PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

PERMEN Nomor 27 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat atau diterima oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. 3. Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip. 4. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah kategori kerahasiaan informasi Arsip Dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan. 5. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah kategori pembatasan akses terhadap Arsip Dinamis berdasarkan kewenangan Penggunaan Arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu. 6. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program pelindungan fisik dan informasi Arsip Dinamis berdasarkan klasifikasi keamanannya. 7. Biasa/Umum/Terbuka adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun. 8. Terbatas adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. 9. Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. 10. Sangat Rahasia adalah Arsip yang memiliki informasi yang jika diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan keselamatan bangsa. 11. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 12. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 7

Koreksi

(1) Arsip Dinamis dapat diakses oleh Pengguna Internal dan Pengguna Eksternal. (2) Pengguna Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Menteri yang dapat mengakses seluruh Arsip; b. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan yang dapat mengakses Arsip di bawah kewenangannya, tapi tidak dapat mengakses informasi yang terdapat pada Menteri dan/atau pimpinan tingkat tinggi di luar unit organisasinya yang memiliki hak akses, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan terkait; c. Staf ahli yang dapat mengakses seluruh Arsip sesuai bidangnya setelah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi madya yang memiliki hak akses; d. Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang dapat mengakses seluruh Arsip di bawah kewenangannya, namun tidak dapat mengakses Arsip yang terdapat pada pimpinan level yang lebih tinggi dan/atau yang satu level di dalam atau di luar unit kerjanya, kecuali telah mendapatkan izin dari pimpinan tinggi yang memiliki hak akses; e. Koordinator, Sub Koordinator, Arsiparis, dan Aparatur Sipil Negara yang dapat mengakses seluruh Arsip yang berada di bawah tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya dengan tingkat klasifikasi Biasa/Umum/Terbuka tetapi tidak diberikan hak akses untuk Arsip dengan tingkat klasifikasi Terbatas, Rahasia, dan Sangat Rahasia yang terdapat pada Menteri, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli, Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas kecuali telah mendapatkan izin dari pejabat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan f. Pengawas internal mempunyai kewenangan untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. pengawas eksternal yang mempunyai hak untuk mengakses seluruh Arsip pada pencipta Arsip dalam melaksanakan fungsi pengawasan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. aparat penegak hukum yang mempunyai hak untuk mengakses Arsip pada pencipta Arsip yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditangani dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum; dan c. publik yang dapat mengakses informasi dengan tingkat klasifikasi Biasa/Umum/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021 tentang SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13