Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pembentukan Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja sama adalah pembuatan kesepakatan bersama atau perjanjian kerja sama yang mencakup tahapan penyusunan, pembahasan, persetujuan konsep, dan penandatanganan.
2. Kesepakatan Bersama adalah penyelarasan suatu keinginan atau harapan yang timbul untuk melaksanakan suatu kegiatan atau urusan tertentu dalam bentuk kesepakatan diantara para pihak tanpa merinci hak dan kewajiban para pihak.
3. Perjanjian Kerja Sama adalah perbuatan hukum para pihak yang merupakan tindak lanjut kesepakatan bersama atau tanpa kesepakatan bersama, yang memuat uraian isi kesepakatan dan didalamnya mengatur hak dan kewajiban serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.
4. Pemrakarsa adalah unit kerja yang mengusulkan pembentukan atau menjadi penanggung jawab materi teknis Kesepakatan Bersama atau Perjanjian Kerja Sama pada unit organisasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
5. Pihak Terkait adalah organisasi kemasyarakatan, Badan Usaha, dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang mempunyai kepentingan bersama atas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
6. Kementerian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Mitra Kerja Sama adalah kementerian/lembaga pemerintahan nonkementerian, perguruan tinggi/lembaga pendidikan dan pelatihan, pemerintah daerah, dan pihak terkait yang menjadi mitra dalam melakukan Kerja Sama dengan Kementerian.
8. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.