PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol

PERMEN Nomor 16-prt-m-2017 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. 2. Transaksi Tol Nontunai adalah kegiatan pengumpulan/ pembayaran tarif tol menggunakan alat pembayaran selain uang tunai. 3. Uang Elektronik adalah alat pembayaran sah yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. 4. Peralatan Transaksi Tol Nontunai adalah segala jenis peralatan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan transaksi Nontunai di jalan tol yang mencakup sistem bagian depan, tengah dan belakang (front-end, middle-end, dan back-end) serta perlengkapan isi ulang saldo Uang Elektronik. 5. Sistem Bagian Depan (Front End) adalah bagian sistem Transaksi Tol Nontunai yang terdiri dari peralatan tol yang langsung berhubungan dengan pengguna jalan, antara lain mulai dari sistem kontrol, antena dan alat pembaca (reader) serta alat isi ulang (top up). 6. Sistem Bagian Tengah (Middle End) adalah keseluruhan sistem yang menghubungkan antara sistem bagian depan (frontend) dan bagian belakang (back end). 7. Sistem Bagian Belakang (Back End) adalah keseluruhan sistem yang menyelesaikan proses pembayaran dari transaksi di bagian depan (front end) sampai sistem yang disediakan oleh pihak bank. 8. Transkasi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh adalah transaksi pembayaran uang tol yang dilakukan tanpa bersentuhan secara fisik dengan peralatan transaksi tol. 9. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri. 10. Badan Usaha Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BUJT, adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan jalan tol. 11. Penerbit Uang Elektronik adalah lembaga keuangan atau non keuangan yang menerbitkan alat pembayaran berupa uang elektronik. 12. Badan Usaha Pelaksana Transaksi Nontunai yang selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana adalah badan yang didirikan untuk melaksanakan pengelolaan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol; 13. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRANSAKSI TOL NONTUNAI

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai terdiri dari pengelolaan serta pengawasan dan pengendalian. (2) Pengelolaan Transaksi Tol Nontunai terdiri atas: a. penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai; b. pengoperasian Transaksi Tol Nontunai di jalan tol; c. pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi Transaksi Tol Nontunai; dan d. penyelesaian pembayaran akhir (setelmen) Transaksi Tol Nontunai antara Penerbit Uang Elektronik dan Badan Usaha Jalan Tol. (3) Pengawasan dan pengendalian Transaksi Tol Nontunai terdiri atas: a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai; dan b. pelaporan hasil monitoring dan evaluasi Transaksi Tol Nontunai. (4) Transaksi Tol Nontunai di jalan tol menggunakan 2 (dua) bentuk teknologi: a. Transaksi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis kartu uang elektronik, dan/atau b. Transkasi Tol Nontunai yang menggunakan teknologi berbasis nirsentuh.

Pasal 5

Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai dilakukan berdasarkan prinsip: a. interoperabilitas, sistem Transaksi Tol Nontunai dapat berfungsi antar sistem yang ada pada masing-masing BUJT dan/atau sistem Transaksi Tol Nontunai pada sektor transportasi lainnya; b. non-eksklusif, penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai terbuka untuk seluruh penerbit uang elektronik tanpa eksklusivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. sistem pembayaran dalam penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BagianKedua WaktuPenerapan

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai di jalan tol dilakukan dengan tahapan: a. penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya di seluruh jalan tol per 31 Oktober 2017;dan b. penerapan transaksi yang sepenuhnya menggunakan teknologi berbasis nirsentuh per 31 Desember 2018. (2) Pada saat penerapan Transaksi Tol Nontunai sepenuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan, seluruh ruas jalan tol tidak menerima transaksi tunai. (3) Semua BUJT agar mendukung tahapan penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai sebagaimana tercantum pada ayat (1) melalui upaya sebagai berikut: a. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan transaksi Nontunai di jalan tol; b. peningkatan proporsi gardu tidak terima tunai paling sedikit 60% (enam puluh persen) terhadap total jumlah gardu paling lambat pada bulan September 2017; c. penerapan Transaksi Tol Nontunai secara multi penerbit; d. penyediaan lokasi isi ulang Uang Elektronik di ruas jalan tol;dan e. Upaya lain sebagaimana ditetapkan dalam Prosedur Operasional Standar yang ditetapkan oleh Kepala BPJT (4) Terhadap ruas jalan tol yang beroperasi setelah Peraturan Menteri ini berlaku wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 7

Pasal 8

(1) Penyediaan peralatan dan pemeliharaan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggungjawab Badan Usaha Pelaksana; (2) Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggungjawab BUJT; (3) Pendanaan dalam penyediaan dan pemeliharaan peralatan Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperhitungkan sebagaibagi aninvestasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Pengoperasian peralatan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggungjawab Badan Usaha Pelaksana; (2) Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, pengoperasian peralatan Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggungjawab BUJT.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan pembayaran akhir (setelmen) Transaksi Tol Nontunai menjadi tanggungjawab Badan Usaha Pelaksana; (2) Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan pembayaran akhir (setelmen) Transaksi Tol Nontunai dilakukan oleh BUJT dan perusahaan sistem integrator, Bankdan/atau lembaga keuangan nonbank yang telah memiliki perijinan jasa layanan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

(1) Pengelolaan Transaksi Tol Nontunai diatur lebih lanjut dalam dokumen prosedur operasional standar. (2) Dokumen prosedur operasional standar pengelolaan Transaksi Tol Nontunai akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BPJT.

Pasal 12

(1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan untuk mewujudkan tertib dalam pelaksanaan penerapan Transaksi Tol Nontunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPJT sesuai dengan kewenangannya.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Persyaratan Teknis

Pasal 7

Koreksi

(1) Teknologi Transaksi Tol Non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diterbitkan oleh Penerbit Uang Elektronik baik Bank dan/atau Lembaga Keuangan non-Bank yang telah memperoleh perijinan sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Teknologi berbasis kartu uang elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki tingkat kehandalan yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol; b. memiliki mekanisme untuk antisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol; c. dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT; d. mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi Nontunai pada sektor transportasi lainnya; e. sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol; f. dapat menerima uang elektronik secara multi penerbit yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan. (3) Jenis Teknologi transaksi tol berbasis nirsentuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b harus mendapat persetujuan BPJT dan paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut: a. memiliki tingkat kehandalan dan akurasi yang tinggi sebagai alat pembayaran tarif tol sesuai dengan karakteristik lalu lintas di jalan tol; b. data transmisi dan peralatan harus memenuhi standar internasional; c. memiliki penyimpan data dengan kapasitas yang memadai; d. memiliki mekanisme antisipasi pelanggaran terhadap transaksi tol; e. dapat dioperasikan dengan seluruh sistem transaksi tol BUJT; f. mengakomodir integrasi sistem transaksi antar BUJT dan sistem transaksi nontunai pada sektor transportasi lainnya; g. memiliki sistem yang mampu melakukan penyesuaian besaran tarif tol sebagaimana diatur dengan peraturan perundang-undangan; h. memiliki mekanisme pengawasan dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kemajuan teknologi; dan i. sesuai dengan daya beli pengguna jalan tol. (4) Teknologi Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib memenuhi standar pelayanan minimal jalan tol. BagianKeempat PengelolaanTransaksiTolNontunai

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

BADAN USAHA PELAKSANA TRANSAKSI TOL NONTUNAI

Pasal 13

Koreksi

(1) Pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai dilakukan oleh Badan Usaha Pelaksana. (2) Badan Usaha Pelaksana dibentuk oleh konsorsium BUJT; (3) Konsorsium BUJT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan Transaksi Tol Nontunai. (4) Sebelum Badan Usaha Pelaksana terbentuk, seluruh pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai dilakukan oleh BUJT bekerjasama dengan perusahaan sistem integrator, Bank dan/atau lembaga keuangan nonbank yang telah memiliki perijinan jasa layanan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 14

(1) Badan Usaha Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui mekanisme prakarsa untuk selanjutnya dilakukan pelelangan atau pelelangan tanpa mekanisme prakarsa. (3) Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJT atas nama Menteri. (4) Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin jasa pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Transaksi Tol Nontunai dengan indicator kerja utama yang disepakati dengan BPJT, sebagai berikut: a. mampu secara finansial termasuk menyediakan dana talangan dalam hal proses penyelesaian pembayaran akhir (setelmen) tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Prosedur Operasional Standar yang disepakati antara BUJT dan Penerbit Uang Elektronik; b. mampu menyelesaikan proses setelmen dengan tingkat akurasi tinggi; c. menyediakan sistem monitoring pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai; d. menyediakan sarana dan prasarana Transaksi Tol Nontunai sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam prosedur operasional standar; dan e. Indikator kerja utama lainnya yang ditetapkan dalam prosedur operasional standar. (6) Indikator kerja utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dicantumkan di dalam dokumen lelang sebagai parameter pelelangan.

Pasal 15

Badan Usaha Pelaksana memiliki kewajiban sebagai berikut: a. melaksanakan Transaksi Tol Nontunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); b. melakukan persiapan dalam upaya untuk mewujudkan Transaksi Tol Tanpa Henti dengan sekurang-kurangnya melakukan kajian dan uji coba teknologi; c. meningkatkan teknologi yang digunakan dalam Transaksi Tol Nontunai dari teknologi yang berbasis kartu uang elektronik menjadi teknologi yang berbasis nirsentuh sesuai dengan waktu penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; d. melaksanakan kegiatan pelaksanaan Transaksi Tol Nontunai sesuai dengan prosedur operasional standar penyelenggaraan Transaksi Tol Nontunai yang disepakati dengan BUJT dan/ atau Penerbit Uang Elektronik; dan e. Melaksanakan kewajiban lainnya yang ditetapkan dalam prosedur operasional standar.

Peraturan Menteri Nomor 16-prt-m-2017 Tahun 2017 tentang Transaksi Tol Nontunai di Jalan Tol

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16