PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 tentang TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PELAKSANA DAN DEWAN PENGAWAS BADAN PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN

PERMEN Nomor 15 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 5

(1) Dewan Pengawas berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur: a. kementerian teknis; b. akademisi; c. asosiasi profesi; d. pengembang perumahan; dan e. masyarakat. (2) Ketua dan anggota Dewan Pengawas diangkat oleh PRESIDEN. (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan proses seleksi dan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kecuali untuk anggota Dewan Pengawas yang berasal dari unsur kementerian teknis. (4) Menteri membentuk panitia seleksi guna melakukan seleksi terhadap calon anggota Dewan Pengawas yang akan diseleksi dan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

(1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. warga negara INDONESIA; c. sehat jasmani dan rohani; d. berkelakuan baik; e. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; f. berpendidikan paling rendah sarjana strata satu (S1); g. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; h. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat bagi Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Dewan Pengawas harus: a. tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan; b. memiliki kompetensi dan pengalaman terkait perumahan paling singkat 5 (lima) tahun; c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun pada saat pendaftaran dicalonkan menjadi anggota; d. tidak pernah menjadi anggota direksi, komisaris, atau dewan pengawas pada suatu badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahan yang bersangkutan; dan e. memiliki kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan jabatan.

Pasal 7

Masa tugas Dewan Pengawas untuk 1 (satu) periode selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebagai anggota Dewan Pengawas untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya melalui proses seleksi.

BAB III

PANITIA SELEKSI

Pasal 8

(1) Panitia seleksi terdiri atas unsur: a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; b. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; c. Kementerian Keuangan; d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; e. Kementerian Dalam Negeri; f. akademisi; dan g. praktisi bidang perumahan. (2) Panitia seleksi paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang serta berjumlah ganjil.

Pasal 9

(1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. warga negara INDONESIA; b. memiliki kredibilitas dan integritas; dan c. memiliki kemampuan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi. (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas.

Pasal 10

Panitia seleksi mempunyai tugas: a. menyusun dan MENETAPKAN jadwal tahapan proses seleksi; b. MENETAPKAN dan melaksanakan mekanisme tahapan proses seleksi; c. mengumumkan pendaftaran calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas; d. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas; e. mengumumkan nama calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan; f. menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi; g. melakukan seleksi kualitas dan integritas calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas; h. MENETAPKAN daftar nama calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada Dewan Pembina dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; i. menentukan dan menyampaikan paling sedikit 8 (delapan) nama calon anggota Dewan Pengawas kepada Menteri yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang perwakilan setiap unsur dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada: 1. Dewan Pembina untuk seleksi Kepala Badan Pelaksana dan direktur; dan 2. Menteri untuk seleksi anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

(1) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berasal dari unit administrasi sekretariat BP3. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan tugas administratif dan operasional kesekretariatan panitia seleksi. (3) Dalam hal unit administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Badan Pelaksana dan direktur atau anggota Dewan Pengawas.

Pasal 13

(1) Masa kerja panitia seleksi berakhir sampai dengan Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh PRESIDEN. (2) Panitia seleksi melaksanakan tugas paling lama 1 (satu) tahun setelah dibentuk.

BAB Kedua

Tugas Panitia Seleksi

Pasal 10

Panitia seleksi mempunyai tugas: a. menyusun dan MENETAPKAN jadwal tahapan proses seleksi; b. MENETAPKAN dan melaksanakan mekanisme tahapan proses seleksi; c. mengumumkan pendaftaran calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas; d. melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi terhadap calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas; e. mengumumkan nama calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan; f. menerima dan mengolah tanggapan dari masyarakat terhadap calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi; g. melakukan seleksi kualitas dan integritas calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur serta anggota Dewan Pengawas; h. MENETAPKAN daftar nama calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur yang lolos seleksi untuk disampaikan kepada Dewan Pembina dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; i. menentukan dan menyampaikan paling sedikit 8 (delapan) nama calon anggota Dewan Pengawas kepada Menteri yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang perwakilan setiap unsur dengan mencantumkan peringkat hasil seleksi; dan j. menyusun dan menyampaikan laporan akhir kinerja dan evaluasi kegiatan kepada: 1. Dewan Pembina untuk seleksi Kepala Badan Pelaksana dan direktur; dan 2. Menteri untuk seleksi anggota Dewan Pengawas.

Pasal 11

(1) Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang berasal dari unit administrasi sekretariat BP3. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan tugas administratif dan operasional kesekretariatan panitia seleksi. (3) Dalam hal unit administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, fungsi kesekretariatan dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB IV

TAHAPAN SELEKSI

Pasal 14

(1) Seleksi calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur atau anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui tahapan: a. pengumuman pendaftaran; b. seleksi administrasi; c. pengumuman nama calon; d. penyampaian tanggapan; e. seleksi kualitas dan integritas; dan f. penetapan daftar calon. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 5 (lima) bulan sejak ditetapkannya panitia seleksi.

Pasal 15

(1) Panitia seleksi mengumumkan pendaftaran calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur atau anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a paling lama 2 (dua) bulan setelah panitia seleksi dibentuk. (2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. diumumkan melalui portal BP3 dan/atau media cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional; dan b. paling sedikit memuat informasi mengenai: 1. waktu dan tempat pendaftaran; 2. syarat yang harus dipenuhi oleh pendaftar; dan 3. formulir atau dokumen pendukung yang harus disertakan oleh pendaftar.

Pasal 16

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi yang dipersyaratkan.

Pasal 17

(1) Pengumuman nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c bagi pendaftar yang lolos seleksi administrasi dilaksanakan melalui pengumuman seleksi administrasi melalui portal dan/atau media cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas pendaftar; b. kelengkapan berkas; c. masa tanggapan masyarakat; dan d. alamat tanggapan sanggahan.

Pasal 18

(1) Penyampaian tanggapan terhadap pengumuman daftar nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh masyarakat. (2) Panitia seleksi menyampaikan tanggapan dari masyarakat kepada calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur atau anggota Dewan Pengawas. (3) Calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur atau anggota Dewan Pengawas yang menerima tanggapan menyampaikan klarifikasi kepada panitia seleksi sejak menerima penyampaian tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur atau anggota Dewan Pengawas yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat tidak melakukan klarifikasi, calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lolos seleksi administrasi. (5) Panitia seleksi melakukan pengolahan tanggapan dari masyarakat dan klarifikasi calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur atau anggota Dewan Pengawas sejak menerima klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 19

(1) Berdasarkan hasil pengolahan tanggapan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), panitia seleksi melakukan seleksi kualitas dan integritas terhadap calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur atau anggota Dewan Pengawas. (2) Panitia seleksi menyampaikan undangan kepada calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur atau anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lolos untuk mengikuti seleksi kualitas dan integritas. (3) Undangan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. waktu dan tempat pelaksanaan seleksi; b. surat minat atas jabatan; dan c. formulir yang harus dilengkapi.

Pasal 20

(1) Seleksi kualitas dan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan untuk menilai kualitas dan integritas calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur atau anggota Dewan Pengawas. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim kompetensi dan tim integritas yang dibentuk oleh panitia seleksi. (4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. pemaparan makalah; b. tes kompetensi bidang; c. tes psikologi; d. wawancara; dan e. penelusuran rekam jejak. (5) Dalam melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia seleksi dapat bekerja sama dengan ahli, perguruan tinggi, dan/atau lembaga yang berkompeten.

Pasal 21

Panitia seleksi menentukan nama calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur atau anggota Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administasi, seleksi kualitas, dan seleksi integritas.

Pasal 22

(1) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil proses seleksi calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur kepada Dewan Pembina. (2) Panitia seleksi menyampaikan laporan hasil proses seleksi calon anggota Dewan Pengawas kepada Menteri.

Pasal 23

Dewan Pembina setelah menerima laporan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mengusulkan daftar nama calon Kepala Badan Pelaksana dan direktur terpilih kepada PRESIDEN untuk ditetapkan.

Pasal 24

(1) Menteri setelah menerima laporan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), melaporkan daftar nama calon anggota Dewan Pengawas kepada PRESIDEN. (2) PRESIDEN mengusulkan daftar nama calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan proses seleksi dan pemilihan. (3) Hasil proses seleksi dan pemilihan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat disampaikan pada PRESIDEN untuk ditetapkan.

BAB V

PEMBERHENTIAN

Pasal 25

(1) Kepala Badan Pelaksana dan direktur diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul ketua Dewan Pembina. (2) Pemberhentian Kepala Badan Pelaksana dan direktur ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 26

(1) Kepala Badan Pelaksana dan direktur berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatan; c. melakukan perbuatan tercela; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; f. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau g. tidak dapat melaksanakan tugas selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut. (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Badan Pelaksana dan direktur, Dewan Pembina menyampaikan laporan kepada PRESIDEN.

Pasal 27

Ketua dan anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh PRESIDEN berdasarkan usul Dewan Pembina.

Pasal 28

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. berakhir masa jabatan; c. melakukan perbuatan tercela; d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; e. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; f. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/atau g. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut. (2) Dalam hal terjadinya kekosongan jabatan ketua dan/atau anggota Dewan Pengawas, Menteri menyampaikan laporan kepada PRESIDEN.

Pasal 29

(1) Dalam hal terjadi anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), PRESIDEN mengusulkan calon pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dilakukan proses seleksi dan pemilihan. (2) Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari calon anggota Dewan Pengawas sebelumnya yang mengikuti proses seleksi hingga tahap akhir sepanjang masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Dalam hal tidak terdapat calon anggota Dewan Pengawas sebelumnya yang mengikuti proses seleksi hingga tahap akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PRESIDEN dapat menugaskan Menteri untuk membentuk panitia seleksi. (4) Calon pengganti anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melanjutkan sisa masa jabatan pejabat yang digantikan. (5) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.