PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi

PERMEN Nomor 24-prt-m-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi selanjutnya disingkat P3-TGAI adalah program perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan jaringan irigasi dengan berbasis peran serta masyarakat petani yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air. 2. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi. 3. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi. 4. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi. 5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kusasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam rangka pelaksanaan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 6. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Pejabat yang memiliki wewenang dan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan diberi penugasan untuk melaksanakan P3-TGAI di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air. 7. Tim Teknis Pusat yang selanjutnya disingkat TTP adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 8. Konsultan Manajemen Pusat yang selanjutnya disingkat KMP adalah konsultan yang bertugas membantu TTP dalam pelaksanaan P3-TGAI. 9. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai. 10. Tim Pelaksana Balai yang selanjutnya disingkat TPB adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala BBWS/BWS. 11. Konsultan Manajemen Balai yang selanjutnya disingkat KMB adalah konsultan yang bertugas membantu TPB dalam pelaksanaan P3-TGAI. 12. Rencana Kerja Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Petani Pemakai Air atau Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat RKP3A/GP3A/IP3A adalah rencana kerja yang disusun oleh P3A/GP3A/IP3A dalam pelaksanaan P3-TGAI. 13. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban P3A/GP3A/IP3A dan PPK sebagai para pihak yang saling mengikatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan P3-TGAI. 14. Tenaga Pendamping Masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga yang mempunyai tugas melakukan pendampingan secara teknis dan administrasi kepada P3A/GP3A/IP3A pelaksana P3-TGAI.

BAB II

JENIS KEGIATAN DAN URUTAN PRIORITAS PELAKSANAAN P3-TGAI

Pasal 4

Koreksi

(1) Jenis kegiatan P3-TGAI terdiri atas: a. perbaikan jaringan irigasi; b. rehabilitasi jaringan irigasi; dan c. peningkatan jaringan irigasi. (2) Perbaikan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi saluran dan/atau bangunan irigasi seperti semula secara parsial. (3) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. (4) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Pasal 5

Pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi, dan peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), meliputi kegiatan: a. pengerukan sedimen tanpa menggunakan alat berat pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang; b. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan berupa lining beton, pasangan batu pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang; c. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan tanggul pada saluran pembawa dan/atau saluran pembuang; d. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan bangunan air, bangunan bagi/sadap, box tersier, atau box kuarter; dan e. perbaikan, rehabilitasi atau peningkatan bangunan pelengkap antara lain berupa gorong-gorong, bangunan terjun, jembatan layanan, tangga cuci, tempat mandi hewan, dan jalan inspeksi.

Pasal 6

Pelaksanaan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan pada: a. daerah irigasi kecil dengan luas kurang dari 150 (seratus lima puluh) ha dan/atau irigasi desa; atau b. jaringan irigasi tersier pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Dalam hal pada desa calon penerima P3-TGAI terdapat beberapa jenis jaringan irigasi, P3-TGAI diberikan berdasarkan urutan prioritas: a. irigasi permukaan; b. irigasi rawa pasang surut dan irigasi rawa lebak; c. irigasi air tanah; d. irigasi pompa; dan e. irigasi tambak. (2) Urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kondisi pada masing-masing desa calon penerima P3-TGAI.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN P3-TGAI

Pasal 13

Koreksi

(1) Tahapan pelaksanaan P3-TGAI terdiri atas tahap: a. persiapan; b. perencanaan; c. pelaksanaan; dan d. penyelesaian kegiatan. (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. pembentukan TTP; b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan P3-TGAI; c. pembentukan TPB; d. pengadaan KMP, KMB, dan TPM; e. penjaringan usulan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI; f. validasi lokasi daerah irigasi calon penerima P3- TGAI; g. penetapan lokasi daerah irigasi penerima P3-TGAI, dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal Sumber Daya Air; h. sosialisasi kegiatan P3-TGAI di tingkat pusat; i. training of trainer kepada TPB dan/atau KMB; j. pelatihan kepada TPM; k. sosialisasi P3-TGAI di tingkat BBWS/BWS; l. sosialisasi P3-TGAI di tingkat penerima P3-TGAI; m. musyawarah desa I; n. verifikasi calon P3A/GP3A/IP3A penerima P3-TGAI; dan o. penetapan dan pengesahan P3A/GP3A/IP3A. (3) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. survai perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi; b. musyawarah desa II untuk menentukan prioritas kegiatan; c. penyusunan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A; d. usulan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A; e. verifikasi RKP3A/RKGP3A/RKIP3A; dan f. persetujuan RKP3A/RKGP3A/RKIP3A. (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. penandatanganan pakta integritas dan PKS; b. penyaluran atau pencairan dana P3-TGAI; c. pelaksanaan perbaikan jaringan irigasi, rehabilitasi jaringan irigasi atau peningkatan jaringan irigasi; d. pelaporan dan dokumentasi; dan e. pengawasan dan evaluasi. (5) Tahap penyelesaian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: a. musyawarah desa III; b. laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI; c. surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan P3-TGAI; d. penyerahan hasil pekerjaan dari P3A/GP3A/IP3A; e. pemeliharaan pekerjaan; f. tindak lanjut penyelesaian pekerjaan yang belum selesai; g. penyerahan hasil pekerjaan dari PPK; dan h. penyerahan hasil P3-TGAI.

Peraturan Menteri Nomor 24-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

Pasal 25