PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN AKUIFER BUATAN SIMPANAN AIR HUJAN

PERMEN Nomor 4 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PENYALURAN

Pasal 6

Koreksi

Penyaluran ABSAH dilakukan melalui tahapan: a. permohonan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. penyelesaian.

Pasal 7

Koreksi

(1) Untuk memperoleh bantuan ABSAH, pemohon harus mengajukan permohonan bantuan ABSAH kepada kepala BBWS/BWS. (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kementerian/lembaga; b. Pemerintah Daerah; atau c. Pokmas. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan mengenai: a. ketersediaan lahan; b. ketersediaan atap bangunan; dan c. penerima ABSAH.

Pasal 8

(1) Kepala BBWS/BWS melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (2) Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan permohonan tidak dilengkapi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), permohonan ditolak. (3) Dalam hal hasil pemeriksaan menyatakan permohonan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), kepala BBWS/BWS menyampaikan usulan lokasi kepada Direktur Jenderal. (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri MENETAPKAN usulan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 9

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan oleh PPK. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. sosialisasi pelaksanaan; b. penyusunan rencana kerja; dan c. pembentukan tim pelaksana swakelola. (3) Sosialisasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan melibatkan pemohon dan penerima ABSAH. (4) Penyusunan rencana kerja ABSAH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. penentuan dimensi; b. perhitungan jumlah pemakai air; c. perhitungan dimensi volume tampungan; d. penyusunan rencana anggaran biaya; e. pembuatan daftar kebutuhan bahan bangunan; dan f. penetapan jumlah tenaga kerja. (5) Pembentukan tim pelaksana swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Kasatker.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh PPK secara swakelola. (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan masyarakat di sekitar lokasi, Pokmas, dan/atau Pemerintah Daerah. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tahapan: a. pelaksanaan konstruksi; b. penarikan anggaran pelaksanaan konstruksi; dan c. pemantauan dan evaluasi. (4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas: a. penataan talang air; b. pekerjaan galian; dan c. pekerjaan konstruksi. (5) Penarikan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan konstruksi dengan memperhitungkan kuantitas dan volume pekerjaan ABSAH sesuai dengan dimensi ABSAH dan mengikuti harga satuan pekerjaan setempat. (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap hasil pelaksanaan ABSAH. (7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh tim pelaksana swakelola.

Pasal 11

(1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas tahapan: a. penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan b. pelaksanaan serah terima ABSAH. (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK.

Pasal 12

Ketentuan teknis mengenai penyaluran ABSAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 disusun oleh Direktur Jenderal.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN AKUIFER BUATAN SIMPANAN AIR HUJAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14