PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 06-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER AIR DAN BANGUNAN PENGAIRAN

PERMEN Nomor 06-prt-m-2015 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan : 1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. 2. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah. 3. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya. 4. Bangunan pengairan yang selanjutnya disebut prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. 5. Eksploitasi dan pemeliharaan sumber air dan bangunan pengairan adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan bangunan-bangunan pengairan guna menjamin kelestarian fungsi dari bangunan- bangunan pengairan untuk menjaga tata pengairan dan tata air yang baik berupa pemeliharaan sumber air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. 6. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2. 7. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. 8. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air. 9. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air. 12. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi. 13. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.

BAB III

OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR

Pasal 6

Koreksi

(1) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi: a. operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan dan pengalokasian air dan sumber air; dan b. pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air. (2) Operasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air dan prasarana sumber daya air. (3) Pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi prasarana sumber daya air. (4) Pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air. (5) Kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala; dan c. penanggulangan atau perbaikan darurat akibat bencana alam dan/atau kerusakan yang tidak terduga. (6) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prasarana yang berfungsi untuk konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air, termasuk sarana pendukungnya dan jaringan hidrologi.

Pasal 7

(1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) didasarkan atas rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. (2) Rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana untuk mengalokasikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kondisi prasarana sumber daya air dan perkembangan kebutuhan pengguna sumber daya air selama 1 (satu) tahun. (3) Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh pengelola sumber daya air berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri. (4) Rancangan rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri. (3) Sebelum pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan. (4) Dalam hal pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa wajib melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya. (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaiamana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan. (6) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dalam mengalokasikan air dan sumber air untuk kegiatan operasi prasarana sumber daya air harus dilakukan berdasarkan prinsip: a. mengutamakan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada; b. menjaga kelangsungan alokasi air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan c. memperhatikan alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air. (2) Pemakai air lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemakai air selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

Pasal 10

(1) Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) digunakan sebagai dasar penetapan urutan prioritas alokasi sumber daya air pada setiap wilayah sungai. (2) Prioritas utama alokasi sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada. (3) Dalam hal ketersediaan sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) alokasi sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari- hari lebih diutamakan. (4) Prioritas alokasi sumber daya air untuk kebutuhan lain pada setiap wilayah sungai ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, dan kebutuhan air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Penetapan urutan prioritas alokasi sumber daya air pada setiap wilayah sungai dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. (2) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. (3) Urutan prioritas alokasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun. (4) Dalam hal penetapan urutan prioritas alokasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah mengatur kompensasi kepada pemakai sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. (5) Kompensasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk ganti kerugian berupa keringanan biaya jasa pengelolaan sumber daya air.

Pasal 12

(1) Rencana alokasi sumber daya air disusun berdasarkan urutan prioritas alokasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). (2) Rencana alokasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun pada setiap wilayah sungai. (3) Rencana alokasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas rencana alokasi sumber daya air tahunan dan rencana alokasi sumber daya air rinci.

Pasal 13

(1) Rencana alokasi sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disusun berdasarkan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan. (2) Rencana alokasi sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya dengan memperhatikan pertimbangan dari wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. (3) Rencana alokasi sumber daya air tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diubah apabila terjadi: a. perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam; atau b. perubahan kondisi lingkungan hidup dan/atau kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga. (4) Perubahan rencana alokasi sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. (5) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan tidak atau belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Pasal 14

(1) Rencana alokasi sumber daya air rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) merupakan rencana operasional dari rencana alokasi sumber daya air tahunan pada setiap sumber air yang menggambarkan besaran volume, lokasi, dan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dalam periode yang ditetapkan sesuai dengan kondisi setempat. (2) Rencana alokasi sumber daya air rinci pada setiap sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan periode antara lain 7 (tujuh) harian, 10 (sepuluh) harian, atau 15 (lima belas) harian. (3) Rencana alokasi sumber daya air rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. (4) Pengelola sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan pengurangan, penambahan, atau penggiliran alokasi sumber daya air dalam hal rencana alokasi sumber daya air rinci tidak dapat dilaksanakan karena: a. berkurangnya ketersediaan air yang disebabkan peristiwa alam; b. kerusakan jaringan sumber air dan prasarana sumber daya air yang tidak terduga; atau c. hal lain di luar pengelolaan sumber daya air berdasarkan perintah dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. (5) Peristiwa alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain musim kemarau panjang akibat anomaly iklim. (6) Kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b antara lain terjadinya tanah longsor yang menutup jaringan sumber air dan prasarana sumber daya air serta tanggul jebol atau rusak. (7) Hal lain di luar pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c antara lain adanya keperluan mendadak untuk menanggulangi wabah penyakit, penanggulangan kebakaran, atau evakuasi korban kecelakaan pada sumber air dan pada prasarana sumber daya air.

Pasal 15

Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV

PERAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA

Pasal 16

Koreksi

(1) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, atau pengelola sumber daya air dapat melibatkan peran masyarakat. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain masyarakat ikut berperan dalam pemeliharaan tanggul terkait dengan pemanfaatan lahan pada bantaran sungai. (3) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri. (4) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terkait dengan kebutuhan badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun oleh mereka sendiri. (5) Dalam hal prasarana sumber daya air dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun. (6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada rencana tahunan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. (7) Setiap prasarana sumber daya air dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 17

(1) Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan kelompok masyarakat atau badan usaha dalam bidang konservasi sumber daya air, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan/atau pemerintah daerah. (3) Kerja sama sebagaiamana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan dana oleh Pemerintah Pusat untuk pemeliharaan dan penyediaan sumber daya untuk operasi oleh pemerintah daerah. (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah dalam wilayah sungai yang bersangkutan. (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam penyelenggaraan: a. konservasi sumber daya air; b. pendayagunaan sumber daya air; dan/atau c. pengendalian daya rusak air.

Pasal 19

Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 20

Peran masyarakat dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Biaya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air merupakan biaya untuk operasi prasarana sumber daya air serta pemeliharaan sumber daya air dan prasarana sumber daya air. (2) Biaya operasi dan pemeliharaaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sumber daya air. (3) Kebutuhan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dana yang dibutuhkan guna membiayai operasi dan pemeliharaan sumber daya air untuk menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya air. (4) Sumber dana untuk pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dapat berasal dari: a. anggaran Pemerintah Pusat; b. anggaran swasta; dan/atau c. hasil penerimaan iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan. (5) Anggaran Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan diperuntukkan pembiayaan pengelolaan sumber daya air wilayah sungai. (6) Anggaran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan anggaran keikutsertaan swasta dalam pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air. (7) Hasil penerimaan Iuran eksploitasi dan pemeliharaan bangunan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut biaya jasa pengelolaan sumber daya air merupakan dana yang dipungut dari pengguna sebagai pemegang izin penggunaan sumber daya air atau pemegang izin pengusahaan sumber daya air yang wajib membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air terhadap penggunaan atau pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. (2) Pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air suatu wilayah sungai dapat dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Biaya operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 06-prt-m-2015 Tahun 2015 tentang EKSPLOITASI DAN PEMELIHARAAN SUMBER AIR DAN BANGUNAN PENGAIRAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

BAB VII

Pasal 25

BAB VIII

Pasal 26