PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 07-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

PERMEN Nomor 07-prt-m-2018 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. 2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. 3. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. 4. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok. 5. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 6. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. 7. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. 8. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman. 9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 11. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang melaksanakan kegiatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 12. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS. 13. Bank/Pos Penyalur adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah. 14. Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh PPK. 15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS. 16. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota. 17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB III

JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSPS

Pasal 5

Koreksi

(1) Jenis kegiatan BSPS terdiri atas: a. PKRS; dan b. PBRS. (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan: a. keselamatan bangunan; b. kesehatan penghuni; dan c. kecukupan minimum luas bangunan. (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan. (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus. (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 6

(1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima BSPS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni. (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima BSPS dengan persyaratan: a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 8

Jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk: a. Rumah yang terdampak bencana; b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau c. Rumah tradisional (local genious) dengan ukuran lantai paling luas 45 m2 (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 9

(1) Pembangunan PSU yang merupakan insentif bagi KPB yang telah melaksanakan kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diberikan dengan memenuhi persyaratan: a. mengelompok dalam 1 (satu) hamparan; b. paling sedikit 15 (lima belas) unit Rumah Penerima BSPS kegiatan PBRS; dan c. mendapat rekomendasi dari Dinas. (2) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan dan/atau drainase lingkungan. (3) Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 10

Besaran nilai BSPS untuk jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan pembangunan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

PENYELENGGARAAN BSPS

Pasal 12

Koreksi

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan: a. pengusulan lokasi BSPS; b. penetapan lokasi; c. penyiapan masyarakat; d. penetapan calon Penerima BSPS; e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang; f. pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang; dan g. pelaporan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Usulan lokasi BSPS ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal yang dilakukan oleh: a. bupati/walikota dengan tembusan gubernur; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Usulan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data: a. jumlah Rumah tidak layak huni; dan b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya. (3) Usulan lokasi BSPS yang dilakukan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah provinsi. (4) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan verifikasi. (5) Usulan lokasi BSPS yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah provinsi dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berdasarkan: a. tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota; b. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di daerah kabupaten/kota; c. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah rumah tangga di daerah kabupaten/kota; d. kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan; dan e. program prioritas Pemerintah Pusat. (2) Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan kekurangan Rumah yang mutakhir; b. mempunyai program bantuan pemerintah daerah dalam bidang perumahan; c. menyediakan dana pendamping kegiatan BSPS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan d. evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan BSPS tahun sebelumnya. (3) Program prioritas Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. perintah langsung PRESIDEN; b. program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. kegiatan berdasarkan usulan kementerian/lembaga/lembaga tinggi negara sesuai basis data terpadu atau data lapangan; dan/atau d. kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.

Pasal 15

(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan PBRS dalam 1 (satu) hamparan telah selesai maka KPB dapat mengusulkan PSU kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Usulan PSU oleh KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. bupati/walikota dengan tembusan gubernur; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (3) Usulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Pasal 16

(1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 14 ayat (1), dilakukan penetapan lokasi BSPS. (2) Lokasi BSPS untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri. (3) Lokasi BSPS untuk desa/kelurahan ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan lokasi BSPS yang ditetapkan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 17

(1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPS. (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSPS. (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 18

(1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan: a. sosialisasi dan/atau penyuluhan; b. verifikasi calon Penerima BSPS; c. kesepakatan calon Penerima BSPS; dan d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal. (2) Kesepakatan calon Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk: a. menentukan calon Penerima BSPS; b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSPS; dan c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan. (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga. (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan. (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB. (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSPS. (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BSPS.

Pasal 19

(1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSPS. (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK. (3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Pasal 20

(1) PPK melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang diajukan oleh calon Penerima BSPS. (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BSPS ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA/Kepala Satker sebagai Penerima BSPS.

Pasal 21

Pencairan BSPS bentuk uang dilakukan melalui Bank/Pos penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

Penyaluran BSPS bentuk uang dilakukan oleh Bank/Pos penyalur ke rekening Penerima BSPS dalam 1 (satu) tahap.

Pasal 23

(1) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja. (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPS. (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan. (4) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap masing-masing sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BSPS. (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan berdasarkan proposal. (6) KPA/Kepala Satker dapat MENETAPKAN pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi: a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau b. kesulitan akses ke lokasi. (7) Pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.

Pasal 24

Pengadaan BSPS bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 25

Penyerahan BSPS bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Penerima BSPS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK. (2) Bank/Pos penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BSPS kepada PPK. (3) TFL menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator fasilitator tembusan kepada Dinas. (4) Koordinator fasilitator menyampaikan laporan kepada PPK tembusan kepada Dinas. (5) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan BSPS kepada KPA/Kepala Satker. (6) KPA/Kepala Satker menyampaikan laporan kegiatan BSPS kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Rumah Swadaya.

Pasal 27

(1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan BSPS ditetapkan oleh Direktur Jenderal. (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. persiapan BSPS; b. pelaksanaan BSPS; dan c. pelaporan BSPS.

BAB Kedua

Pengusulan Lokasi BSPS

Pasal 13

Koreksi

(1) Usulan lokasi BSPS ditujukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal yang dilakukan oleh: a. bupati/walikota dengan tembusan gubernur; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Usulan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa/kelurahan yang dilengkapi dengan data: a. jumlah Rumah tidak layak huni; dan b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya. (3) Usulan lokasi BSPS yang dilakukan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah provinsi. (4) Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan melakukan verifikasi. (5) Usulan lokasi BSPS yang dilakukan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

Pasal 14

(1) Pemerintah daerah provinsi dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) berdasarkan: a. tingkat kemiskinan di daerah kabupaten/kota; b. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di daerah kabupaten/kota; c. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah rumah tangga di daerah kabupaten/kota; d. kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan; dan e. program prioritas Pemerintah Pusat. (2) Kepedulian pemerintah daerah dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan kekurangan Rumah yang mutakhir; b. mempunyai program bantuan pemerintah daerah dalam bidang perumahan; c. menyediakan dana pendamping kegiatan BSPS dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan d. evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan BSPS tahun sebelumnya. (3) Program prioritas Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. perintah langsung PRESIDEN; b. program prioritas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; c. kegiatan berdasarkan usulan kementerian/lembaga/lembaga tinggi negara sesuai basis data terpadu atau data lapangan; dan/atau d. kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.

Pasal 15

(1) Dalam hal pelaksanaan kegiatan PBRS dalam 1 (satu) hamparan telah selesai maka KPB dapat mengusulkan PSU kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal. (2) Usulan PSU oleh KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. bupati/walikota dengan tembusan gubernur; atau b. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (3) Usulan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan.

BAB Keempat

Penyiapan Masyarakat

Pasal 17

Koreksi

(1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPS. (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSPS. (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 18

Koreksi

(1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan: a. sosialisasi dan/atau penyuluhan; b. verifikasi calon Penerima BSPS; c. kesepakatan calon Penerima BSPS; dan d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal. (2) Kesepakatan calon Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk: a. menentukan calon Penerima BSPS; b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSPS; dan c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan. (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga. (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis dalam pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan. (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB. (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dalam menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan BSPS. (7) Tahap pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis dan supervisi dalam pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan terhadap hasil kegiatan BSPS.

Pasal 19

(1) TFL ditunjuk oleh PPK berdasarkan keahlian untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSPS. (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh koordinator fasilitator yang ditunjuk oleh PPK. (3) Koordinator fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai cakupan wilayah kerja untuk 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Nomor 07-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kelima

Pasal 20

BAB Keenam

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketujuh

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedelapan

Pasal 26

BAB Kesembilan

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

Pasal 33