 56

Bagian Kerjasama dan Publikasi mempunyai tugas melakukan kerjasama antar perguruan tinggi, pelaksanaan program, penerbitan dan publikasi karya ilmiah dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Bagian Kerjasama dan Publikasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelayanan kerjasama antar lembaga perguruan tinggi; b. pelaksanaan program penerbitan, dan publikasi karya ilmiah; dan c. pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi.

Pasal 58

Bagian Kerjasama dan Publikasi terdiri atas: a. Subbagian Kerjasama; dan b. Subbagian Publikasi dan Sistem Informasi.

Pasal 59

(1) Subbagian Kerjasama mempunyai tugas melakukan pelayanan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam dan luar negeri. (2) Subbagian Publikasi dan Sistem Informasi mempunyai tugas pelayanan dan pengembangan program publikasi dan penerbitan karya ilmiah serta sistem informasi.

Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2007 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VII

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB Kedua

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40

BAB IX

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44

Pasal 45

Pasal 46

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59