PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 09-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PERMEN Nomor 09-prt-m-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2018 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 18 April 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/PRT/M/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS I. TUJUAN Rencana Strategis (Renstra) menjadi landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). II. TAHAPAN PENYUSUNAN Dalam penyusunan Renstra, tahapan kegiatan yang dilalui meliputi 3 (tiga) proses sebagai berikut: 1. Proses Teknokratik Proses teknokratik dalam penyusunan Renstra adalah proses perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya. Proses teknokratik ini menghasilkan Rancangan Teknokratik Renstra. Rancangan Teknokratik Renstra dalam penyusunannya mengacu pada rancangan teknokratik RPJMN, oleh karena itu penentuan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang harus berfokus pada pencapaian tujuan RPJMN. Selain itu, Rancangan Teknokratik Renstra juga harus memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. 2. Proses Politik Proses politik dalam penyusunan Renstra merupakan proses penyusunan Renstra yang diselaraskan dengan visi, misi, dan program prioritas PRESIDEN. Proses politik ini merupakan lanjutan dari proses teknokratik dan menghasilkan Rancangan Renstra. 3. Penetapan Renstra Penetapan Renstra dilakukan oleh pimpinan Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja sesuai entitasnya setelah Rancangan Renstra disesuaikan dengan dokumen perencanaan entitas di atasnya. Tahapan penyusunan Renstra untuk Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tahapan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lainnya untuk Satuan Kerja tidak perlu melalui proses teknokratik dan politik. III. STRUKTUR PENULISAN BAB I PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan mengenai kondisi umum dan potensi permasalahan yang dihadapi. a. Kondisi umum menggambarkan mengenai pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra periode sebelumnya serta aspirasi-aspirasi masyarakat terkait dengan pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik dan regulasi dalam lingkup kewenangan entitas yang bersangkutan. b. Potensi dan permasalahan menjelaskan mengenai analisis permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah dalam lingkup entitas yang bersangkutan maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan yang diamanatkan oleh dokumen perencanaan entitas di atasnya untuk mewujudkan visi dan misi. BAB II VISI, MISI, TUJUAN Bab ini menjelaskan mengenai rumusan visi, misi, dan tujuan. Visi yang terdapat di dalam Renstra merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai oleh Kementerian PUPR pada akhir periode perencanaan. Dalam mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi yang berupa rumusan umum upaya- upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sedangkan tujuan yaitu penjabaran dari visi Kementerian PUPR yang dilengkapi dengan sasaran sebagai ukuran kinerjanya. Untuk Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja, perumusan visi, misi, dan tujuan mengacu pada visi, misi, dan tujuan Kementerian PUPR. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN Bab ini menjelaskan mengenai rumusan arah kebijakan dan strategi entitas yang bersangkutan. Bab ini disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (jangka menengah) serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional serta sasaran strategis Kementerian PUPR. a. Arah Kebijakan dan Strategi Menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh entitas yang bersangkutan tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Arah kebijakan dilaksanakan melalui program/kegiatan yang sesuai dengan tugas dan kewenangan entitas yang bersangkutan. b. Kerangka Regulasi Menjelaskan mengenai gambaran umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam Matriks Kerangka Regulasi. c. Kerangka Kelembagaan Menjelaskan Mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi/unit kerja, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk didalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN Bab ini menjelaskan mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan selama periode perencanaan a. Target Kinerja Terkait target kinerja dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik itu Indikator Kinerja Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Program, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Output Kegiatan. b. Kerangka Pendanaan Sedangkan terkait Kerangka Pendanaan dijelaskan mengenai kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai target kinerja, meliputi sumber pendanaan APBN (Pemerintah) maupun dari pihak swasta. Selain itu, dijabarkan juga pemenuhan kebutuhan pendanaan yang menggunakan sumber-sumber pendanaan diluar APBN (Non-APBN) seperti: PPP (KPS) dan CSR. Kemudian untuk rincian penghitungan Prakiraan Maju, disajikan dalam bentuk Tabel Penghitungan Prakiraan Maju. BAB V PENUTUP Dalam bab ini memuat simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari pimpinan entitas yang bersangkutan dalam pelaksanaan perencanaan strategis sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan. Selain itu, dijelaskan pula mengenai mekanisme evaluasi terhadap proses pelaksanaan perencanaan strategis entitas yang bersangkutan. Sistematika Penulisan Renstra Kementerian

Peraturan Menteri Nomor 09-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

BAB V

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB X

Pasal 28

Pasal 29

BAB IX

Pasal 30

Pasal 31

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB I

BAB II

BAB III

BAB I

BAB II

BAB III

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V