PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 23-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon

PERMEN Nomor 23-prt-m-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 46/PRT/M/2015 tentang Pelaksanaan Peraturan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 100 Tahun 2015 tentang Pembangunan Dermaga Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut beserta Sarana dan Prasarananya di Desa Tawiri Ambon diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pasal 5

Koreksi

Pelaksanaan pembangunan Dermaga Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara koordinatif, dengan: 1. Kementerian Keuangan dalam: a. penyusunan alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk Pembangunan Dermaga Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon; dan b. proses serah terima aset Dermaga beserta sarana dan prasarananya; 2. Kementerian Perhubungan dalam: a. penetapan Dermaga Tawiri ke dalam daftar pelabuhan di INDONESIA; dan b. penyesuaian Pelabuhan Ambon; 3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam: a. pengadaan tanah untuk pembangunan Dermaga Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon; dan b. penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang; 4. Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut dalam: a. penyiapan kriteria disain dan kriteria spesifikasi dermaga serta fasilitas penunjang lainnya; dan b. pengamanan pembangunan dermaga beserta sarana dan prasarananya; 5. Pemerintah Provinsi Maluku dalam: a. proses perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) terkait dengan pembangunan Dermaga Tawiri sebagai fasilitas pertahanan dan keamanan; dan b. fasilitasi percepatan pembebasan lahan; 6. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam: a. mengkoordinasikan pembangunan dermaga; b. menyiapkan dokumen studi kelayakan dermaga dan analisa dampak lingkungan (AMDAL); dan c. menyetujui Detail Engineering Design (DED) pembangunan Dermaga Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut beserta sarana dan prasarananya di Desa Tawiri Ambon yang diajukan oleh konsultan perencana setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut dalam hal ini Dinas Fasilitas Pangkalan Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut. 7. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan/atau pihak lain yang diperlukan. 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 4

Pasal I

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 8

Pasal 9

Pasal II