PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang TATA CARA DAN PETUNJUK TEKNIS DEWAN SENGKETA KONSTRUKSI

PERMEN Nomor 11 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

DEWAN SENGKETA

Pasal 3

Koreksi

(1) Dewan Sengketa merupakan salah satu upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa Kontrak. (2) Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Perjanjian Kerja Dewan Sengketa. (3) Jumlah anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling banyak 3 (tiga) orang. (4) Masa kerja anggota Dewan Sengketa selama masa Kontrak atau sampai dengan anggota Dewan Sengketa diberhentikan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.

Pasal 4

Penggunaan Dewan Sengketa dilakukan terhadap: a. pengadaan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri atau hibah dalam negeri yang diterima oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah; dan/atau b. pengadaan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

Pasal 5

(1) Pengguna Jasa MENETAPKAN dokumen persiapan pengadaan yang dapat memuat penggunaan Dewan Sengketa. (2) Dalam hal disepakati penggunaan Dewan Sengketa, Pengguna Jasa dan Penyedia menyepakati jumlah anggota Dewan Sengketa dengan persyaratan yang dibutuhkan setelah penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan sebelum penandatanganan Kontrak. (3) Dalam hal Pengguna Jasa dan Penyedia menyepakati penggunaan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun belum dimuat dalam dokumen persiapan pengadaan, Pengguna Jasa dan Penyedia membuat perjanjian untuk penggunaan Dewan Sengketa sebelum penandatanganan Kontrak.

Pasal 6

(1) Dewan Sengketa mempunyai tugas: a. mencegah perselisihan para pihak; b. menyelesaikan perselisihan melalui pemberian pertimbangan profesional aspek tertentu sesuai kebutuhan; atau c. menyelesaikan Sengketa melalui rumusan kesimpulan formal yang dituangkan dalam putusan Dewan Sengketa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Sengketa melaksanakan kegiatan, terdiri atas: a. menyusun jadwal dan agenda pelaksanaan tugas Dewan Sengketa untuk disepakati bersama Pengguna Jasa dan Penyedia; b. melakukan telaah terhadap dokumen Kontrak beserta kelengkapannya dan kemajuan pekerjaan; c. mempelajari informasi yang diberikan oleh para pihak tidak hanya pada waktu kunjungan lapangan berkala; d. melakukan kunjungan lapangan berkala; e. menyusun rekomendasi koreksian/perbaikan terhadap keseluruhan dokumen Kontrak menurut pertimbangan profesionalnya untuk menghindari Sengketa; f. mendengarkan pendapat dari Pengguna Jasa dan Penyedia jika terjadi Sengketa; g. menyusun keputusan untuk menyelesaikan Sengketa; h. menyusun laporan untuk setiap tahapan pelaksanaan tugas dan kegiatan Dewan Sengketa; i. menyusun laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan mengirimkan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia; dan j. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Sengketa. (3) Tugas dan kegiatan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pengguna Jasa dan Penyedia harus: a. memberikan data informasi mengenai pekerjaan konstruksi atau pekerjaan konstruksi terintegrasi untuk menganalisis potensi permasalahan atau Sengketa yang terjadi kepada Dewan Sengketa; dan b. memberikan salinan dokumen, berupa: 1. dokumen Kontrak; 2. laporan kemajuan; 3. perintah perubahan; 4. sertifikat; dan 5. dokumen lain yang berkaitan dengan kinerja Kontrak.

BAB Kedua

Tugas dan Kegiatan Dewan Sengketa

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

BAB 1

Umum

Pasal 8

Koreksi

(1) Dewan Sengketa bekerja sesuai dengan tata kerja dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa. (2) Tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan; dan b. mekanisme penyelesaian Sengketa.

Pasal 9

Koreksi

Mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. penelaahan dokumen; b. kunjungan lapangan; c. Pemberitahuan; d. rapat dengar pendapat; dan e. pemberian saran.

Pasal 10

(1) Penelaahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan terhadap dokumen yang diterbitkan selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Dewan Sengketa. (2) Penelaahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap salinan dokumen yang ada sesuai dengan Kontrak, kemajuan pelaksanaan Kontrak, dan kebutuhan Dewan Sengketa.

Pasal 11

(1) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas: a. kunjungan lapangan berkala; atau b. kunjungan lapangan insidental. (2) Kunjungan lapangan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan: a. dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa; b. dilakukan setelah Dewan Sengketa mendapatkan data dukung yang dibutuhkan dari Pengguna Jasa dan Penyedia; dan c. dihadiri Pengguna Jasa dan Penyedia. (3) Kunjungan lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan ketentuan: a. dilaksanakan dalam hal dibutuhkan oleh Dewan Sengketa; b. dilakukan setelah Dewan Sengketa mendapatkan data dukung yang dibutuhkan dari Pengguna Jasa dan Penyedia; dan c. dihadiri Pengguna Jasa dan Penyedia.

Pasal 12

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan: a. informasi yang disampaikan oleh Dewan Sengketa kepada Pengguna Jasa dan Penyedia dalam hal ditemukan potensi Sengketa setelah melakukan penelaahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dan/atau kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b; atau b. informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia kepada Dewan Sengketa dalam hal ditemukan perbedaan pendapat dan/atau penafsiran terhadap ketentuan dan pelaksanaan Kontrak serta adanya potensi Sengketa.

Pasal 13

(1) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilakukan Dewan Sengketa setelah menerima atau menyampaikan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. (2) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. dihadiri oleh Pengguna Jasa dan Penyedia; b. paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak: 1. diterimanya Pemberitahuan dari Pengguna Jasa atau Penyedia oleh Dewan Sengketa; atau 2. diterimanya Pemberitahuan dari Dewan Sengketa oleh Pengguna Jasa dan Penyedia; serta bukti pendukung dinyatakan lengkap; dan c. memberikan kesempatan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia menyampaikan peristiwa yang terjadi.

Pasal 14

(1) Pemberian saran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dilakukan berdasarkan data dari penelaahan dokumen, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan berkala, dan/atau kunjungan lapangan insidental. (2) Pemberian saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. saran yang dihasilkan merupakan pertimbangan profesional yang tidak mengikat; dan b. tidak dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa lainnya.

Pasal 15

Mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.

BAB 2

Mekanisme Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan

Pasal 9

Koreksi

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.

Pasal 16

Mekanisme penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan melalui: a. Pemberitahuan; b. penelaahan dokumen; c. rapat dengar pendapat; d. kunjungan lapangan; e. rapat internal Dewan Sengketa; dan/atau f. penerbitan putusan formal.

Pasal 17

(1) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan informasi yang disampaikan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dalam hal terjadinya Sengketa. (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. menyampaikan informasi kepada Dewan Sengketa paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak Penyedia atau Pengguna Jasa mengetahui atau seharusnya mengetahui Sengketa tersebut; dan b. melampirkan penyebab dan kronologis Sengketa serta data pendukung yang berkaitan dengan Sengketa tersebut.

Pasal 18

(1) Penelaahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b dilakukan Dewan Sengketa setelah Dewan Sengketa menerima Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1). (2) Penelaahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap salinan dokumen Kontrak, kemajuan pelaksanaan Kontrak, dan dokumen yang diperlukan oleh Dewan Sengketa sebagai tambahan informasi atas Sengketa yang terjadi.

Pasal 19

(1) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilaksanakan setelah penelaahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). (2) Rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. dihadiri oleh Pengguna Jasa dan Penyedia; b. paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya Pemberitahuan oleh Dewan Sengketa serta bukti pendukung dinyatakan lengkap; dan c. memberikan kesempatan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia menyampaikan Sengketa yang terjadi.

Pasal 20

(1) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dilaksanakan untuk mendapatkan data kondisi pelaksanaan Kontrak saat terjadi Sengketa. (2) Kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. kunjungan lapangan berkala; atau b. kunjungan lapangan insidental. (3) Kunjungan lapangan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan: a. dilakukan sesuai dengan jadwal dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa; b. dilakukan setelah Dewan Sengketa mendapatkan data dukung yang dibutuhkan dari Pengguna Jasa dan Penyedia; dan c. dihadiri Pengguna Jasa dan Penyedia. (4) Kunjungan lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan: a. dilaksanakan dalam hal dibutuhkan oleh Dewan Sengketa; b. dilakukan setelah Dewan Sengketa mendapatkan data dukung yang dibutuhkan dari Pengguna Jasa dan Penyedia; dan c. dihadiri Pengguna Jasa dan Penyedia.

Pasal 21

(1) Rapat internal Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e untuk membahas: a. hasil yang ditemukan berdasarkan rapat dengar pendapat dan/atau kunjungan lapangan; b. data pendukung terkait Sengketa; dan c. rumusan putusan formal Dewan Sengketa. (2) Rapat internal Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. hanya dihadiri oleh anggota Dewan Sengketa; b. dilaksanakan setelah rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan berkala dan/atau kunjungan lapangan insidental; dan c. dilaksanakan setelah data pendukung terkait Sengketa dinyatakan lengkap.

Pasal 22

(1) Penerbitan putusan formal Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f dengan ketentuan: a. ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Sengketa; b. disampaikan melalui Pemberitahuan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia; dan c. disampaikan paling lama 42 (empat puluh dua) hari kalender terhitung sejak dilaksanakannya rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1). (2) Dalam hal tidak ada Pemberitahuan keberatan dari Pengguna Jasa dan/atau Penyedia dalam jangka waktu 28 (dua puluh delapan) hari kalender terhitung sejak putusan formal Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Pengguna Jasa dan Penyedia, putusan formal Dewan Sengketa merupakan putusan final dan mengikat. (3) Terhadap putusan final dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan dengan segera oleh Pengguna Jasa dan Penyedia. (4) Ketentuan mengenai waktu penyampaian putusan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan waktu Pemberitahuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyesuaikan terhadap masa Kontrak.

Pasal 23

(1) Dalam hal Pengguna Jasa dan/atau Penyedia tidak sepakat dengan putusan formal Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pengguna Jasa dan/atau Penyedia menerbitkan Pemberitahuan keberatan atas putusan formal Dewan Sengketa. (2) Pemberitahuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pengguna Jasa dan/atau Penyedia yang tidak sepakat, dengan ketentuan: a. disampaikan secara tertulis kepada Dewan Sengketa dan Pengguna Jasa atau Penyedia dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (4); dan b. menjelaskan keberatan atas sebagian atau keseluruhan dari putusan formal Dewan Sengketa tersebut dan dasar keberatannya. (3) Dalam hal keberatan terhadap keseluruhan putusan formal Dewan Sengketa, Pengguna Jasa dan Penyedia dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam hal keberatan terhadap sebagian putusan formal Dewan Sengketa maka: a. bagian putusan formal yang tidak diberikan Pemberitahuan keberatan berlaku final dan mengikat, serta harus dilaksanakan dengan segera oleh Pengguna Jasa dan Penyedia; dan b. dalam hal Pengguna Jasa dan/atau Penyedia menyampaikan Pemberitahuan keberatan atas sebagian putusan, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Mekanisme penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.

Pasal 25

Dewan Sengketa dapat MENETAPKAN seluruh atau sebagian mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan mekanisme penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 untuk dilaksanakan secara daring dan/atau luring.

BAB 3

Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Pasal 16

Koreksi

Pasal 17

Koreksi

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Mekanisme penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 23 dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa.

Pasal 25

BAB Keempat

Persyaratan, Penganggaran, Pemilihan dan Penunjukan, dan Pemberhentian dan Penggantian Dewan Sengketa

Pasal 26

Koreksi

(1) Persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Sengketa meliputi: a. warga negara INDONESIA; b. fasih dalam bahasa yang ditetapkan dalam Kontrak dan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa; c. tidak memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Pengguna Jasa dan Penyedia; dan d. memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. (2) Kualifikasi yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas: a. memiliki pengalaman profesional dalam menginterpretasikan dokumen kontraktual; b. memiliki pemahaman dalam interpretasi Kontrak dan regulasi; dan/atau c. memiliki pengalaman dan/atau pemahaman aspek keteknisan pekerjaan sesuai Kontrak. (3) Selain kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Jasa dan Penyedia dapat menentukan kualifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pekerjaan. (4) Penentuan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan sebelum penandatanganan Kontrak.

Pasal 27

(1) Anggota Dewan Sengketa harus memenuhi ketentuan: a. tidak memihak dan tidak tergantung pada Pengguna Jasa dan Penyedia; b. menghindari konflik kepentingan selama masa kerja di Dewan Sengketa; c. menjamin kerahasiaan informasi yang didapatkan selama masa kerja di Dewan Sengketa, kecuali informasi yang dapat dibuka kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. tidak menggunakan informasi yang didapatkan selama masa kerja di Dewan Sengketa selain untuk kepentingan Dewan Sengketa; e. melaksanakan kegiatannya dengan efisien, cepat, teratur, dan imparsial serta menjunjung tinggi kejujuran, integritas, keadilan, dan tidak bias; f. tidak melakukan komunikasi kepada Pengguna Jasa dan Penyedia selain yang diizinkan dalam ketentuan Kontrak dan Perjanjian Kerja Dewan Sengketa; dan g. ketentuan lain yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa beserta lampirannya. (2) Anggota Dewan Sengketa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai anggota Dewan Sengketa.

BAB 1

Persyaratan Dewan Sengketa

Pasal 26

Koreksi

Pasal 27

Pasal 28

(1) Pengguna Jasa dan Penyedia mengalokasikan anggaran untuk Dewan Sengketa. (2) Anggaran untuk Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dengan jumlah: a. 50% (lima puluh persen) dialokasikan oleh Pengguna Jasa; dan b. 50% (lima puluh persen) dialokasikan oleh Penyedia. (3) Alokasi anggaran untuk Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan terhadap persyaratan, jumlah, dan besaran biaya anggota Dewan Sengketa sebelum melakukan penandatanganan Kontrak. (4) Besaran anggaran Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. biaya langsung personel; dan b. biaya langsung nonpersonel. (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dihitung berbasiskan waktu. (6) Pengguna Jasa menyediakan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada biaya pengelolaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (7) Ketentuan mengenai rumus perhitungan anggaran untuk Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 29

Pasal 30

(1) Biaya langsung nonpersonel Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b merupakan biaya yang dibayarkan kepada anggota Dewan Sengketa sesuai dengan yang dikeluarkan (at cost) selama penyelenggaraan kegiatan Dewan Sengketa meliputi: a. rapat dengar pendapat; b. kunjungan lapangan; c. kunjungan lapangan insidental; dan/atau d. rapat internal Dewan Sengketa. (2) Biaya langsung nonpersonel Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. akomodasi hotel; b. transportasi udara ke lokasi proyek dari lokasi anggota Dewan Sengketa; dan/atau c. transportasi darat ke lokasi proyek. (3) Perkiraan biaya langsung nonpersonel Dewan Sengketa dapat dihitung melalui perolehan informasi dari: a. harga pasar setempat berupa harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi, diserahkan, atau dilaksanakan, sebelum dilaksanakannya pemilihan anggota Dewan Sengketa; atau b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah.

Pasal 31

Selain biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 untuk kebutuhan fasilitasi penyelenggaraan rapat dan kunjungan lapangan disediakan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia dengan besaran yang setara.

BAB 2

Penganggaran Dewan Sengketa

Pasal 28

Koreksi

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

(1) Pengguna Jasa dan Penyedia melakukan pemilihan anggota Dewan Sengketa melalui metode penunjukan langsung. (2) Pemilihan anggota Dewan Sengketa melalui metode penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penunjukan langsung terhadap ahli Dewan Sengketa. (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kesepakatan persyaratan dan jumlah anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). (4) Pemilihan calon anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 33

(1) Calon anggota Dewan Sengketa yang bersedia ditunjuk membuat dokumen: a. pakta integritas untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Dewan Sengketa yang telah ditandatangani; b. kelengkapan daftar riwayat hidup yang berisi pengalaman terkait dengan Kontrak yang akan ditangani beserta lampiran dokumen pendukungnya; c. persetujuan terhadap besaran biaya yang akan dibayarkan; dan d. pernyataan tidak memiliki keterkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan Pengguna Jasa dan Penyedia. (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengguna Jasa dan Penyedia. (3) Pengguna Jasa dan Penyedia memastikan terpenuhinya persyaratan calon anggota Dewan Sengketa berdasarkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Ketentuan mengenai contoh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

(1) Dalam hal digunakan Dewan Sengketa tunggal, Pengguna Jasa mengusulkan nama calon anggota Dewan Sengketa kepada Penyedia untuk mendapatkan persetujuan. (2) Penyedia dapat menolak usulan nama yang disampaikan oleh Pengguna Jasa apabila calon anggota yang diusulkan terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1). (3) Penyedia yang menolak usulan nama yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan alasan penolakan disertai bukti pendukung. (4) Dalam hal Penyedia menolak usulan nama yang disampaikan, Pengguna Jasa mengusulkan kembali nama baru untuk mengganti usulan nama yang ditolak oleh Penyedia. (5) Dalam hal tidak terdapat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dan Penyedia menyepakati nama calon anggota tunggal tersebut.

Pasal 35

(1) Dalam hal digunakan Dewan Sengketa berjumlah 3 (tiga) orang maka: a. Pengguna Jasa mengusulkan nama 1 (satu) calon anggota Dewan Sengketa; dan b. Penyedia mengusulkan nama 1 (satu) calon anggota Dewan Sengketa. (2) Dua calon anggota Dewan Sengketa yang telah diusulkan oleh Pengguna Jasa dan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih satu orang anggota lain yang dijadikan sebagai ketua. (3) Calon anggota Dewan Sengketa yang diusulkan Pengguna Jasa dan Penyedia memastikan satu orang anggota lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

Pasal 36

(1) Anggota Dewan Sengketa yang sudah terpilih dan/atau disepakati Pengguna Jasa dan Penyedia menandatangani Perjanjian Kerja Dewan Sengketa. (2) Perjanjian Kerja Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kontrak Penunjukan Langsung jasa ahli Dewan Sengketa. (3) Pembebanan besaran biaya untuk Perjanjian Kerja Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan: a. pembebanan besaran biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pengguna Jasa; dan b. pembebanan besaran biaya sebesar 50% (lima puluh persen) dari Penyedia. (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa. (5) Ketentuan mengenai format Perjanjian Kerja Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB 3

Pemilihan dan Penunjukan Dewan Sengketa

Pasal 32

Koreksi

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB 4

Pemberhentian dan Penggantian Dewan Sengketa

Pasal 37

Koreksi

(1) Pengguna Jasa dan Penyedia melakukan penggantian anggota Dewan Sengketa dalam hal: a. tidak mampu melaksanakan tugasnya akibat kematian, ketidakmampuan permanen, atau sakit; b. tidak menunjukkan kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa; atau c. melanggar ketentuan Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1). (2) Dalam hal Pengguna Jasa dan Penyedia mengganti anggota Dewan Sengketa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Pengguna Jasa dan Penyedia menyampaikan Pemberitahuan kepada anggota yang bersangkutan disertai dengan alasan dan rencana penggantian; dan b. anggota Dewan Sengketa diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan beserta bukti pendukung kepada Pengguna Jasa dan Penyedia paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Pengguna Jasa dan Penyedia mempunyai hak untuk menyetujui atau menolak terhadap penjelasan anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. (4) Dalam hal Pengguna Jasa dan Penyedia menolak penjelasan anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengguna Jasa dan Penyedia menerbitkan Pemberitahuan pemberhentian anggota Dewan Sengketa. (5) Dalam hal Pengguna Jasa dan Penyedia menerima penjelasan anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota Dewan Sengketa tersebut tetap melaksanakan tugas sebagai Dewan Sengketa. (6) Penyedia dan Pengguna Jasa memilih dan menyepakati pengganti anggota Dewan Sengketa paling lama 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya Pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh anggota Dewan Sengketa yang diberhentikan. (7) Proses pemilihan anggota Dewan Sengketa pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan proses pemilihan anggota Dewan Sengketa. (8) Pemberhentian anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pengakhiran Perjanjian Kerja Dewan Sengketa untuk anggota Dewan Sengketa yang diberhentikan. (9) Anggota Dewan Sengketa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Dewan Sengketa yang telah berlangsung sebelum Perjanjian Kerja Dewan Sengketa tersebut diakhiri dan berdasarkan data pendukung yang dapat diterima oleh Pengguna Jasa dan Penyedia.

(1) Biaya langsung personel Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a dibayarkan untuk pelaksanaan tugas dan kegiatan anggota Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2). (2) Besaran biaya langsung personel Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kualifikasi ahli yang menjadi anggota Dewan Sengketa. (3) Dalam hal besaran biaya langsung personel Dewan Sengketa dihitung berbasiskan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), biaya tersebut meliputi: a. biaya retainer; b. biaya kehadiran saat rapat dengar pendapat; c. biaya kehadiran saat kunjungan lapangan dan/atau kunjungan lapangan insidental; dan/atau d. biaya kehadiran saat rapat internal Dewan Sengketa. (4) Biaya retainer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a: a. dibayarkan untuk pelaksanaan penelaahan dokumen selama masa Perjanjian Kerja Dewan Sengketa; dan b. dibayarkan paling banyak 1 (satu) hari dalam 1 (satu) bulan untuk setiap bulan masa Perjanjian Kerja Dewan Sengketa dikalikan dengan harga satuan jasa harian. (5) Biaya kehadiran rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibayarkan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan rapat dengar pendapat tersebut dikalikan dengan harga satuan jasa harian. (6) Biaya kehadiran sewaktu kunjungan lapangan dan/atau kunjungan lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kunjungan lapangan dan/kunjungan lapangan insidental dikalikan dengan harga satuan jasa harian. (7) Biaya kehadiran rapat internal Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dibayarkan sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan rapat internal Dewan Sengketa dikalikan dengan harga satuan jasa harian. (8) Setiap anggota Dewan Sengketa mendapatkan besaran biaya personel Dewan Sengketa yang sama. (9) Perkiraan biaya langsung personel Dewan Sengketa dapat dihitung melalui perolehan informasi dari: a. informasi biaya/harga satuan jasa yang dipublikasikan secara resmi oleh kementerian teknis; atau b. informasi biaya/harga satuan jasa yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi/perkumpulan profesi di dalam negeri.

Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2021 tentang TATA CARA DAN PETUNJUK TEKNIS DEWAN SENGKETA KONSTRUKSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB 1

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Keempat

Pasal 26

Pasal 27

BAB 1

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 2

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB 3