PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PERMEN Nomor 1 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disebut dengan Perkiraan Biaya Pekerjaan adalah perhitungan biaya komponen tenaga kerja, bahan, dan alat yang dibutuhkan serta telah ditambah Biaya Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. 2. Analisis Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu. 3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 4. Harga Perkiraan Perancang yang selanjutnya disingkat HPP adalah perhitungan Perkiraan Biaya Pekerjaan yang dihitung secara profesional oleh perancang dan digunakan sebagai salah satu acuan dalam menghitung Harga Perkiraan Sendiri. 5. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan pajak pertambahan nilai. 6. Biaya Umum adalah biaya tidak langsung yang dikeluarkan untuk mendukung terwujudnya suatu pekerjaan. 7. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan per satuan tertentu. 8. Koefisien Tenaga Kerja Konstruksi adalah indeks yang menunjukkan kebutuhan jumlah Tenaga Kerja Konstruksi untuk mengerjakan setiap satuan kuantitas pekerjaan. 9. Koefisien Bahan adalah indeks yang menunjukkan kebutuhan akan suatu jenis bahan untuk setiap satuan kuantitas pekerjaan. 10. Koefisien Peralatan adalah indeks yang menunjukkan kebutuhan waktu suatu alat untuk menyelesaikan atau menghasilkan produk setiap satu satuan kuantitas pekerjaan. 11. Pekerjaan Manual adalah pekerjaan yang menggunakan alat sederhana yang dioperasikan oleh Tenaga Kerja Konstruksi. 12. Pekerjaan Mekanis adalah pekerjaan yang menggunakan peralatan mekanis yang dikendalikan oleh operator dan pembantu operator. 13. Pekerjaan Semimekanis adalah pekerjaan yang merupakan gabungan antara Pekerjaan Manual dan Pekerjaan Mekanis. 14. Daftar Kuantitas dan Harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan kuantitas dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran. 15. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik, dan keselamatan lingkungan. 16. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. 17. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat elemen SMKK yang merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. 18. Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RKPPL adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat rona lingkungan, pengelolaan, dan pemantauan lingkungan yang merupakan pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. 19. Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan yang selanjutnya disingkat RMLLP adalah dokumen telaah tentang Keselamatan Konstruksi yang memuat analisis, kegiatan, dan koordinasi manajemen lalu lintas. 20. Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. 21. Tenaga Kerja Konstruksi adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja konstruksi. 22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB II

AHSP

Pasal 4

Koreksi

(1) AHSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghasilkan harga satuan pekerjaan. (2) Harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. (3) Dalam hal pekerjaan bersifat lumsum, besaran harga satuan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperhitungkan biaya tidak langsung. (4) Penyusunan biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis biaya langsung berdasarkan analisis HSD dan penghitungan nilai koefisien. (5) Dalam melakukan analisis biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan faktor paling sedikit: a. lokasi pekerjaan; b. jarak dari tambang terbuka material (quarry) ke lokasi pekerjaan, basecamp, asphalt mixing plant, batching plant, dan/atau pabrik pemecahan batu (stone crushing plant); c. kondisi jalan ke lokasi pekerjaan; d. metode kerja yang mempertimbangkan Keselamatan Konstruksi; e. rencana detail desain; dan f. spesifikasi teknis. (6) Penghitungan Analisis HSD dan nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dirinci berdasarkan data desain, asumsi sesuai dengan kaidah keteknikan yang digunakan, dan metode kerja yang berkeselamatan.

Pasal 12

(1) AHSP terdiri atas: a. AHSP bidang umum; b. AHSP bidang sumber daya air; c. AHSP bidang bina marga; dan d. AHSP bidang cipta karya dan perumahan. (2) AHSP bidang umum mencakup AHSP yang berlaku di semua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d. (3) AHSP bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan jenis pekerjaan yang terdiri atas: a. pekerjaan pintu air dan peralatan hidromekanik; b. bendung; c. jaringan irigasi; d. pengaman sungai; e. bendungan dan embung; f. pengaman pantai; g. infrastruktur rawa; dan h. infrastruktur air tanah dan air baku. (4) Untuk AHSP bidang sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biaya Penerapan SMKK menjadi pokok pekerjaan tersendiri pada setiap jenis pekerjaan. (5) AHSP bidang bina marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk pekerjaan jalan, terowongan, dan jembatan sesuai dengan spesifikasi umum dan spesifikasi khusus jika diperlukan. (6) Spesifikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas: a. umum; b. penerapan SMKK; c. drainase; d. pekerjaan tanah dan geosintetik; e. pekerjaan preventif; f. perkerasan berbutir dan perkerasan beton semen; g. perkerasan aspal; h. struktur; i. rehabilitasi jembatan; j. pekerjaan harian dan lain-lain; dan k. pekerjaan pemeliharaan. (7) AHSP bidang cipta karya dan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun untuk pekerjaan: a. persiapan; b. penerapan SMKK; c. struktur; d. arsitektur; e. mekanikal; f. elektrikal; g. plambing; h. lansekap dan kawasan; i. eksterior bangunan; dan j. lain-lain.

Pasal 13

Dalam hal AHSP yang diperlukan belum terdapat pada bidangnya, penyusunan harga satuan pekerjaan menggunakan: a. AHSP pada kelompok bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); b. referensi lain berdasarkan pendekatan standar nasional INDONESIA; atau c. perhitungan teknis dan analisis produktivitas berdasarkan kaidah teknis yang disetujui oleh pimpinan tinggi madya dan unit organisasi yang membidangi jasa konstruksi.

Pasal 14

Rincian AHSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Penggunaan AHSP untuk Pekerjaan Konstruksi harus disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan jenis infrastruktur yang akan dibangun. (2) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyedia, penggunaaan AHSP dilakukan pada tahap: a. perancangan; b. perencanaan pengadaan; c. persiapan pengadaan; d. pelaksanaan pemilihan penyedia jasa; dan e. pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi. (3) Pada tahap perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, AHSP digunakan untuk penyusunan HPP. (4) Pada tahap perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, AHSP digunakan untuk penyusunan rencana anggaran biaya. (5) Pada tahap persiapan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, AHSP digunakan untuk: a. penyusunan dan penetapan HPS; dan/atau b. penghitungan koefisien komponen untuk penyesuaian harga. (6) Pada tahap pelaksanaan pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, AHSP dapat digunakan untuk melakukan evaluasi kewajaran harga dan/atau evaluasi harga satuan timpang. (7) Pada tahap pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, AHSP digunakan untuk negosiasi: a. penambahan pokok pekerjaan baru; b. penambahan kuantitas pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal; dan/atau c. penambahan kuantitas pekerjaan yang mempunyai harga satuan timpang. (8) Penggunaan AHSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengadaan barang/jasa.

Pasal 16

Penggunaan AHSP pada Pekerjaan Konstruksi terintegrasi mengacu pada HSP Pekerjaan Konstruksi sejenis dan/atau tipikal yang telah dilaksanakan sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi karakteristik pekerjaan.

Pasal 17

Penggunaan AHSP pada Pekerjaan Konstruksi secara swakelola maupun padat karya memperhatikan jenis pekerjaan, metode pelaksanaan, peralatan, kondisi lapangan, keterampilan, dan kebutuhan tenaga kerja.

BAB 1

Umum

Pasal 5

Koreksi

(1) Biaya langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan jumlah dari biaya: a. tenaga kerja; b. bahan; dan c. peralatan. (2) Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Tenaga Kerja Konstruksi dan tenaga kerja nonterampil. (3) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas bahan baku, bahan olahan, dan bahan jadi. (4) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas peralatan mekanis dan semimekanis. (5) Tenaga kerja yang diperhitungkan untuk setiap peralatan mekanis paling banyak 2 (dua) orang. (6) Dalam hal peralatan mekanis yang digunakan berupa pabrik (plant) dan peralatan penghamparan, tenaga kerja diperhitungkan sesuai dengan kebutuhan. (7) Perhitungan untuk mendapatkan biaya langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) merupakan jumlah dari biaya: a. Biaya Umum; dan b. keuntungan. (2) Biaya Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya perbaikan dan penanganan dampak dari kecelakaan konstruksi. (3) Besaran biaya tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 10% (sepuluh persen) hingga 15% (lima belas persen) dari biaya langsung (4) Ketentuan biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Analisis HSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas: a. HSD tenaga kerja; b. HSD bahan; dan c. HSD peralatan.

Pasal 8

(1) HSD tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperoleh dari: a. ketentuan pemerintah daerah setempat berupa upah minimum provinsi atau upah minimum kabupaten/kota di luar pajak; b. Badan Pusat Statistik; atau c. data hasil survei dan data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) HSD tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas upah pokok dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) HSD tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung untuk setiap tenaga kerja.

Pasal 9

(1) HSD bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas: a. HSD bahan baku; b. HSD bahan olahan; dan/atau c. HSD bahan jadi. (2) HSD bahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperoleh dari ketentuan yang terdiri atas: a. penetapan oleh kementerian/Lembaga atau pemerintah daerah setempat; b. data hasil analisis; c. data hasil survei; atau d. data lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyusunan HSD bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihitung dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, tingkat komponen dalam negeri, dan produk ramah lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) HSD peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi biaya pasti dan biaya operasi. (2) Biaya pasti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan memperhitungkan: a. harga pokok alat; b. nilai sisa alat; c. faktor angsuran atau pengembalian modal; d. biaya pengembalian modal; e. biaya asuransi alat dan pajak; dan f. jumlah jam kerja alat dalam 1 (satu) tahun. (3) Biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan memperhitungkan: a. biaya bahan bakar; b. biaya minyak pelumas dan/atau oli pemanas; c. biaya perawatan; d. biaya perbaikan; e. upah operator; dan f. upah pembantu operator. (4) Perhitungan biaya operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d dipengaruhi oleh jumlah jam kerja selama 1 (satu) tahun. (5) Dalam penyusunan HSD peralatan, faktor efisiensi alat yang tertinggi digunakan untuk memperoleh kapasitas maksimum peralatan.

BAB 2

Analisis HSD

Pasal 7

Koreksi

Analisis HSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas: a. HSD tenaga kerja; b. HSD bahan; dan c. HSD peralatan.

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

(1) Analisis biaya langsung dihitung menggunakan nilai koefisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4). (2) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas: a. Nilai Koefisien Tenaga Kerja Konstruksi; b. Nilai Koefisien Bahan; dan c. Nilai Koefisien Peralatan. (3) Nilai Koefisien Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipengaruhi oleh pengalaman dan tingkat keahlian atau kemampuan menyelesaikan pekerjaan per satuan pengukuran. (4) Nilai Koefisien Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipengaruhi oleh: a. spesifikasi teknik; b. faktor kehilangan bahan; c. faktor konversi volume bahan; d. kuantitas; dan e. berat volume atau berat isi bahan. (5) Nilai Koefisien Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipengaruhi oleh: a. kapasitas alat; b. faktor alat; c. waktu siklus kerja alat; dan d. kondisi lapangan. (6) Untuk Pekerjaan Manual, nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (7) Untuk Pekerjaan Mekanis dan Semimekanis, nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perhitungan analisis produktivitas dan disesuaikan dengan tipe peralatan, karakteristik fisik bahan/material, metode kerja yang digunakan, dan kondisi lapangan pekerjaan.

BAB Ketiga

Kelompok Bidang AHSP

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Rincian AHSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Keempat

Penggunaan AHSP

Pasal 15

Koreksi

Pasal 16

Pasal 17

Penggunaan AHSP pada Pekerjaan Konstruksi secara swakelola maupun padat karya memperhatikan jenis pekerjaan, metode pelaksanaan, peralatan, kondisi lapangan, keterampilan, dan kebutuhan tenaga kerja.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN PERKIRAAN BIAYA PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 3

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

BAB IV

Pasal 19

BAB V

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22