PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 09-prt-m-2019 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

PERMEN Nomor 09-prt-m-2019 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi. 2. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. 3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. 4. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah penggabungan seluruh atau sebagian kegiatan Konsultansi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi. 5. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. 6. Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. 7. Subpenyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa. 8. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi. 9. Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disingkat BUJKA adalah badan usaha yang berdomisili di negara asal yang membuka Kantor Perwakilan BUJKA dan/atau BUJKA Berbadan Hukum INDONESIA. 10. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing yang selanjutnya disebut Kantor Perwakilan BUJKA adalah kantor yang ditunjuk oleh BUJKA di luar negeri sebagai perwakilannya di INDONESIA. 11. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional yang selanjutnya disingkat BUJKN adalah BUJK yang berbentuk BUMN, BUMD, atau BUMS yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, pemerintah daerah, perseorangan warga negara INDONESIA dan/atau badan usaha INDONESIA. 12. BUJKA Berbadan Hukum INDONESIA yang selanjutnya disebut BUJK Penanaman Modal Asing adalah BUJK berbadan hukum perseroan terbatas yang dibentuk melalui kerja sama modal antara BUJKA dengan BUJKN. 13. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah BUJKN yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. 15. Badan Usaha Milik Swasta yang selanjutnya disingkat BUMS adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki perseorangan warga negara INDONESIA dan/atau badan usaha INDONESIA. 16. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. 17. Izin Perwakilan adalah Izin Usaha yang diberikan kepada Kantor Perwakilan BUJKA. 18. Izin Usaha Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut Izin PMA adalah Izin Usaha yang diterbitkan dalam rangka kerja sama modal antara BUJKA dan BUJKN. 19. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan BUJK termasuk hasil penyetaraan kemampuan BUJKA. 20. Penanggung Jawab BUJK yang selanjutnya disingkat PJBU adalah orang yang bertanggung jawab dan memiliki kewenangan atas suatu BUJK. 21. Penanggung Jawab Teknis BUJK yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah orang yang bertanggung jawab terhadap aspek keteknikan dalam operasionalisasi BUJK. 22. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. 23. Kerja Sama Operasi (joint operation) yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antara satu BUJKA dengan satu atau lebih BUJKN, bersifat sementara untuk menangani satu atau beberapa penyelenggaraan Jasa Konstruksi, dan tidak merupakan suatu badan hukum baru. 24. Laporan Kegiatan Usaha Tahunan adalah laporan yang berisi data kegiatan usaha layanan Jasa Konstruksi di INDONESIA setiap periode 1 (satu) tahun. 25. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pemohon melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 26. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. 27. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 28. Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas BUJK, direksi, pengurus, dan/atau badan hukum yang dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

BAB 1

Umum

Pasal 6

Koreksi

(1) Izin Perwakilan dimohonkan oleh PJBU selaku pimpinan Kantor Perwakilan BUJKA. (2) Kantor Perwakilan BUJKA wajib menempatkan warga negara INDONESIA sebagai PJBU. (3) Dalam hal warga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi PJBU maka warga negara INDONESIA menjabat sebagai PJTBU. (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 7

(1) Izin Perwakilan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. (2) Jenis layanan perizinan untuk Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penerbitan baru; b. perpanjangan; c. pergantian data; dan d. pencabutan berdasarkan permohonan.

Pasal 8

(1) Tahapan perizinan untuk penerbitan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi: a. pendaftaran; b. penerbitan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen; c. pemenuhan komitmen; d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen Izin Perwakilan; e. pembayaran biaya Izin Perwakilan; dan f. penerbitan Izin Perwakilan yang efektif. (2) Perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum masa berlaku Izin Perwakilan habis.

Pasal 9

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan pemohon melalui sistem OSS. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Penerbitan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit: a. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA; dan b. pernyataan pemenuhan komitmen. (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen kepada Menteri melalui sistem OSS.

Pasal 11

(1) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c untuk Izin Perwakilan dibuktikan dengan kepemilikan SBU dengan kualifikasi besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain wajib memiliki SBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon yang melakukan perpanjangan Izin Perwakilan harus memiliki hasil evaluasi yang menyatakan bahwa Izin Perwakilan dapat diperpanjang. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui aplikasi usaha Jasa Konstruksi berbasis internet atau virtual private network (VPN) yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi. (4) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen.

Pasal 12

(1) Dokumen pemenuhan komitmen Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan oleh pemohon kepada Menteri. (2) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.

Pasal 13

(1) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dinyatakan sesuai, Menteri menyampaikan bukti pembuatan tagihan biaya Izin Perwakilan kepada pemohon. (2) Besaran biaya Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak. (3) Pembayaran biaya Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah bukti pembuatan tagihan diterbitkan. (4) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan. (5) Pemohon menyampaikan bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

Pasal 14

Setelah pemohon menyampaikan bukti pembayaran kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Menteri menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 15

(1) Lembaga OSS menerbitkan Izin Perwakilan berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari Menteri. (2) Lembaga OSS membatalkan Izin Perwakilan berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon: a. tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan/atau ayat (2); b. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4); dan/atau c. tidak melakukan pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB 2

Penerbitan Baru dan Perpanjangan

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

(1) Pengajuan pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem OSS. (2) Pergantian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah masa berlaku dari Izin Perwakilan. (3) Pergantian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pergantian nama Kantor Perwakilan BUJKA; b. pergantian alamat kantor; c. pergantian PJBU; d. pergantian PJTBU; dan/atau e. perubahan subklasifikasi usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA.

Pasal 17

(1) Pengajuan pencabutan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sistem OSS. (2) Pencabutan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemenuhan kewajiban atas: a. perpajakan; b. pembayaran utang; dan c. komitmen dalam pelaksanaan Izin Perwakilan termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif. (3) Permohonan pencabutan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit: a. nama Kantor Perwakilan BUJKA; b. NIB; c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima. (5) Pencabutan Izin Perwakilan dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi dari Menteri atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB 1

Umum

Pasal 18

Koreksi

Izin PMA dimohonkan oleh PJBU selaku pimpinan BUJK Penanaman Modal Asing.

Pasal 19

Koreksi

(1) Izin PMA berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. (2) Jenis layanan perizinan untuk Izin PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. penerbitan baru; b. pergantian data; dan c. pencabutan berdasarkan permohonan.

Pasal 20

Tahapan penerbitan Izin PMA baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi: a. pendaftaran; b. penerbitan Izin PMA berdasarkan komitmen; c. pemenuhan komitmen; d. verifikasi dan validasi pemenuhan komitmen Izin PMA; dan e. penerbitan Izin PMA yang efektif.

Pasal 21

(1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan pemohon melalui sistem OSS. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Penerbitan Izin PMA berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilakukan dengan mengisi data paling sedikit: a. besaran modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. nama dan kode klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA; dan c. pernyataan pemenuhan komitmen. (2) Lembaga OSS menerbitkan Izin PMA berdasarkan komitmen setelah pemohon mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Lembaga OSS menyampaikan informasi penerbitan Izin PMA berdasarkan komitmen kepada Menteri melalui sistem OSS.

Pasal 23

(1) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c untuk Izin PMA meliputi: a. memiliki SBU dengan kualifikasi besar; b. memenuhi komposisi struktur permodalan BUJK Penanaman Modal Asing; dan c. memenuhi kriteria teknis penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) Hari setelah Lembaga OSS menerbitkan Izin PMA berdasarkan komitmen.

Pasal 24

(1) Dokumen pemenuhan komitmen Izin PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 disampaikan oleh pemohon kepada Menteri. (2) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen pemenuhan komitmen Izin PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak dokumen pemenuhan komitmen dinyatakan lengkap.

Pasal 25

Menteri menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 26

(1) Lembaga OSS menerbitkan Izin PMA berlaku efektif melalui sistem OSS berdasarkan notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen dari Menteri. (2) Lembaga OSS membatalkan Izin PMA berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang sudah diterbitkan dalam hal pemohon: a. tidak memenuhi komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1); dan/atau b. jangka waktu pemenuhan komitmen melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

BAB 2

Penerbitan Baru

Pasal 20

Koreksi

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Menteri menyampaikan notifikasi hasil verifikasi dan validasi dokumen pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 kepada Lembaga OSS melalui sistem OSS.

Pasal 26

Pasal 27

(1) Pengajuan pergantian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem OSS. (2) Pergantian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pergantian nama BUJK Penanaman Modal Asing; b. pergantian alamat kantor; c. pergantian PJBU; d. pergantian PJTBU; dan/atau e. perubahan subklasifikasi usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha INDONESIA.

Pasal 28

(1) Pengajuan pencabutan Izin PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem OSS. (2) Pencabutan Izin PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemenuhan kewajiban atas: a. perpajakan; b. pembayaran utang; dan c. pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan izin termasuk penyelesaian pembayaran sanksi denda administratif. (3) Pencabutan Izin PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data paling sedikit: a. nama BUJK Penanaman Modal Asing; b. NIB; c. rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal; dan d. surat pernyataan telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Menteri melakukan verifikasi dan validasi terhadap pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak bukti pemenuhan kewajiban diterima. (5) Pencabutan Izin PMA dilakukan oleh Lembaga OSS setelah mendapatkan hasil verifikasi dan validasi dari Menteri atas pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III

PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA

Pasal 29

Koreksi

Dalam melaksanakan Izin Perwakilan, Kantor Perwakilan BUJKA harus memenuhi ketentuan: a. PJBU dan PJTBU tidak menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU pada BUJKA dan BUJKN pada waktu yang bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; b. menempatkan warga negara INDONESIA sebagai PJBU dan/atau PJTBU; c. PJTBU wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 9 (sembilan) atau memiliki sertifikat Asean Architect atau Asean Chartered Professional Engineer; d. membentuk KSO dengan BUJKN; e. mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri; f. melaksanakan proses alih teknologi; g. berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar; h. hanya melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi usaha yang tercantum pada Izin Perwakilan; i. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan; j. melakukan registrasi pengalaman usaha; k. memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Konstruksi dalam masa periode Izin Perwakilan; l. mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja INDONESIA daripada tenaga kerja asing pada jenjang ahli; dan m. mempekerjakan tenaga kerja INDONESIA sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling rendah satu tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai.

Pasal 30

Dalam melaksanakan Izin PMA, BUJK Penanaman Modal Asing harus memenuhi ketentuan: a. direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU tidak menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU pada BUJKA dan BUJKN lain pada waktu yang bersamaan yang dibuktikan dengan surat pernyataan; b. PJTBU wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja paling rendah ahli jenjang kualifikasi 8 (delapan) atau memiliki sertifikat Asean Architect atau Asean Chartered Professional Engineer; c. hanya melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan subklasifikasi usaha yang tercantum pada Izin PMA; d. menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan; e. melakukan registrasi pengalaman usaha; f. memiliki paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Konstruksi dalam masa periode 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku SBU; dan g. mempekerjakan tenaga kerja INDONESIA sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling rendah satu tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai.

BAB IV

KRITERIA TEKNIS

Pasal 31

Koreksi

(1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d dilakukan dengan prinsip kesetaraan kualifikasi besar, kesamaan layanan, dan tanggung renteng. (2) Ikatan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai saat mengikuti proses pengadaan, pelaksanaan, sampai dengan pengakhiran pekerjaan konstruksi.

Pasal 32

Koreksi

BUJKN yang menjadi mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. berbadan hukum perseroan terbatas; b. memiliki SBU kualifikasi besar dan jenis usaha yang sama dengan Kantor Perwakilan BUJKA; c. memiliki IUJK badan usaha; dan d. berbentuk BUMN, BUMD, atau BUMS yang 100% (seratus persen) kepemilikan sahamnya dimiliki perseorangan warga negara INDONESIA dan/atau badan usaha nasional.

Pasal 33

(1) KSO untuk pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling rendah 50% (lima puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan konstruksi dikerjakan di dalam negeri; dan b. paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari nilai biaya pekerjaan pelaksanaan konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO. (2) KSO untuk pelaksanaan jasa Konsultansi Konstruksi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. seluruh pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dilakukan di dalam negeri; dan b. paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai pekerjaan jasa Konsultansi Konstruksi dikerjakan oleh BUJKN mitra KSO.

Pasal 34

(1) Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanam Modal Asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar berisiko besar, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya besar. (2) Kriteria berisiko besar, berteknologi tinggi, dan/atau berbiaya besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 35

Komposisi struktur permodalan BUJK Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 36

(1) Kriteria teknis penanam modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. penanam modal dalam negeri; dan b. penanam modal asing. (2) Kriteria teknis penanam modal dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. BUJKN; b. memiliki IUJK badan usaha; c. memiliki kualifikasi besar; dan d. memiliki jenis usaha dan klasifikasi usaha yang sama dengan penanam modal asing. (3) Kriteria penanam modal asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. berbentuk BUJK; b. memiliki izin usaha bidang Jasa Konstruksi; c. memiliki kualifikasi besar; dan d. memiliki jenis usaha dan klasifikasi usaha yang sama dengan penanam modal dalam negeri.

Pasal 37

(1) Pelaksanaan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. menyusun profil penggunaan, pemanfaatan, dan pengembangan teknologi yang disampaikan kepada mitra KSO dan/atau Pengguna Jasa dalam bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris; b. menempatkan tenaga kerja INDONESIA sebagai pendamping tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; c. melakukan pelatihan keahlian dan manajerial untuk tenaga ahli pendamping warga negara INDONESIA dan/atau tenaga terampil warga negara INDONESIA paling sedikit 1 (satu) kali untuk setiap proyek pekerjaan; dan d. memfasilitasi warga yang mendapatkan rekomendasi dari Menteri untuk melakukan pelatihan, kerja praktik dan/atau penelitian akademis pada proyek pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh badan usaha. (2) Dalam setiap penyelenggaraan proyek konstruksi, ketentuan alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimasukkan dalam dokumen Kontrak Kerja Konstruksi.

Pasal 38

(1) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dan Pasal 30 huruf d disampaikan kepada Menteri paling lambat tanggal 30 bulan April tahun berikutnya melalui aplikasi usaha Jasa Konstruksi berbasis internet atau virtual private network (VPN) yang merupakan bagian dari sistem informasi Jasa Konstruksi yang terintegrasi. (2) Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling sedikit: a. data badan usaha; b. data pekerjaan Jasa Konstruksi yang sedang dilaksanakan; c. dokumen kontrak dengan Pengguna Jasa dan Subpenyedia Jasa; d. data mitra KSO; e. dokumen perjanjian ikatan KSO; f. dokumen alih teknologi, khusus untuk Kantor Perwakilan BUJKA; g. data Subpenyedia Jasa; h. dokumen Izin Usaha mitra KSO dan Subpenyedia Jasa; i. dokumen SBU mitra KSO dan Subpenyedia Jasa; j. dokumen bukti pembayaran kepada Subpenyedia Jasa; k. laporan keuangan badan usaha yang telah diaudit oleh akuntan publik yang diregistrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan l. laporan kesehatan organisasi badan usaha.

Pasal 39

(1) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j dan Pasal 30 huruf e dilakukan setiap tahun kepada Menteri. (2) Registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda daftar pengalaman. (3) Tanda daftar pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. nama paket pekerjaan; b. Pengguna Jasa; c. tahun pelaksanaan pekerjaan; d. nilai pekerjaan; dan e. kinerja Penyedia Jasa.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

Koreksi

(1) Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing dapat dikenai sanksi administratif atas pelanggaran terhadap Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) huruf a, Pasal 29, dan Pasal 30. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; d. pencantuman dalam Daftar Hitam; e. pembekuan izin; dan/atau f. pencabutan izin. (3) Tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui mekanisme penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing wajib menyerahkan bukti bayar denda administratif kepada Menteri.

Pasal 43

(1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e diberikan oleh Menteri. (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f diberikan oleh Lembaga OSS atas dasar rekomendasi pengenaan sanksi administratif dari Menteri.

Pasal 44

(1) Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d tidak diperbolehkan melaksanakan layanan Jasa Konstruksi. (2) Pengenaan sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing melalui surat sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. (3) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan. (4) Sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam dipublikasikan dalam sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi.

Pasal 45

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki Izin Perwakilan atau Izin PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4). (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan Izin Perwakilan atau Izin PMA dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

Pasal 46

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis bagi Kantor Perwakilan BUJKA yang terlambat melakukan perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) paling banyak 30 (tiga puluh) hari kalender sejak Izin Perwakilan berakhir. (2) Apabila keterlambatan perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan paling banyak 60 (enam puluh) hari kalender sejak Izin Perwakilan berakhir, Kantor Perwakilan BUJKA dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam. (3) Apabila keterlambatan perpanjangan Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak Izin Perwakilan berakhir, Kantor Perwakilan BUJKA dikenai dikenai sanksi pencabutan izin.

Pasal 47

(1) Menteri mengenakan sanksi pengenaan denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi bagi Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang tidak memiliki SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) huruf a. (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi denda administratif dan penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berupa kepemilikan SBU dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Pasal 48

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) bagi Kantor Perwakilan BUJKA yang PJBU dan PJTBU menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU pada BUJKA dan BUJKN lain pada waktu yang bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA tidak melakukan pergantian PJBU dan PJTBU, dikenai sanksi peringatan tertulis 2 (dua). (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Perwakilan BUJKA tidak melakukan pergantian PJBU dan PJTBU, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga). (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing tidak melakukan pergantian PJBU dan PJTBU, dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Pasal 49

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) bagi BUJK Penanaman Modal Asing yang direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU menduduki jabatan direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU pada BUJKA dan BUJKN lain pada waktu yang bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUJK Penanaman Modal Asing tidak melakukan pergantian direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU, dikenai sanksi peringatan tertulis 2 (dua). (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUJK Penanaman Modal Asing tidak melakukan pergantian direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga). (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BUJK Penanaman Modal Asing tidak melakukan pergantian direksi, komisaris, PJBU, dan PJTBU, dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Pasal 50

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi Kantor Perwakilan BUJKA yang tidak menempatkan warga negara INDONESIA sebagai PJBU dan/atau PJTBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b. (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA tidak memenuhi salah satu kewajiban menempatkan warga negara INDONESIA sebagai PJBU dan/atau PJTBU dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

Pasal 51

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) bagi Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang PJTBU-nya tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja atau memiliki sertifikat Asean Architect atau Asean Chartered Professional Engineer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c dan Pasal 30 huruf b. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang PJTBU- nya tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja atau memiliki sertifikat Asean Architect atau Asean Chartered Professional Engineer, dikenai sanksi peringatan tertulis 2 (dua). (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang PJTBU- nya tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja atau memiliki sertifikat Asean Architect atau Asean Chartered Professional Engineer, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga). (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang PJTBU- nya tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja atau memiliki sertifikat Asean Architect atau Asean Chartered Professional Engineer, dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Pasal 52

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi Kantor Perwakilan BUJKA yang tidak memenuhi kewajiban membentuk KSO dengan BUJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d. (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA tidak melakukan pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dikenai sanksi pencabutan izin.

Pasal 53

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi Kantor Perwakilan BUJKA yang tidak memenuhi kewajiban mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e. (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA tidak memenuhi salah satu kewajiban mengutamakan penggunaan material dan teknologi konstruksi dalam negeri dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

Pasal 54

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi Kantor Perwakilan BUJKA yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan proses alih teknologi sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf f. (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA tidak memenuhi salah satu kewajiban melaksanakan proses alih teknologi dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

Pasal 55

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi Kantor Perwakilan BUJKA yang tidak memenuhi kewajiban berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar sebagaimana dimaksud Pasal 29 huruf g. (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA tidak dapat memenuhi salah satu kewajiban berbentuk badan usaha dengan kualifikasi yang setara dengan kualifikasi besar dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

Pasal 56

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis bagi Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan subklasifikasi usaha yang tercantum pada Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dan Pasal 30 huruf c. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing tidak melakukan penyesuaian subklasifikasi usaha, dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Pasal 57

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) bagi Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf i dan Pasal 30 huruf d. (2) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan, dikenai sanksi peringatan tertulis 2 (dua). (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga). (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan, dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Pasal 58

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) bagi Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang tidak melakukan registrasi pengalaman usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j dan Pasal 30 huruf e. (2) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing tidak melakukan registrasi pengalaman usaha, dikenai sanksi peringatan tertulis 2 (dua). (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing tidak melakukan registrasi pengalaman usaha, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga). (4) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang tidak melakukan registrasi pengalaman usaha, dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Pasal 59

Apabila dalam waktu perpanjangan Izin Perwakilan, Kantor Perwakilan BUJKA belum pernah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Konstruksi dalam masa periode Izin Perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k, dikenai sanksi pencabutan izin.

Pasal 60

Apabila dalam pelaksanaan Izin PMA, BUJK Penanaman Modal Asing belum pernah melaksanakan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan Jasa Konstruksi dalam masa periode 3 (tiga) tahun sesuai dengan masa berlaku SBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dikenai sanksi pencabutan izin.

Pasal 61

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif bagi Kantor Perwakilan BUJKA yang tidak memenuhi kewajiban mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja INDONESIA daripada tenaga kerja asing pada jenjang ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf l. (2) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis dan pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA tidak memenuhi salah satu kewajiban mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja INDONESIA daripada tenaga kerja asing pada jenjang ahli dan pembayaran denda administratif, dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi hingga terpenuhi kewajiban.

Pasal 62

(1) Menteri mengenakan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) bagi Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang tidak mempekerjakan tenaga kerja INDONESIA sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling rendah satu tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf m dan Pasal 30 huruf g. (2) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing tidak mempekerjakan tenaga kerja INDONESIA sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling rendah satu tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai, dikenai sanksi peringatan tertulis 2 (dua). (3) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing tidak mempekerjakan tenaga kerja INDONESIA sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling rendah satu tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai, dikenai sanksi peringatan tertulis 3 (tiga). (4) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari sejak pengenaan sanksi peringatan tertulis 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing tidak mempekerjakan tenaga kerja INDONESIA sebagai tenaga kerja pendamping pada bidang manajemen dan teknis paling rendah satu tingkat di bawah jabatan tenaga kerja asing berdasarkan klasifikasi keilmuan yang sesuai, dikenai sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam.

Pasal 63

Kantor Perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing yang mendapatkan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha hanya dapat melakukan permohonan Izin Usaha baru paling cepat 5 (lima) tahun setelah Izin Usahanya dinyatakan dicabut.

Peraturan Menteri Nomor 09-prt-m-2019 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAYANAN PERIZINAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 3

Pasal 27

Pasal 28

BAB III

Pasal 29

Pasal 30

BAB IV

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38