PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 24-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

PERMEN Nomor 24-prt-m-2016 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH DI DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Pasal 4

Kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman di Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi: a. pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; b. pengembangan penataan bangunan dan lingkungan; c. pengembangan dan pengelolaan sistem penyediaan air minum; dan d. pengembangan sistem pengelolaan air limbah, pengembangan sistem pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan.

Pasal 5

Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terbatas pada: a. bantuan sarana/prasarana; b. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan c. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Pasal 6

Bantuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: a. bantuan infrastruktur permukiman yang dilaksanakan dengan mekanisme berbasis masyarakat dan kegiatan pendukungnya dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan b. bantuan sarana/prasarana infrastruktur permukiman dan kegiatan pendukungnya dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 7

(1) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur permukiman dan kegiatan pendukungnya berdasarkan penetapan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. (2) Persyaratan dan mekanisme penetapan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya.

Pasal 8

(1) Anggaran Bantuan Pemerintah dapat dialokasikan berdasarkan usulan dari Kelompok Masyarakat, Lembaga Non Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/ Kota. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya. (3) Mekanisme pengalokasian Anggaran Bantuan Pemerintah selain berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dapat ditetapkan berdasarkan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (4) Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah yang digunakan bersumber dari APBN.

Pasal 9

(1) Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi organisasi di Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu: a. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, untuk kegiatan pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; b. Direktorat Bina Penataan Bangunan untuk kegiatan penataan bangunan dan lingkungan; c. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, untuk kegiatan pengembangan sistem penyediaan air minum; dan d. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, untuk kegiatan pengembangan sanitasi, dan penanganan sampah. (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pemda. (3) Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Pemberian bantuan kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk: a. uang; atau b. barang. (2) Pemberian bantuan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh PPK berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima Bantuan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (3) Pemberian bantuan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh PPK melalui kontrak pengadaan barang dengan penyedia jasa termasuk pelaksanaan penyaluran barang sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan Pemerintah yang ditetapkan dalam Surat Keputusan PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

Pasal 11

Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) paling sedikit memuat: a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; b. jumlah dan nilai uang yang akan disalurkan dan/atau barang yang akan dihasilkan/dibeli; c. jenis dan spesifkasi barang yang akan dihasilkan/ dibeli; d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan; e. tata cara dan syarat penyaluran; f. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi; g. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel; h. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; i. sanksi; j. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan k. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 12

Penyaluran, pencairan, dan pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi. (2) Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap: a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi. (3) KPA menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada direktorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (4) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil langkah tindak lanjut berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KPA untuk perbaikan penyaluran Bantuan Pemerintah.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan Peraturan Menteri ini ditindaklanjuti dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya. (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. dasar hukum pemberian bantuan pemerintah; b. tujuan penggunaan bantuan pemerintah; c. pemberi bantuan pemerintah; d. persyaratan penerima bantuan pemerintah; e. bentuk bantuan pemerintah; f. alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan pemerintah; g. tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah; h. penyaluran dana bantuan pemerintah; i. pertanggungjawaban bantuan pemerintah; j. ketentuan perpajakan; dan k. sanksi.