PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2020 tentang STIMULUS DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

PERMEN Nomor 22 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pengusahaan Jalan Tol yang selanjutnya disingkat PPJT adalah kesepakatan tertulis antara Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dengan Badan Usaha Jalan Tol dan/atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol. 2. Pendapatan Tol adalah keseluruhan pemasukan Pendapatan Tol adalah keseluruhan pemasukan Badan Usaha Jalan Tol dan/atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol sebagaimana diatur dalam PPJT. 3. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT adalah badan usaha yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. 4. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri. 5. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Periode Pandemi COVID-19 adalah periode Penetapan Bencana nonalam penyebaran corona virus disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional yang ditetapkan oleh PRESIDEN. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB II

PENETAPAN PEMBERIAN STIMULUS

Pasal 2

Koreksi

(1) Stimulus diberikan kepada: a. BUJT; dan/atau b. badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol. (2) Pemberian Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas dampak yang terjadi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 pada tahap: a. konstruksi; dan/atau b. operasi dan pemeliharaan.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kriteria pStimulus pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat diberikan dalam hal terjadi kondisi yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. keterlambatan penyelesaian konstruksi akibat keterlambatan pengadaan tanah;t b. penghentian konstruksi untuk sementara waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. keterlambatan dalam penyediaan material dan tenaga kerja untuk pelaksanaan konstruksi yang melebihi penurunan normal yang dapat diterima oleh BUJT atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol; d. tambahan biaya akibat pelaksanaan protokol kesehatan, penerapan program padat karya, dan/atau tambahan biaya lainnya pada proyek konstruksi atas dampak yang terjadi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019; dan/atau e. BUJT tidak dapat ditandatanganinya perjanjian kredit pembiayaan oleh BUJT atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol akibat keterbatasan pembiayaan dari lembaga pembiayaan atau tidak dapat terpenuhinya syarat pencairan pinjaman atas dampak yang terjadi akibat pandemi Corona Virus Disease 2019. (2) dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam hal terjadi penurunan Pendapatan Tol rata-rata harian perbulan pada Periode Pandemi COVID-19 yang melebihi ambang batas penurunan Pendapatan Tol rata-rata harian perbulan pada bulan Februari 2020. (3) Besaran ambang batas penurunan Pendapatan Tol rata- rata harian pada Periode Pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh BPJT.

Pasal 4

Pasal 5

(1) Stimulus berupa perpanjangan masa konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan dengan memperhatikan tingkat kelayakan finansial jalan tol yang tercantun dalam PPJT. (2) Stimulus berupa penyesuaian tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) tahun setelah Periode Pandemi Covid-19 dan bersamaan dengan jadwal penyesuaian tarif. (3) Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak BUJT atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol atas penyesuaian tarif akibat inflasi pada periode dimaksud. (4) Stimulus berupa penyesuaian tarif tol awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dilaksanakan pada saat pengoperasian jalan tol.

Pasal 6

Pasal 7

(1) Bagi BUJT atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang pada tahap konstruksi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat diberikan: a. perpanjangan masa konsesi dan/atau penyesuaian tarif tol awal, akibat tambahan biaya investasi yang meliputi eskalasi, bunga masa konstruksi, dan biaya supervisi; dan/atau b. perpanjangan batas akhir konstruksi tanpa pengenaan cidera janji sesuai dengan PPJT.R (2) atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang pada tahap konstruksi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dapat diberikan perpanjangan masa konsesi dan/atau penyesuaian tarif tol awal, akibat tambahan biaya operasional yang dikeluarkan sebelum jalan tol beroperasi (overhead) dalam investasi jalan tol. (3) atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang pada tahap konstruksi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dapat diberikan perpanjangan batas waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan dan/atau pemenuhan syarat pencairan pinjaman. (4) Bagi BUJT atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol pada tahap operasi dan pemiliharaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat diberikan: a. perpanjangan masa konsesi dan/atau penyesuaian tarif tol; dan/atau b. penundaan pelaksanaan kewajiban investasi dalam masa operasi tanpa dikenakan cidera janji sesuai PPJT.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 2

Koreksi

Pasal 3

Koreksi

BAB Kedua

Bentuk Stimulus

Pasal 4

Koreksi

(1) Bentuk Stimulus yang diberikan terdiri atas: a. perpanjangan masa konsesi; b. penyesuaian tarif tol; c. penyesuaian tarif tol awal; d. perpanjangan batas akhir konstruksi; e. penundaan pelaksanaan kewajiban investasi BUJT atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol meliputi pelebaran serta pembangunan tempat istirahat dan pelayanan; f. perpanjangan batas waktu penandatanganan perjanjian pembiayaan dan/atau pemenuhan syarat pencairan pinjaman; g. penyelesaian kewajiban BLU-BPJT yang meliputi: 1. pelunasan pokok pinjaman untuk ruas tol yang sudah beroperasi penuh paling lama 5 (lima) tahun sejak mekanisme disepakati; 2. pelunasan pokok pinjaman untuk ruas tol yang beroperasi sebagian atau belum beroperasi paling lama 5 (lima) tahun setelah beroperasi penuh; dan 3. penyelesaian nilai tambah dan denda keterlambatan nilai tambah yang sudah menjadi piutang berdasarkan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung Republik INDONESIA dan diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan/atau h. pengembalian dana talangan tanah dari LMAN dimasukkan sebagai tambahan biaya investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan terdiri atas: 1. nilai selisih bunga dana talangan tanah; 2. dana talangan tanah yang belum lolos verifikasi BPKP lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau 3. objek pengadaan tanah yang tidak dapat diganti oleh LMAN yang paling sedikit meliputi: a) tegakan tanah yang tidak dapat dikuasai LMAN; b) bangunan pengganti milik instansi, fasilitas umum, atau fasilitas sosial; c) tempat ibadah/tanah wakaf; d) sewa lahan; e) penggantian tanah akibat relokasi utilitas milik instansi; dan f) biaya pengamanan kegiatan pengosongan tanah (eksekusi). (2) Penyelesaian kewajiban BLU-BPJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dituangkan dalam kesepakatan antara BPJT dengan BUJT dan/atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol yang dibuat paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini ditetapkan.

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Koreksi

(1) BUJT atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol dapat mengajukan permohonan pemberian stimulus dengan ketentuan: a. untuk bentuk stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, permohonan diajukan kepada Menteri melalui BPJT paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Periode Pandemi COVID-19 dengan menyerahkan dokumen persyaratan beserta bukti pendukung; b. untuk bentuk stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, permohonan diajukan kepada Kepala BPJT setiap saat sebelum berakhirnya Periode Pandemi COVID-19 dengan menyerahkan dokumen persyaratan beserta bukti pendukung; dan c. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, permohonan diajukan kepada Menteri melalui BPJT setiap saat sebelum berakhirnya Periode Pandemi COVID-19 dengan menyerahkan dokumen persyaratan beserta bukti pendukung. (2) BPJT menyampaikan persetujuan atas permohonon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b setelah melakukan evaluasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak permohonan diterima. (3) Dalam hal diperlukan, persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan amandemen PPJT. (4) BPJT melakukan evaluasi terhadap permohonan atas usulan BUJT atau badan usaha milik negara yang diberi penugasan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengusahaan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak permohonan diterima. (5) Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dihitung berdasarkan formula perhitungan. (6) ayat (4), BPJT menyampaikan rekomendasi mengenai bentuk stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan. (7) Penetapan Stimulus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Menteri dan ditindaklanjuti dengan melakukan amandemen terhadap PPJT. (8) Pemberian Stimulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (9) Rincian dokumen persyaratan beserta bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan formula perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2020 tentang STIMULUS DALAM PENGUSAHAAN JALAN TOL YANG TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8