PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara

PERMEN Nomor 17-prt-m-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan satu ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2018 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Juni 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 22/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN TEKNIS, PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS, DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA TATA CARA PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA 1. Ketentuan Bab VI.4 angka 10 (sepuluh) 10. Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah a. Setelah pihak kedua melunasi angsuran sampai dengan angsuran yang terakhir dan memenuhi jangka paling cepat 5 (lima) tahun sejak penandatanganan Surat Perjanjian Sewa Beli, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara bersangkutan menyampaikan tanda bukti pelunasan tersebut kepada Direktorat Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kelengkapan penyerahan hak milik rumah dan pelepasan hak atas tanah Rumah Negara Golongan III: 1) Surat perjanjian sewa beli. 2) Surat keterangan lunas angsuran sewa beli. 3) Status kepegawaian (terakhir). 4) Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (terakhir). 5) Foto kopi surat keterangan ahli waris, dan surat kuasa waris (bagi ahli waris). b. Berdasarkan tanda bukti pelunasan tersebut, maka Direktur Bina Penataan Bangunan, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah; c. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini Direktorat Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya/Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara menyampaikan daftar Rumah Negara Golongan III yang telah diserahkan hak milik dan pelepasan hak atas tanahnya kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara atau Pejabat yang ditunjuk untuk dihapuskan dari Daftar Barang Milik Negara. d. Contoh Surat Keputusan Penyerahan Hak Milik Rumah dan Pelepasan Hak Atas Tanah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI.13 dan VI.14. 2. Ketentuan Bab VI.5 Lampiran VI.15 angka 5 (lima) 5. Penetapan Harga Pengalihan Hak. a. Penetapan Harga Bangunan: Hb = (Lb 1 x Hs x Ns x 50 %) + (Lb 2 x Hs x Ns) Hb : Harga taksiran bangunan Lb 1 : Luas bangunan dalam meter persegi sesuai dengan jabatan dan tipe Rumah Negara Golongan III Lb 2 : Kelebihan luas bangunan diluar standar tipe Hs : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara per meter persegi dalam keadaan baru Ns : Nilai Sisa bangunan menurut umur (%) b. Penetapan Harga Tanah. Ht = ((Lt 1 + Lt 2) x NJOP x 50%) + (Lt 3 x NJOP) Ht : Harga taksiran tanah Lt 1 : Luas tanah dalam meter persegi sesuai dengan jabatan dan tipe Rumah Negara Golongan III Lt 2 : Toleransi kelebihan luas tanah yang diizinkan sesuai dengan wilayah Lt 3 : Kelebihan luas tanah diluar standar tipe dan toleransi kelebihan luas tanah (diluar Lt 1 + Lt 2) NJOP : Nilai Jual Objek Pajak sesuai SPPT MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO