PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan

PERMEN Nomor 24-prt-m-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengembangan Perumahan adalah kegiatan usaha penyediaan dan/atau pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman. 2. Pengembang Perumahan adalah pelaku pembangunan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 3. Asosiasi Pengembang Perumahan adalah organisasi yang mewadahi pengembang perumahan. 4. Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan adalah proses penilaian yang dilakukan oleh Menteri terhadap asosiasi pengembang perumahan atas kemampuan melakukan pembinaan anggotanya. 5. Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan adalah pencatatan dan pemberian tanda registrasi oleh Menteri kepada asosiasi pengembang perumahan yang telah dinyatakan terakreditasi. 6. Sertifikat Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan yang selanjutnya disingkat SA2P2 adalah tanda bukti pengakuan atas kemampuan Asosiasi pengembang perumahan dalam melakukan pembinaan anggotanya. 7. Sertifikat Pengembang Perumahan yang selanjutnya disingkat SP2 adalah tanda bukti pengakuan atas kemampuan usaha Pengembang Perumahan dengan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha. 8. Registrasi Pengembang Perumahan adalah pencatatan dan pemberian tanda registrasi oleh Menteri kepada Pengembang Perumahan yang memiliki kemampuan usaha yang dinyatakan dalam SP2. 9. Sertifikasi Pengembang Perumahan adalah proses penilaian atas kemampuan usaha di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. 10. Verifikasi adalah kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan. 11. Validasi adalah kegiatan memeriksa keabsahan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan. 12. Verifikator adalah orang yang melakukan kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan. 13. Validator adalah orang yang melakukan kegiatan memeriksa keabsahan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan. 14. Tim Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan yang selanjutnya disingkat Tim ARSAP4 adalah tim yang dibentuk oleh Menteri yang bertugas melaksanakan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta melaksanakan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi besar 15. Tim Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan yang selanjutnya disingkat Tim SRP2 adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil dan kualifikasi menengah. 16. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik INDONESIA. 17. Direktorat Jenderal adalah unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik INDONESIA. 18. Direktur Jenderal adalah Pejabat Tinggi Madya unit organisasi yang diberikan tugas dan fungsi pembinaan konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik INDONESIA. 19. Direktorat adalah unit kerja eselon 2 (dua) di Direktorat Jenderal yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan investasi infrastruktur.

BAB 1

Pembentukan dan Kedudukan Tim Akreditasi, Registrasi, Sertifikasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan

Peraturan Menteri Nomor 24-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Akreditasi dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

BAB 2

Pasal 6

Pasal 7

BAB 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 4

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB 1

Pasal 11

Pasal 12

BAB 2

Pasal 12

Pasal 13

BAB 3

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

BAB 2

Pasal 18

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB 4

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 24

BAB 1

Pasal 24

Pasal 25

BAB 2

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

Pasal 27

BAB Ketiga