SBUM
Jenis kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (4) huruf a, huruf c, dan huruf e untuk pemilikan Rumah Umum Tapak diberikan SBUM.
(1) SBUM diberikan kepada kelompok sasaran melalui Bank Pelaksana sebagai pemenuhan kekurangan sebagian atau seluruh uang muka kelompok sasaran kepada Pengembang.
(2) Besaran SBUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(1) Untuk menjadi Bank Pelaksana, bank umum dan bank umum syariah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki perjanjian kerja sama pengelolaan rekening milik kementerian negara, lembaga, atau satuan kerja dengan Kementerian Keuangan;
b. memiliki perjanjian kerja sama dengan BP Tapera untuk penyaluran FLPP;
c. memiliki nilai kesehatan bank paling rendah peringkat komposit 3 (tiga) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada periode penilaian terakhir;
d. memiliki infrastruktur yang mendukung penyaluran SBUM paling sedikit berupa unit organisasi/unit kerja, personel, teknologi informasi, dan tata kelola internal penyaluran SBUM;
e. memiliki rencana penyaluran SBUM untuk tahun berjalan;
f. memiliki jaringan pelayanan di tingkat provinsi dan/atau nasional;
g. menandatangani kesepakatan bersama dengan Direktur Jenderal atau pejabat Kementerian yang
ditunjuk oleh Menteri; dan
h. menandatangani perjanjian kerja sama dengan kuasa pengguna anggaran Satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(2) Bank Pelaksana bertanggung jawab atas ketepatan sasaran secara formal dan bersedia diaudit oleh aparat pengawasan internal Kementerian dan/atau pengawas eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Format rencana penerbitan SBUM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Untuk menjadi calon Bank Pelaksana, bank umum atau bank umum syariah harus mengajukan surat pernyataan minat untuk menjadi Bank Pelaksana kepada Direktur Jenderal dilengkapi dengan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) kecuali huruf g dan huruf h.
(2) Direktur Jenderal menugaskan pejabat atau pegawai di Direktorat Jenderal untuk melakukan pengecekan surat pernyataan minat dan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pejabat atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus menyusun dan menyampaikan laporan hasil pengecekan dokumen pernyataan minat dan bukti pemenuhan persyaratan kepada Direktur Jenderal.
(4) Bank umum atau bank umum syariah yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya melaksanakan penandatanganan kesepakatan bersama penyaluran SBUM.
(5) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri dan direktur utama atau direksi yang berwenang berdasarkan
anggaran dasar untuk mewakili bank umum atau bank umum syariah.
(6) Format surat pernyataan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan hasil pengecekan dokumen pernyataan minat Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Bank umum atau bank umum syariah yang telah menandatangani kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) selanjutnya membuat perjanjian kerja sama.
(2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani oleh kuasa pengguna anggaran Satker atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan direksi yang berwenang berdasarkan anggaran dasar untuk mewakili bank umum atau bank umum syariah.
(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditandatangani setiap tahun anggaran.
(4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaporkan oleh kuasa pengguna anggaran Satker kepada Direktur Jenderal.
(1) Kelompok sasaran mengajukan permohonan SBUM kepada Bank Pelaksana bersamaan dengan pengajuan pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak yang didukung dana FLPP dengan melampirkan:
a. surat permohonan SBUM; dan
b. surat pengakuan kekurangan bayar uang muka.
(2) Format surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) BP Tapera harus menyampaikan data Debitur/Nasabah yang telah memperoleh dana FLPP kepada Direktur Jenderal untuk diteruskan kepada Satker.
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pejabat yang berwenang di BP Tapera melakukan pembayaran dana FLPP.
(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, Bank Pelaksana menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi dan pejabat yang diberikan kewenangan mengajukan permintaan pembayaran SBUM.
(2) Nama pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bank Pelaksana kepada Satker.
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan terhadap:
a. kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan SBUM;
b. kesesuaian penghasilan pemohon; dan
c. kesesuaian harga jual Rumah.
(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelaksana membuat surat pernyataan verifikasi dan rekapitulasi Debitur/Nasabah yang telah memperoleh dana FLPP.
(1) Bank Pelaksana mengajukan permintaan pembayaran SBUM kepada Satker setelah perjanjian kredit/akad pembiayaan pemilikan Rumah Umum Tapak yang didukung dana FLPP ditandatangani.
(2) Pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen cetak asli sebagai berikut:
a. surat permintaan pembayaran SBUM yang ditandatangani oleh pejabat Bank Pelaksana yang berwenang;
b. surat pernyataan verifikasi SBUM;
c. rekapitulasi Debitur/Nasabah yang telah memperoleh dana FLPP; dan
d. dokumen lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian kerja sama antara Bank Pelaksana dan Satker.
(3) Satker memberitahukan kepada Bank Pelaksana untuk melengkapi dokumen dalam hal terdapat kekurangan dokumen pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dokumen permintaan pembayaran dana SBUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan dalam bentuk dokumen cetak asli.
(5) Dokumen cetak asli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen salinan digital diterima lengkap dan benar oleh Satker.
(6) Format surat permintaan pembayaran SBUM, surat pernyataan verifikasi SBUM, dan rekapitulasi Debitur/Nasabah yang telah memperoleh dana FLPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Satker melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran SBUM.
(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan terhadap:
a. dokumen permintaan pembayaran dana SBUM yang dinyatakan lengkap; dan
b. data Debitur/Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c.
(3) Dalam hal terdapat perbedaan nama pejabat yang ditunjuk oleh Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), permintaan pembayaran tidak dapat diproses.
(4) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan pada lembar hasil pengujian SBUM yang menyatakan Debitur/Nasabah layak atau tidak layak.
(5) Dalam hal Debitur/Nasabah dinyatakan layak, pejabat perbendaharaan Satker menerbitkan surat perintah membayar kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk pembayaran SBUM melalui rekening Satker di Bank Pelaksana.
(6) Rekening Satker sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dibebankan biaya administrasi dan pajak oleh Bank Pelaksana.
(7) Format lembar hasil pengujian SBUM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Bank Pelaksana memindahbukukan dana SBUM ke masing-masing rekening Debitur/Nasabah secara sekaligus paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dana SBUM ditransfer dari kas negara ke rekening Satker di Bank Pelaksana.
(2) Dana SBUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum disalurkan dikenakan bunga jasa layanan perbankan yang besarannya ditetapkan dalam perjanjian kerja sama.
(3) Bank Pelaksana memindahbukukan dana SBUM dari rekening Debitur/Nasabah ke rekening pengembang berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan yang ditandatangani Debitur/Nasabah dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pemindahbukuan dari
rekening Satker ke rekening Debitur/Nasabah.
(4) Bank Pelaksana menyampaikan bukti pemindahbukuan dari rekening Debitur/Nasabah ke rekening pengembang kepada Satker paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pemindahbukuan dana SBUM kepada pengembang.
(5) Apabila Bank Pelaksana belum memindahbukukan dana SBUM dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Pelaksana dikenai biaya keterlambatan.
(6) Biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) sebesar jumlah hari keterlambatan dibagi dengan jumlah hari dalam satu tahun dikalikan dengan sisa dana SBUM yang belum tersalurkan dikalikan dengan tingkat bunga penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.
(7) Pengenaan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Satker dengan Bank Pelaksana.
(8) Bunga jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke rekening kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(9) Salinan bukti setor biaya keterlambatan ke rekening kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(8) disampaikan kepada Satker paling lambat 2 (dua) hari kerja.
(10) Perhitungan biaya keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pejabat perbendaharaan Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat
(5) melakukan proses akuntansi atas pembayaran SBUM.
(1) Pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diterima Satker paling lambat tanggal 10 Desember tahun berjalan.
(2) Dalam hal terdapat perubahan batas waktu pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satker memberitahukan kepada Bank Pelaksana secara tertulis.
(1) Penerima manfaat SBUM memanfaatkan dana SBUM sesuai dengan peruntukkannya.
(2) Dalam hal penerima manfaat SBUM tidak memanfaatkan dana SBUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerima manfaat mengembalikan SBUM yang telah diperoleh melalui Bank Pelaksana.
(3) Penerima manfaat SBUM hanya dapat menyewakan dan/atau mengalihkan kepemilikannya atas Rumah Umum Tapak kepada pihak lain dalam hal:
a. pewarisan; atau
b. penghunian setelah jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
(4) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b dilakukan oleh badan yang melaksanakan tugas pengalihan kepemilikan Rumah Umum dengan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada MBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam hal penerima manfaat SBUM mengalami penyelesaian kredit atau pembiayaan bermasalah, pengalihan Rumah Umum Tapak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(1) Pengendalian penyaluran SBUM dilakukan secara berkala dan berkesinambungan agar penyaluran SBUM bagi MBR dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan rekonsiliasi, pemantauan, dan/atau evaluasi.
(3) Pengendalian penyaluran SBUM dilakukan oleh:
a. Satker; dan
b. Direktorat Jenderal.
(1) Satker melakukan pengendalian terhadap penyaluran SBUM yang dilaksanakan oleh Bank Pelaksana.
(2) Satker dan Bank Pelaksana dapat melakukan rekonsiliasi penyaluran SBUM untuk memastikan data SBUM pada Satker dan Bank Pelaksana.
(3) Lingkup pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan oleh Satker paling sedikit meliputi:
a. kepatuhan Bank Pelaksana terhadap ketentuan penyaluran SBUM;
b. kinerja Bank Pelaksana;
c. pemanfaatan dana SBUM;
d. pemanfaatan Rumah oleh Debitur/Nasabah;
e. kepatuhan Bank Pelaksana dalam hal pengembalian dana subsidi; dan
f. kepatuhan Bank Pelaksana dalam penyampaian laporan penyaluran.
(4) Dalam mengendalikan penyaluran SBUM, Satker dapat berkoordinasi dengan BP Tapera, Bank Pelaksana, pengembang, pemerintah daerah, dan/atau kementerian/lembaga.
(5) Perbaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi:
a. penyempurnaan skema, mekanisme, dan prosedur;
dan/atau
b. pemberian surat peringatan atau teguran kepada Bank Pelaksana.
(6) Bank Pelaksana menyediakan data dan pendampingan untuk pelaksanaan pengendalian.
(7) Ketentuan tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satker.
(1) Direktorat Jenderal melakukan pengendalian penyaluran SBUM yang dilakukan oleh Satker secara berkala dan berkesinambungan.
(2) Pengendalian penyaluran SBUM yang dilakukan oleh Satker sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan terhadap:
a. pelaksanaan program;
b. pemanfaatan Rumah oleh Debitur/Nasabah;
c. akuntabilitas dan efektivitas penyaluran SBUM; dan
d. kepatuhan Satker dalam penyampaian laporan pelaksanaan.
(3) Perbaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rekomendasi:
a. penyempurnaan skema, mekanisme, dan prosedur;
b. pembinaan; dan/atau
c. pemberian surat peringatan atau teguran kepada Satker.
(4) Satker dan/atau Bank Pelaksana menyediakan data dan/atau pendampingan dalam rangka pelaksanaan pengendalian.
(5) Ketentuan tata cara pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
(1) Dalam hal hasil pengendalian menyatakan terjadi kelebihan pembayaran dana SBUM, Direktur Jenderal atau kuasa pengguna anggaran memerintahkan secara tertulis kepada Bank Pelaksana untuk mengembalikan SBUM ke rekening kas negara.
(2) Pengembalian dana SBUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) oleh Bank Pelaksana dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis dari Direktur Jenderal atau kuasa pengguna anggaran kepada Bank Pelaksana.
(1) Bank Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan penyaluran SBUM secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Satker.
(2) Satker menyusun dan menyampaikan laporan penyaluran SBUM secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan kepada Direktur Jenderal.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam perjanjian kerja sama.
(1) Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyaluran SBUM, Satker harus menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan standar akuntansi keuangan.
(3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit meliputi:
a. realisasi penyaluran SBUM pada tahun anggaran sebelumnya;
b. alokasi dana SBUM pada tahun anggaran berjalan;
c. rencana penyaluran SBUM pada tahun anggaran berjalan;
d. realisasi pembayaran SBUM; dan
e. permasalahan dan tindak lanjut.
(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementerian paling lambat tanggal 15 setelah triwulan berakhir.
(5) Laporan penyaluran SBUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Kementerian paling lambat tanggal 15 setelah bulan bersangkutan berakhir.
Pendanaan SBUM bersumber dari:
a. anggaran pendapatan belanja negara; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.