PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI UNTUK RUMAH UMUM DAN SATUAN RUMAH SUSUN UMUM

PERMEN Nomor 16 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 2. Rumah Umum adalah Rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 3. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 4. Rumah Susun Umum adalah Rumah Susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 5. Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara Pelaku Pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli Rumah atau satuan Rumah Susun yang dapat dilakukan oleh Pelaku Pembangunan sebelum pembangunan untuk Rumah Susun atau dalam proses pembangunan untuk Rumah tunggal dan Rumah deret yang dibuat di hadapan notaris. 6. Pelaku Pembangunan adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman. 7. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oeh warga negara INDONESIA yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. 8. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan yang selanjutnya disingkat BP3 adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah pusat untuk mempercepat penyediaan Rumah Umum yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 9. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh Rumah. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

KRITERIA PELAKU PEMBANGUNAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Kriteria Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi: a. kelengkapan dokumen; b. kinerja keuangan; dan c. sumber daya manusia. (2) Pembangunan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembangunan Rumah Umum dan Rumah Susun Umum yang mendapatkan subsidi pembangunan perumahan dari Pemerintah.

Pasal 5

Koreksi

(1) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. dokumen legalitas berusaha berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko; dan b. terdaftar dalam keanggotaan asosiasi Pelaku Pembangunan. (2) Keanggotaan asosiasi Pelaku Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dibuktikan dengan: a. terdaftar dalam sistem registrasi Pelaku Pembangunan Rumah Umum; dan b. memiliki surat keterangan anggota dalam asosiasi Pelaku Pembangunan perumahan yang diakui oleh pemerintah.

Pasal 6

Pelaku Pembangunan yang memiliki domisili berbeda dengan lokasi pembangunan perumahan paling sedikit harus memiliki: a. izin domisili kantor atas nama Pelaku Pembangunan; b. kesekretariatan Badan Hukum, untuk Pelaku Pembangunan Badan Hukum; dan c. sarana komunikasi yang bersifat tetap berupa sambungan jaringan telepon dan/atau jaringan internet.

Pasal 7

(1) Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. laporan laba; b. laporan kas; dan c. laporan keberlanjutan. (2) Kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kinerja keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang teraudit dan harus memiliki opini arus kas positif. (3) Laporan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk penilaian terhadap kesehatan keuangan Pelaku Pembangunan pada kegiatan usahanya. (4) Laporan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengukur kemampuan Pelaku Pembangunan dalam menghasilkan arus kas kegiatan usaha. (5) Laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk penilaian terhadap penerapan manajemen kegiatan usaha. (6) Dalam hal Pelaku Pembangunan menjalankan kegiatan usaha kurang dari 2 (dua) tahun, kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan dengan jaminan pelaksanaan dari Bank atau lembaga keuangan nonbank.

Pasal 8

(1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c paling sedikit memiliki kompetensi di bidang: a. pembangunan proyek perumahan; dan b. pembiayaan proyek perumahan. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengalaman di bidangnya paling singkat 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

(1) BP3 menjaminkan Pelaku Pembangunan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada lembaga penjaminan. (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk jaminan keterbangunan Rumah Umum dan Rumah Susun Umum.

Pasal 10

(1) Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan kepada MBR yang memberikan uang muka kredit pemilikan rumah subsidi kepada pelaku pembangunan dalam rangka terselesaikannya pembangunan perumahan. (2) Untuk penyelenggaraan penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BP3 dapat menunjuk atau bekerja sama dengan lembaga pelaksana penjaminan. (3) Lembaga pelaksana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan: a. penjaminan kepada MBR yang memberikan uang muka atau tunai bertahap kepada pelaku pembangunan yang sedang melaksanakan proses pembangunan Rumah Umum dan Rumah Susun Umum; b. memperoleh pendapatan dari imbal jasa penjaminan untuk dikelola dengan menggunakan asas pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab; dan c. mengambil alih sementara risiko kegagalan keterbangunan rumah umum dan rumah susun umum dari pelaku pembangunan atau pihak terjamin sehingga kewajiban pelaku pembangunan kepada MBR penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu, jumlah, dan kualitas yang telah disepakati. (4) Pelaksanaan penyelenggaraan penjaminan keterbangunan Rumah Umum dan Rumah Susun Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang percepatan penyelenggaraan perumahan.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI UNTUK RUMAH UMUM DAN SATUAN RUMAH SUSUN UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11