PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 26-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PERMEN Nomor 26-prt-m-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 225) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pasal 6

Koreksi

(1) Pegawai wajib memenuhi Waktu Kehadiran yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Apabila pegawai tidak dapat memenuhi ketentuan Waktu Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan karena: a. terlambat masuk kerja; b. pulang sebelum waktunya; c. tidak berada di tempat tugas; dan/atau d. tidak mengisi daftar hadir, pegawai yang bersangkutan harus memberikan alasan yang sah. (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk surat izin yang disetujui oleh atasan langsung. (4) Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. izin terlambat masuk kantor; b. izin pulang sebelum waktunya; c. izin tidak berada di tempat tugas; dan d. izin tidak mengisi daftar hadir. (5) Apabila pegawai tidak dapat memenuhi ketentuan Waktu Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak masuk kerja harus melampirkan surat cuti. (6) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti melahirkan; e. cuti karena alasan penting; dan f. cuti di luar tanggungan Negara. (7) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. Menteri, untuk surat izin yang diajukan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Staf Khusus Menteri; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, untuk surat izin yang diajukan oleh Pejabat Fungsional, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Tenaga Ahli Menteri, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, untuk surat izin yang diajukan oleh Pejabat Fungsional, Pejabat Administrator, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Satuan Kerja yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; d. Pejabat Administrator, untuk surat izin yang diajukan oleh Pejabat Fungsional, Pejabat Pengawas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Kepala Satuan Kerja yang secara struktur organisasi berada di bawahnya; e. Pejabat Pengawas untuk surat izin yang diajukan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang secara struktur organisasi berada dibawahnya; f. Kepala Satuan Kerja Mandiri, untuk surat izin yang diajukan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang secara struktur organisasi berada dibawahnya; g. Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Mandiri, untuk surat izin yang diajukan oleh Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang secara struktur organisasi berada dibawahnya; dan (8) Format surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (9) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada atasan langsung paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (10) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan. (11) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran pada saat kedatangan dan/atau kepulangan yang disebabkan melaksanakan tugas kedinasan dinyatakan telah memenuhi waktu kedatangan dan/atau kepulangan. 4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Tunjangan Kinerja pada tahun anggaran berjalan dibayarkan sesuai dengan prestasi kerja pegawai pada tahun anggaran sebelumnya dengan memperhitungkan Waktu Kehadiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 5. (2) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Sangat Baik atau Baik dan mendapatkan Penghargaan Prestasi Luar Biasa dari Menteri, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100 % (seratus persen) ditambah paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari selisih besaran Tunjangan Kinerja yang diterimanya dengan besaran Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan 1 (satu) tingkat diatasnya. (3) Bagi pegawai yang mendapatkan penghargaan luar biasa dari Menteri, penghitungan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 50 % dari selisih nilai jabatannya, dengan nilai jabatan setingkat di atasnya menggunakan nilai jabatan pada saat pegawai yang bersangkutan menerima penghargaan. (4) Dalam hal pegawai yang mendapatkan penghargaan luar biasa dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat perubahan nama dan Kelas Jabatan dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, pembayaran Tunjangan Kinerja didasarkan pada Kelas Jabatan tertinggi yang dimiliki pegawai yang bersangkutan. (5) Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan selama 12 (dua belas) bulan mulai tahun berikutnya setelah yang bersangkutan menerima penghargaan. (6) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Sangat Baik atau Baik, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100 % (seratus persen). (7) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Cukup, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 90 % (sembilan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya. (8) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Kurang, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya. (9) Pegawai yang pada tahun berjalan mendapatkan nilai kinerja Buruk, pada tahun berikutnya kepada pegawai tersebut diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya. (10) Penetapan besaran Tunjangan Kinerja pegawai di tiap Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) berdasarkan penilaian prestasi kerja ditetapkan oleh pimpinan masing-masing Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis. 10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Desember 2018 MENTERI PEKERJAAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M.BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Desember 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT FORMAT DAFTAR HADIR PEGAWAI DAFTAR HADIR PEGAWAI (NAMA UNIT KERJA) HARI : TANGGAL/BULAN/TAHUN : NO NAMA KEDATANGAN KEPULANGAN KETERANGAN KETIDAKHADIRAN PUKUL PARAF PUKUL PARAF I CT CB CS CM CAP CLTN DL TL TB TK KETERANGAN : I : IZIN CT : CUTI TAHUNAN CB : CUTI BESAR Mengetahui, CS : CUTI SAKIT DENGAN SURAT KETERANGAN DAN SURAT DOKTER Kepala ................................. CM : CUTI MELAHIRKAN CAP : CUTI KARENA ALASAN PENTING CLTN : CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA DL : DINAS LUAR ............................................ TL : TUGAS LUAR NIP. .................................... TB : TUGAS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TK : TANPA KETERANGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT FORMAT SURAT IZIN A. Format Surat Permohonan Izin/ Pemberitahuan SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : .............................................................................. NIP : .............................................................................. Pangkat/Golongan : .............................................................................. Jabatan : .............................................................................. Dengan ini menerangkan bahwa pada hari ………….s/d........….tanggal ………...s/d ..………..., saya terlambat masuk kerja/ pulang sebelum waktunya/ tidak berada di tempat tugas/ tidak mengisi daftar hadir*) karena :.............................................................. ...........................,..........................20..... Disetujui/tidak disetujui *) oleh Pegawai yang bersangkutan, Kepala....................................... Nama................................ Nama................................ NIP.................................... NIP.................................... Catatan Alasan Tidak Disetujui : .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... *) coret yang tidak perlu. B. Format Surat Keterangan Tidak Berada Di Tempat Tugas Surat Keterangan Tidak Berada di Tempat Tugas Bersama ini menerangkan bahwa pegawai yang tersebut di bawah ini: Nama : ................................................................................... NIP : ................................................................................... Jabatan : ................................................................................... Unit Kerja : ................................................................................... Tidak berada di tempat tugas pada hari................... tanggal....................... mulai pukul....................s/d pukul...................... tanpa melapor kepada atasan. Pegawai yang bersangkutan, Yang membuat keterangan, Nama................................ Kepala................................... NIP................................... NIP........................................ MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M.BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TABEL PROSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PADA AKUMULASI KETIDAKHADIRAN PER BULAN A. TABEL PROSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PADA AKUMULASI KETERLAMBATAN DAN KEPULANGAN SEBELUM WAKTUNYA PER BULAN LAMA KETERLAMBATAN PROSENTASE PENGURANGAN 1 MENIT S/D 60 MENIT 0.5 % 61 MENIT S/D 120 MENIT 1 % 121 MENIT S/D 180 MENIT 1.5 % 181 MENIT S/D 240 MENIT 2 % 241 MENIT S/D 300 MENIT 2.5 % 301 MENIT S/D 360 MENIT 3 % 361 MENIT S/D 420 MENIT 3.5 % 421 MENIT S/D 480 MENIT 4 % Selanjutnya setiap kelipatan 60 menit dikenakan tambahan pemotongan sebesar 0,5 % B. TABEL PROSENTASE PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PADA AKUMULASI KETIDAKHADIRAN PER BULAN HARI (n) TANPA ALASAN YANG SAH 1 – 2 n x 4% 3 – 5 6 – 10 n x 5 % 11 – 15 n x 6 % > 15 100 % MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TABEL PROSENTASE PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI YANG MENGAMBIL CUTI JENIS CUTI LAMA CUTI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA CUTI TAHUNAN SESUAI PERATURAN 100% CUTI BESAR BULAN KE-1 50% BULAN KE-2 25% BULAN KE-3 10% CUTI MELAHIRKAN ANAK KE-1 s.d. KE-3 BULAN KE-1 S/D KE-3 100% CUTI KARENA ALASAN PENTING 100% CUTI SAKIT DENGAN SURAT DOKTER 100% MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 26/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 04/PRT/M/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT FORMULASI PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PNS YANG MENGAMBIL CUTI BESAR, CUTI ALASAN PENTING DAN TUGAS BELAJAR YANG TIDAK DIMULAI PADA AWAL BULAN NAMA : UNIT KERJA : BULAN/TAHUN : JUMLAH POTONGAN PER BULAN Jumlah Potongan per Bulan = Besaran Tunjangan Kinerja dalam Kelas Jabatan x Prosentase Pengurangan x Jumlah hari cuti (hari kerja) dalam bulan berjalan Jumlah hari kerja bulan berjalan MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO

Peraturan Menteri Nomor 26-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal I

Pasal 2

Pasal I

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 20

Pasal 19A

Pasal II