PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

PERMEN Nomor 12 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. 2. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah upaya memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli secara berkesinambungan. 3. Sertifikat Kompetensi Kerja yang selanjutnya disingkat SKK adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi. 4. Satuan Kredit Pengembangan Keprofesian yang selanjutnya disingkat SKPK adalah satuan kredit dari unsur kegiatan yang diperoleh dengan menghasilkan 1 (satu) produk atau menjalankan 1 (satu) jam, 1 (satu) kali, dan/atau 1 (satu) periode setiap rincian kegiatan PKB. 5. Angka Kredit adalah perolehan SKPK kegiatan PKB yang diperoleh dari penilaian kegiatan PKB terverifikasi dan/atau penilaian kegiatan PKB tidak terverifikasi. 6. Nilai Kredit adalah total perolehan Angka Kredit kegiatan PKB terverifikasi dan total perolehan Angka Kredit kegiatan PKB tidak terverifikasi. 7. Kegiatan PKB adalah kegiatan memelihara dan meningkatkan kompetensi, profesionalitas, dan produktivitas tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli. 8. Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi. 9. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 10. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Asosiasi Profesi adalah organisasi dan/atau himpunan individu profesional dalam suatu bidang keilmuan tertentu di bidang Jasa Konstruksi, berbadan hukum, dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan profesi tersebut. 11. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi, dibentuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan konstruksi yang memenuhi syarat, dan dilisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

KEGIATAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 3

Koreksi

Kegiatan PKB dibedakan berdasarkan: a. unsur kegiatan; b. jenis kegiatan; c. sifat kegiatan; d. metode kegiatan; dan e. tingkat kegiatan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Unsur Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi: a. unsur kegiatan utama; dan b. unsur kegiatan penunjang. (2) Unsur kegiatan utama PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. pendidikan dan pelatihan formal; b. pendidikan nonformal; c. partisipasi dalam pertemuan profesi; d. sayembara/kompetisi, paparan, paten, karya tulis, dan pengajaran sebagai pengajar/instruktur; e. paparan film, gelar karya, pengenalan produk, dan ziarah arsitektur; dan f. kegiatan utama lainnya. (3) Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. pendidikan strata lanjut; b. pendidikan singkat (courses); dan c. pelatihan kerja formal. (4) Kegiatan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. pembelajaran mandiri; dan b. pembelajaran sehubungan dengan penugasan kerja. (5) Kegiatan partisipasi dalam pertemuan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. peserta pertemuan profesi; dan b. partisipasi dalam kepanitiaan. (6) Kegiatan utama lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikembangkan oleh Asosiasi Profesi terakreditasi dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang membidangi konstruksi. (7) Unsur kegiatan penunjang PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pakar/narasumber; b. pengurus organisasi profesi atau pimpinan LPJK; dan c. penerima tanda jasa, penghargaan, dan sejenisnya. (8) Ketentuan mengenai penjelasan unsur kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

(1) Jenis Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi: a. Kegiatan PKB terverifikasi; dan b. Kegiatan PKB tidak terverifikasi. (2) Kegiatan PKB terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kegiatan PKB yang memenuhi tata cara: a. pendaftaran penyelenggara Kegiatan PKB; b. pengajuan Kegiatan PKB; dan c. pelaporan Kegiatan PKB. (3) Kegiatan PKB tidak terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Kegiatan PKB, namun tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan b. Kegiatan PKB yang dilakukan secara mandiri oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli. (4) Kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara Kegiatan PKB, namun tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi: a. kegiatan dengan penyelenggara Kegiatan PKB yang dapat diverifikasi dan divalidasi; dan b. kegiatan dengan penyelenggara Kegiatan PKB yang tidak dapat diverifikasi dan divalidasi.

Pasal 6

(1) Sifat Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas: a. Kegiatan PKB umum; dan b. Kegiatan PKB khusus. (2) Kegiatan PKB umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan, namun menunjang PKB tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli. (3) Kegiatan PKB khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang materinya sesuai dengan kompetensi subklasifikasi tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.

Pasal 7

Metode Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan secara: a. tatap muka; dan b. daring.

Pasal 8

(1) Tingkat Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diselenggarakan secara: a. nasional; b. internasional yang diselenggarakan di dalam negeri; dan c. internasional yang diselenggarakan di luar negeri. (2) Kriteria tingkat Kegiatan PKB nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri. (3) Kriteria tingkat Kegiatan PKB internasional yang diselenggarakan di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: a. pihak yang terlibat paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luar negeri; dan b. Kegiatan PKB dilaksanakan di dalam negeri.

BAB III

PENYELENGGARA PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Pelaksanaan Kegiatan PKB dilakukan mengikuti tata cara: a. pendaftaran penyelenggara Kegiatan PKB; b. pengajuan Kegiatan PKB; dan c. pelaporan Kegiatan PKB. (2) Masing-masing tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi oleh LPJK. (3) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPJK dapat melibatkan Asosiasi Profesi terakreditasi.

Pasal 10

Kegiatan PKB dapat diselenggarakan oleh: a. kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota; b. asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, dan asosiasi yang terkait dengan rantai pasok Jasa Konstruksi; c. lembaga pendidikan dan pelatihan kerja; d. konsultan konstruksi dan kontraktor pekerjaan konstruksi; e. perakit (fabricator), distributor, aplikator material dan peralatan konstruksi; dan f. lembaga atau organisasi lain yang memiliki visi pengembangan sumber daya manusia jasa konstruksi, berbadan hukum, memiliki struktur organisasi yang jelas, dan mampu menyelenggarakan Kegiatan PKB.

Pasal 11

(1) Pendaftaran penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui registrasi akun penyelenggara PKB pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (2) Registrasi akun penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi data penyelenggara PKB dan mengunggah dokumen pendukung yang menyatakan kebenaran data terkait penyelenggara dan penanggung jawab penyelenggara PKB. (3) Data penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. data penyelenggara PKB; dan b. data penanggung jawab penyelenggara PKB. (4) Penanggung jawab penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara PKB.

Pasal 12

(1) LPJK melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan data penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan. (2) Dalam hal data dinyatakan lengkap serta memenuhi kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung, LPJK menyetujui permohonan, mengaktivasi akun, dan mengirimkan notifikasi aktivasi akun ke alamat surat elektronik penyelenggara PKB. (3) Dalam hal data dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung, LPJK mengirimkan notifikasi penolakan permohonan ke alamat surat elektronik penyelenggara PKB untuk memenuhi kelengkapan data dimaksud. (4) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penyelenggara PKB menerima notifikasi penolakan permohonan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggara PKB tidak memenuhi kelengkapan data, proses pendaftaran penyelenggara PKB tidak dilanjutkan. (6) Penyelenggara PKB yang telah disetujui oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan menerima akses dan dinyatakan sebagai Penyelenggara PKB terdaftar.

Pasal 13

(1) Pengajuan Kegiatan PKB diajukan oleh penyelenggara PKB terdaftar melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (2) Pengajuan Kegiatan PKB dilakukan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Pengajuan Kegiatan PKB dilakukan dengan mengisi informasi kegiatan dan mengunggah berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan. (4) Informasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. sasaran utama peserta; b. klasifikasi kegiatan; c. data kegiatan; dan d. data penanggung jawab kegiatan. (5) Sasaran utama peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli dengan klasifikasi dan/atau sub klasifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan berdasarkan: a. unsur kegiatan; b. metode kegiatan; dan c. tingkat kegiatan. (7) Data kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat: a. nama kegiatan; b. tempat pelaksanaan; dan c. tanggal pelaksanaan kegiatan. (8) Data penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat: a. nama penanggung jawab; b. nomor ponsel penanggung jawab; dan c. alamat surat elektronik penanggung jawab. (9) Unggah berkas kelengkapan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. kerangka acuan kerja; b. keputusan panitia penyelenggara kegiatan; dan c. daftar riwayat hidup narasumber.

Pasal 14

(1) LPJK melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan. (2) Dalam hal Kegiatan PKB yang diajukan memenuhi kesesuaian unsur Kegiatan PKB dan kelengkapan berkas, LPJK memberikan persetujuan kepada penyelenggara PKB terdaftar. (3) Dalam hal Kegiatan PKB yang diajukan tidak memenuhi kesesuaian unsur Kegiatan PKB dan kelengkapan berkas, LPJK mengirimkan notifikasi penolakan pengajuan kegiatan kepada penyelenggara PKB terdaftar untuk memenuhi informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan dimaksud. (4) Informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penyelenggara PKB terdaftar menerima notifikasi penolakan pengajuan kegiatan PKB. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggara PKB terdaftar tidak memenuhi informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan, proses pengajuan kegiatan PKB tidak dilanjutkan.

Pasal 15

(1) Pelaporan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat data: a. materi kegiatan; b. dokumentasi kegiatan; c. daftar peserta; dan d. daftar pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan. (2) Daftar peserta dan pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d paling sedikit memuat data: a. nomor registrasi SKK; dan b. nomor induk kependudukan. (3) Pelaporan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh penyelenggara PKB terdaftar melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (4) Laporan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari setelah Kegiatan PKB berakhir. (5) Laporan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan untuk mengajukan kegiatan PKB selanjutnya. (6) Dalam hal penyelenggara PKB terdaftar mengajukan kegiatan PKB untuk pertama kali, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 16

(1) LPJK melakukan verifikasi dan validasi terhadap pelaporan pelaksanaan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan. (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penilaian Angka Kredit Kegiatan PKB terverifikasi. (3) Dalam hal pelaporan dilakukan lebih dari 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), Kegiatan PKB tersebut dianggap sebagai Kegiatan PKB tidak terverifikasi. (4) Tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli yang mengikuti Kegiatan PKB tidak terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan pencatatan Kegiatan PKB secara mandiri untuk dapat dilanjutkan dengan penilaian Angka Kredit Kegiatan PKB tidak terverifikasi.

BAB Kedua

Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 11

Koreksi

(1) Pendaftaran penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilakukan melalui registrasi akun penyelenggara PKB pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (2) Registrasi akun penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melengkapi data penyelenggara PKB dan mengunggah dokumen pendukung yang menyatakan kebenaran data terkait penyelenggara dan penanggung jawab penyelenggara PKB. (3) Data penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. data penyelenggara PKB; dan b. data penanggung jawab penyelenggara PKB. (4) Penanggung jawab penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara PKB.

Pasal 12

(1) LPJK melakukan verifikasi dan validasi terhadap kelengkapan data penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan. (2) Dalam hal data dinyatakan lengkap serta memenuhi kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung, LPJK menyetujui permohonan, mengaktivasi akun, dan mengirimkan notifikasi aktivasi akun ke alamat surat elektronik penyelenggara PKB. (3) Dalam hal data dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi kebenaran dan keabsahan dokumen pendukung, LPJK mengirimkan notifikasi penolakan permohonan ke alamat surat elektronik penyelenggara PKB untuk memenuhi kelengkapan data dimaksud. (4) Kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penyelenggara PKB menerima notifikasi penolakan permohonan. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggara PKB tidak memenuhi kelengkapan data, proses pendaftaran penyelenggara PKB tidak dilanjutkan. (6) Penyelenggara PKB yang telah disetujui oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan menerima akses dan dinyatakan sebagai Penyelenggara PKB terdaftar.

BAB Ketiga

Tata Cara Pengajuan Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 13

Koreksi

(1) Pengajuan Kegiatan PKB diajukan oleh penyelenggara PKB terdaftar melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (2) Pengajuan Kegiatan PKB dilakukan paling lambat 4 (empat) hari kerja sebelum kegiatan dilaksanakan. (3) Pengajuan Kegiatan PKB dilakukan dengan mengisi informasi kegiatan dan mengunggah berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan. (4) Informasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. sasaran utama peserta; b. klasifikasi kegiatan; c. data kegiatan; dan d. data penanggung jawab kegiatan. (5) Sasaran utama peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli dengan klasifikasi dan/atau sub klasifikasi tenaga kerja konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Klasifikasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan berdasarkan: a. unsur kegiatan; b. metode kegiatan; dan c. tingkat kegiatan. (7) Data kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c paling sedikit memuat: a. nama kegiatan; b. tempat pelaksanaan; dan c. tanggal pelaksanaan kegiatan. (8) Data penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d paling sedikit memuat: a. nama penanggung jawab; b. nomor ponsel penanggung jawab; dan c. alamat surat elektronik penanggung jawab. (9) Unggah berkas kelengkapan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. kerangka acuan kerja; b. keputusan panitia penyelenggara kegiatan; dan c. daftar riwayat hidup narasumber.

Pasal 14

(1) LPJK melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan. (2) Dalam hal Kegiatan PKB yang diajukan memenuhi kesesuaian unsur Kegiatan PKB dan kelengkapan berkas, LPJK memberikan persetujuan kepada penyelenggara PKB terdaftar. (3) Dalam hal Kegiatan PKB yang diajukan tidak memenuhi kesesuaian unsur Kegiatan PKB dan kelengkapan berkas, LPJK mengirimkan notifikasi penolakan pengajuan kegiatan kepada penyelenggara PKB terdaftar untuk memenuhi informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan dimaksud. (4) Informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak penyelenggara PKB terdaftar menerima notifikasi penolakan pengajuan kegiatan PKB. (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penyelenggara PKB terdaftar tidak memenuhi informasi kegiatan dan berkas kelengkapan pelaksanaan kegiatan, proses pengajuan kegiatan PKB tidak dilanjutkan.

BAB V

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 20

Koreksi

(1) Penilaian Kegiatan PKB dilakukan untuk memperoleh Nilai Kredit. (2) Nilai Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli untuk memenuhi persyaratan permohonan perpanjangan SKK. (3) Permohonan perpanjangan SKK yang belum memenuhi Nilai Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli dapat mengajukan permohonan perpanjangan kembali setelah memenuhi persyaratan Nilai Kredit. (4) Komposisi Nilai Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Kegiatan PKB penunjang paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dan unsur Kegiatan PKB utama paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen). (5) Komposisi Nilai Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kegiatan PKB unsur kegiatan Pendidikan nonformal paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dan selain unsur kegiatan Pendidikan nonformal paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen). (6) Komposisi Nilai Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kegiatan PKB terverifikasi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan Kegiatan PKB tidak terverifikasi paling banyak 40% (empat puluh persen). (7) Komposisi Nilai Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Kegiatan PKB khusus paling sedikit 60% (enam puluh persen) dan Kegiatan PKB umum paling banyak 40% (empat puluh persen).

Pasal 21

(1) Tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli jenjang utama atau yang disetarakan jenjang 9 (sembilan) harus memenuhi Nilai Kredit paling sedikit 200 (dua ratus) SKPK. (2) Tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli jenjang madya atau yang disetarakan jenjang 8 (delapan) harus memenuhi Nilai Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh) SKPK. (3) Tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli jenjang muda atau yang disetarakan jenjang 7 (tujuh) harus memenuhi Nilai Kredit paling sedikit 100 (seratus) SKPK.

Pasal 24

(1) Penilaian Kegiatan PKB dibedakan menjadi: a. penilaian Kegiatan PKB terverifikasi; dan b. penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi. (2) Besaran nilai dasar SKPK ditentukan berdasarkan unsur Kegiatan PKB. (3) Besaran bobot SKPK Kegiatan PKB ditentukan berdasarkan klasifikasi: a. jenis kegiatan; b. sifat kegiatan; c. metode kegiatan; dan d. tingkat kegiatan. (4) Penilaian Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkalian nilai dasar SKPK dengan bobot penilaian Kegiatan PKB yang menghasilkan perolehan Angka Kredit Kegiatan PKB. (5) Hasil penilaian Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan Angka Kredit untuk tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.

Pasal 25

(1) Ketentuan mengenai besaran nilai dasar SKPK Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan besaran bobot SKPK Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan mengenai contoh perhitungan perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 1

Penilai Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terverifikasi

Pasal 22

Koreksi

(1) LPJK melakukan penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian. (2) Dalam melakukan penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK dapat melibatkan Asosiasi Profesi terakreditasi. (3) Asosiasi Profesi terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk asesor. (4) Tugas asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. melakukan verifikasi, validasi, dan penilaian Kegiatan PKB terverifikasi; dan b. melaporkan hasil penilaian Kegiatan PKB terverifikasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (5) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Ketua Asosiasi Profesi terakreditasi. (6) Ketua Asosiasi Profesi terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan daftar penunjukan asesor dan penilaian Kegiatan PKB terverifikasi kepada LPJK setiap bulan Januari. (7) Penilaian Kegiatan PKB terverifikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 23

(1) LPJK melakukan penilaian dan penetapan satuan kredit pengembangan keprofesian. (2) Dalam melakukan penilaian dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPJK dapat melibatkan LSP. (3) LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjuk asesor. (4) Tugas asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. melakukan verifikasi dan validasi bukti Kegiatan PKB; b. melakukan penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi yang dilakukan oleh tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli; dan c. melaporkan hasil verifikasi, validasi, dan penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (5) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain melakukan penilaian pada uji kompetensi sesuai skema sertifikasi, mendapat tugas tambahan melakukan verifikasi, validasi, dan penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi. (6) Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Pimpinan LSP. (7) Pimpinan LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melaporkan daftar penunjukan asesor dan penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi kepada LPJK setiap bulan Januari. (8) Penilaian dan penetapan Angka Kredit untuk Kegiatan PKB tidak terverifikasi dilakukan melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

BAB Ketiga

Tata Cara Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

Pasal 24

Koreksi

(1) Penilaian Kegiatan PKB dibedakan menjadi: a. penilaian Kegiatan PKB terverifikasi; dan b. penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi. (2) Besaran nilai dasar SKPK ditentukan berdasarkan unsur Kegiatan PKB. (3) Besaran bobot SKPK Kegiatan PKB ditentukan berdasarkan klasifikasi: a. jenis kegiatan; b. sifat kegiatan; c. metode kegiatan; dan d. tingkat kegiatan. (4) Penilaian Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkalian nilai dasar SKPK dengan bobot penilaian Kegiatan PKB yang menghasilkan perolehan Angka Kredit Kegiatan PKB. (5) Hasil penilaian Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penetapan Angka Kredit untuk tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli.

Pasal 25

(1) Ketentuan mengenai besaran nilai dasar SKPK Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan besaran bobot SKPK Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan mengenai contoh perhitungan perolehan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

(1) Penilaian Kegiatan PKB terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan oleh asesor yang ditunjuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi. (2) Asesor memberikan penilaian Kegiatan PKB terverifikasi berdasarkan: a. unsur kegiatan; b. metode kegiatan; dan c. tingkat kegiatan. (3) Asesor memberikan penilaian tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli berdasarkan sifat kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menyesuaikan jabatan kerja. (4) Penilaian tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli didasarkan pada keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil pelaporan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan huruf d. (5) Hasil penilaian asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada LPJK melalui Asosiasi Profesi terakreditasi. (6) LPJK mencatat dan MENETAPKAN hasil penilaian asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (7) Perolehan Angka Kredit berdasarkan Kegiatan PKB terverifikasi dinyatakan sebagai Angka Kredit Kegiatan PKB terverifikasi.

BAB 1

Penilaian Kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terverifikasi

Pasal 26

Koreksi

(1) Penilaian Kegiatan PKB terverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilakukan oleh asesor yang ditunjuk oleh Asosiasi Profesi terakreditasi. (2) Asesor memberikan penilaian Kegiatan PKB terverifikasi berdasarkan: a. unsur kegiatan; b. metode kegiatan; dan c. tingkat kegiatan. (3) Asesor memberikan penilaian tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli berdasarkan sifat kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan menyesuaikan jabatan kerja. (4) Penilaian tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli didasarkan pada keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan hasil pelaporan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dan huruf d. (5) Hasil penilaian asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada LPJK melalui Asosiasi Profesi terakreditasi. (6) LPJK mencatat dan MENETAPKAN hasil penilaian asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (7) Perolehan Angka Kredit berdasarkan Kegiatan PKB terverifikasi dinyatakan sebagai Angka Kredit Kegiatan PKB terverifikasi.

Pasal 27

(1) Perolehan Angka Kredit Kegiatan PKB tidak terverifikasi dilakukan setelah tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli melakukan pencatatan Kegiatan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan pada saat tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli mengajukan permohonan perpanjangan SKK. (2) Penilaian Kegiatan PKB tidak terverifikasi dilakukan oleh asesor yang ditunjuk oleh LSP. (3) Asesor melakukan verifikasi dan validasi perolehan Angka Kredit Kegiatan PKB berdasarkan penilaian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4). (4) Asesor memberikan penilaian tenaga kerja kualifikasi jabatan ahli pada Kegiatan PKB tidak terverifikasi. (5) Hasil penilaian asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada LPJK melalui LSP. (6) LPJK mencatat dan MENETAPKAN hasil penilaian asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi. (7) Perolehan Angka Kredit berdasarkan Kegiatan PKB tidak terverifikasi dinyatakan sebagai Angka Kredit Kegiatan PKB tidak terverifikasi.

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2021 tentang PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB Kelima

Pasal 7

BAB Keenam

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

BAB 1

Pasal 22

Pasal 23

BAB 2

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

BAB 2

Pasal 27