PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 20-prt-m-2017prt Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus

PERMEN Nomor 20-prt-m-2017prt Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENERIMA PENYEDIAAN DAN PENERIMA MANFAAT RUMAH KHUSUS

Pasal 6

(1) Penerima Penyediaan Rumah Khusus meliputi: a. kementerian atau lembaga; atau b. Pemerintah Daerah kabupaten atau kota. (2) Penerima Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan proposal Penyediaan Rumah Khusus. (3) Penerima Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab atas kebenaran dokumen proposal dan ketepatan sasaran penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus.

Pasal 7

(1) Proposal Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi: a. surat usulan; b. gambaran umum; c. surat pernyataan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten atau kota; d. surat pernyataan dari calon penerima Penyediaan Rumah Khusus; e. surat keterangan kesesuaian rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota; f. keputusan penetapan calon penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus; g. bukti legalitas kepemilikan hak atas tanah oleh penerima Penyediaan Rumah Khusus; dan h. dokumen lingkungan hidup. (2) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal dan ditandatangani oleh pimpinan kementerian, lembaga atau Pemerintah Daerah sebagai calon penerima Penyediaan Rumah Khusus. (3) Gambaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. gambaran umum calon penerima penyediaan Rumah Khusus dan penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus; b. profil lokasi usulan dan kondisi eksisting; dan c. rencana pengelolaan, pengembangan lokasi, dan pemberdayaan penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus. (4) Surat pernyataan oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa: a. telah melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Penyediaan Rumah Khusus; b. memberikan bantuan terhadap pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan c. melakukan koordinasi pengawasan pembangunan Rumah Khusus. (5) Surat pernyataan oleh Pemerintah Daerah kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan bahwa: a. melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan; b. memberikan kemudahan proses perizinan dalam penerbitan izin mendirikan bangunan; c. membantu pengurusan penyediaan listrik dan air minum; dan d. menyediakan jalan akses, jaringan listrik, dan jaringan air minum ke lokasi Rumah Khusus. (6) Surat pernyataan dari calon penerima Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat: a. tanah tidak dalam sengketa; b. kondisi tanah siap bangun; c. tidak memindahkan lokasi pembangunan; d. membantu pengurusan izin mendirikan bangunan; e. tidak mengalihfungsikan bangunan Rumah Khusus; f. menerima aset dan mengelola Rumah Khusus setelah pembangunan selesai; dan g. melaksanakan penghunian Rumah Khusus oleh penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus. (7) Keputusan penetapan calon penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh calon penerima Penyediaan Rumah Khusus. (8) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Proposal Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan format dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

BAB Kesatu

Penerima Penyediaan Rumah Khusus

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Penerima Manfaat Penyediaan Rumah Khusus

Pasal 9

Koreksi

(1) Penerima manfaat Penyediaan Rumah Khusus merupakan masyarakat yang memenuhi kriteria untuk menghuni Rumah Khusus. (2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan negara; b. masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan pesisir pantai dan bermata pencaharian sebagai nelayan; c. masyarakat korban bencana, merupakan masyarakat yang terkena dampak langsung dari bencana skala dan/atau berdampak nasional; d. masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal; e. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan Pemerintah Pusat, merupakan masyarakat yang harus meninggalkan tempat tinggal asalnya akibat dampak program atau kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat; f. pekerja industri merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja industri yang berada di kawasan industri; g. pekerja pariwisata merupakan masyarakat yang bekerja sebagai buruh atau pekerja pariwisata yang berada di daerah tujuan pariwisata atau destinasi pariwisata; h. transmigran merupakan masyarakat yang berpindah melalui program transmigrasi; i. masyarakat sosial meliputi masyarakat lanjut usia, miskin, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan/atau anak terlantar yang secara sosial memerlukan perhatian dan bantuan; dan/atau j. masyarakat yang memerlukan penanganan khusus lainnya, meliputi masyarakat pemuka adat atau agama, masyarakat di daerah pedalaman dan suku terasing, masyarakat dalam kawasan cagar budaya, petugas medis atau masyarakat yang bekerja di wilayah pengolahan sumber daya alam. (3) Bencana skala dan/atau berdampak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial. (4) Masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dengan kriteria: a. masyarakat yang tinggal di pulau-pulau yang secara geografis masuk dalam kawasan perbatasan atau pulau terluar; b. tinggal di daerah yang sulit dijangkau karena: 1. keadaan geografi yang merupakan kepulauan, pegunungan, daratan, hutan, dan rawa; 2. transportasi, sosial, dan ekonomi yang merupakan daerah terpencil; dan/atau 3. tinggal di daerah yang relatif kurang berkembang dalam skala nasional yang merupakan daerah tertinggal. (5) Penyediaan Rumah Khusus dengan kriteria selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan sesuai dengan penugasan khusus yang ditetapkan oleh PRESIDEN.

BAB IV

MEKANISME PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS

Pasal 10

Koreksi

(1) Tahapan Penyediaan Rumah Khusus meliputi: a. perencanaan; b. pembangunan; c. serah terima barang milik negara; dan d. pemanfaatan Rumah Khusus. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi usulan Penyediaan Rumah Khusus, verifikasi, dan penetapan penerima Penyediaan Rumah Khusus. (3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tahap pelelangan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 11

(1) Perencanaan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berdasarkan usulan calon penerima Penyediaan Rumah Khusus atau kebijakan oleh Menteri. (2) Usulan Penyediaan Rumah Khusus memiliki masa berlaku paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dalam surat usulan. (3) Dalam hal usulan Penyediaan Rumah Khusus dilakukan oleh kementerian atau lembaga, harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota untuk memperoleh surat pernyataan. (4) Dalam hal usulan Penyediaan Rumah Khusus dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota, harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk memperoleh surat pernyataan pemerintah provinsi.

Pasal 12

(1) Usulan Penyediaan Rumah Khusus yang diterima oleh Direktur Jenderal dilakukan verifikasi. (2) Verifikasi Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi: a. proposal; dan b. lapangan. (3) Verifikasi Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim verifikasi. (4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembentukan serta pembagian tugasnya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 13

(1) Verifikasi proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a merupakan pemeriksaan kelengkapan proposal Penyediaan Rumah Khusus. (2) Proposal yang memenuhi kelengkapan menjadi dasar untuk dilakukan verifikasi lapangan. (3) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b merupakan pemeriksaan terhadap kebenaran proposal dan kesiapan lokasi Penyediaan Rumah Khusus dengan didampingi calon penerima Penyediaan Rumah Khusus.

Pasal 14

(1) Penyusunan daftar calon penerima Penyediaan Rumah Khusus berdasarkan pada hasil verifikasi lapangan. (2) Daftar calon penerima Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diajukan kepada Direktur Jenderal sebagai calon penerima Penyediaan Rumah Khusus dengan memperhatikan alokasi anggaran. (3) Direktur Jenderal menyampaikan calon penerima Penyediaan Rumah Khusus untuk ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pembangunan Rumah Khusus serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan setelah dokumen perencanaan teknis tersusun. (2) Perencanaan teknis Penyediaan Rumah Khusus dan pelaksanaan pembangunan serta Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilaksanakan melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Penyediaan Rumah Khusus yang telah selesai dibangun diserahterimakan dari Menteri kepada penerima Penyediaan Rumah Khusus. (2) Proses serah terima barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 20-prt-m-2017prt Tahun 2017 tentang Penyediaan Rumah Khusus

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB V

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23