Peraturan Menteri Nomor 03-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang …

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 1216), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 12, dan angka 13 diubah, serta angka 6, angka 7, angka 14, angka 16, angka 17, angka 20, angka 22, dan angka 23 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 2

Koreksi

Pedoman ini bertujuan agar pemberian Bantuan PSU dapat dilakukan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan manfaat bagi MBR dalam memperoleh Rumah baru baik berupa Rumah tunggal atau Rumah deret. 3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), ayat (3) dan ayat (4) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Koreksi

(1) Kelompok Sasaran pemberian Bantuan PSU merupakan MBR. (1a) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan MBR Kelompok Sasaran Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi. (2) Pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui Pelaku Pembangunan yang membangun Perumahan Umum. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan bagi Pelaku Pembangunan berskala kecil. 4. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Koreksi

(1) Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan untuk Perumahan Umum berupa Rumah tunggal atau Rumah deret. (2) Perumahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan: a. Perumahan dengan hunian berimbang; atau b. Perumahan yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan Rumah Umum. (3) Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jumlah Rumah yang dapat dibantu paling sedikit sebanyak 50 (lima puluh) unit Rumah Umum atau paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung Rumah Umum dalam Perumahan Umum. (4) Komponen Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. jalan; b. tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (reduce, reuse dan recycle); dan/atau c. jaringan Sistem Penyediaan Air Minum. (5) Bantuan PSU untuk Perumahan berskala besar yang seluruhnya ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan Rumah Umum, dapat diberikan melebihi besaran Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Besaran Bantuan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan. 5. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Koreksi

(1) Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi Pelaku Pembangunan dalam mengajukan Bantuan PSU terdiri atas: a. format surat permohonan pemberian Bantuan PSU dan kelengkapannya; dan b. dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa Rumah tunggal atau Rumah deret. (2) Format surat permohonan pemberian Bantuan PSU dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Dokumen kuesioner pemberian Bantuan PSU berupa Rumah tunggal atau Rumah deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Dihapus. 6. Ketentuan Pasal 6 huruf g dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Koreksi

Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilampiri: a. Rencana Tapak yang disahkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; b. dokumen legalitas usaha; c. dokumen legalitas proyek pembangunan Perumahan; d. dokumen teknis proyek Perumahan; e. surat pernyataan kesanggupan dari pelaku pembangunan untuk membangun Perumahan Umum, yang di dalamnya mencakup kesanggupan menjual Rumah kepada MBR dengan harga berdasarkan batasan harga jual Rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. surat pernyataan pelaku pembangunan Perumahan Umum untuk menyerahkan lahan guna pembangunan PSU kepada Pemerintah Daerah; g. dihapus; h. surat pernyataan Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk menerima aset Bantuan PSU paska konstruksi; dan i. surat pernyataan bahwa calon pembeli Rumah Umum merupakan MBR. 7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Koreksi

Dokumen teknis proyek Perumahan Umum berupa Rumah tunggal atau Rumah deret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi salinan: a. data lokasi perumahan; b. Rencana Tapak proyek Perumahan Umum berupa Rumah tunggal atau Rumah deret yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; c. jadwal rencana pelaksanaan pembangunan proyek Perumahan Umum berupa Rumah tunggal atau Rumah deret; dan d. lokasi PSU sudah tergambar di dalam Rencana Tapak dan disetujui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. 8. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, serta ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Koreksi

(1) Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh Pelaku Pembangunan Perumahan Umum berupa Rumah tunggal atau Rumah deret dalam mengajukan Bantuan PSU meliputi: a. penyediaan tanah untuk pembangunan PSU; dan b. kondisi Rumah yang telah terbangun. (2) Ketentuan mengenai persyaratan teknis PSU sesuai dengan perizinan pembangunan Perumahan dan standar pelayanan minimal Perumahan dan permukiman. (3) Kondisi Rumah yang telah terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi: a. mempunyai plafon; b. dinding diplester bagian luar dan bagian dalam; dan c. lantai diaci. (4) Dalam hal kondisi Rumah yang telah terbangun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka harus sesuai dengan kearifan lokal berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf i dan huruf j, serta ayat (1) huruf e dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Koreksi

(1) Persyaratan lokasi yang harus dipenuhi Pelaku Pembangunan Perumahan Umum berupa Rumah tunggal atau Rumah deret meliputi: a. lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; b. lokasi sudah memiliki Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; c. status tanah tidak dalam sengketa; d. lokasi Perumahan sesuai dengan Rencana Tapak memiliki daya tampung paling sedikit 100 (seratus) unit Rumah; e. dihapus; f. keterbangunan Rumah sesuai pengajuan usulan yang disampaikan Pelaku Pembangunan, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Menteri dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah provinsi; g. Rumah sudah terbangun paling lama terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun sebelumnya sampai dengan dilakukan verifikasi; h. keterbangunan Rumah sesuai dengan Rencana Tapak yang sudah disetujui oleh dinas terkait di Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta; i. diutamakan Perumahan yang pemilikan rumahnya memanfaatkan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi; dan j. Rumah yang diusulkan mendapat Bantuan PSU memiliki harga jual Rumah Umum sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan. (2) Dihapus. 10. Ketentuan Pasal 13 huruf a dan huruf d diubah, serta ketentuan Pasal 13 huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Koreksi

Usulan permohonan pemberian Bantuan PSU dilaksanakan melalui tahapan: a. Pelaku Pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kementerian dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi; dan b. dihapus; c. dihapus; d. Kementerian melakukan verifikasi dan MENETAPKAN Bantuan PSU kepada Pelaku Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. 11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Koreksi

Usulan permohonan pemberian Bantuan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bagi Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan melalui tahapan: a. Pelaku Pembangunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kementerian dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah provinsi; dan b. Kementerian melakukan verifikasi dan MENETAPKAN Bantuan PSU kepada Pelaku Pembangunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. 12. Ketentuan Pasal 15 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Koreksi

(1) Penetapan lokasi Perumahan penerima Bantuan PSU didahului verifikasi pra konstruksi meliputi: a. pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis; dan b. pemeriksaan lokasi. (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10. (3) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kesesuaian lokasi dengan persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1). 13. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Koreksi

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU. (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah kabupaten/kota, daerah provinsi sampai dengan Kementerian. (3) Dalam pelaksanaan pembangunan fisik Bantuan PSU dilakukan pengawasan lapangan oleh konsultan manajemen konstruksi, pengawas lapangan, direksi teknis, dan koordinator wilayah yang ditetapkan Satuan Kerja yang ditunjuk oleh Menteri. (4) Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. mengatur pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU sesuai dengan jadwal kegiatan; b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU dengan pihak terkait mulai dari tahap perencanaan, tahap pra konstruksi, konstruksi hingga pemanfaatan; c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU; dan d. melaporkan progres mingguan dan bulanan kegiatan fisik, serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Bantuan PSU kepada Kepala Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen. (5) Pengawas Lapangan Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian kegiatan pembangunan Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait; b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pembangunan Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait; c. memberikan petunjuk kepada pengembang dan/atau penyedia jasa dari segi teknis maupun administratif sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak; d. memeriksa dan menyetujui hal-hal yang berkaitan dengan administratif dan teknis; e. bertanggung jawab atas kebenaran laporan fisik yang disiapkan untuk Berita Acara Pembayaran/Termin; f. melaporkan progres mingguan kegiatan fisik, serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik Bantuan PSU kepada Kepala Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen; dan g. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan serah terima aset Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait. (6) Direksi Teknis Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait; b. berperan aktif untuk mendukung kegiatan pembangunan Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait; c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait; d. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Bantuan PSU kepada Kepala Satuan Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen; e. menindaklanjuti kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan hasil kegiatan pelaksanaan Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait; dan f. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan serah terima aset Bantuan PSU pada daerah kabupaten/kota terkait. (7) Koordinator Wilayah Daerah Provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembangunan Bantuan PSU di wilayah daerah provinsi; b. berperan aktif untuk mendukung kegiatan pembangunan Bantuan PSU di wilayah daerah provinsi; c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Bantuan PSU yang berada di wilayah daerah provinsi; d. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan Bantuan PSU kepada Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan; dan e. memfasilitasi koordinasi pelaksanaan serah terima aset pembangunan Bantuan PSU di wilayah daerah provinsi. 14. Ketentuan Pasal 27 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Koreksi

(1) Penggunaan Barang yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pembangunan Bantuan PSU wajib melakukan pengalihan PSU kepada Pemerintah Daerah atau instansi penerima bantuan melalui Hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dihapus. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus. 15. Ketentuan dalam Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Februari 2018 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd. M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 03/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 38/PRT/M/2015 TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBERIAN BANTUAN PSU FORMAT A KOP PELAKU PEMBANGUNAN Nomor : ............., ................ 20… Lampiran : Kepada Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Perihal : Usulan Lokasi Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20... Dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten/Kota..............., bersama ini dengan hormat kami mengajukan usulan lokasi perumahan untuk Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20…, sebagai berikut: Usulan Lokasi Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum yaitu Perumahan ………. jumlah usulan sebanyak ……. unit rumah; Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan, yaitu: 1. Kuesioner Bantuan PSU ..... Lokasi; 2. Kesesuaian lokasi dengan RTRW Kabupaten/Kota …………………; 3. Rencana tapak (siteplan), administrasi lokasi; 4. Daftar periksa (checklist) rumah sesuai dengan jumlah rumah terbangun; 5. Peta lokasi lingkungan perumahan; 6. SBU dan SIUJK (jika pengadaan melalui penunjukan langsung); 7. Foto-foto dan data pendukung lainnya; 8. Surat pernyataan Pelaku Pembangunan membangun Rumah Umum; 9. Surat pernyataan Pelaku Pembangunan menyerahkan lahan guna pembangunan PSU kepada pemerintah daerah; 10. Surat Pernyataan Calon Pembeli Rumah Umum Merupakan MBR; dan 11. Surat Pernyataan Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Provinsi DKI Untuk Menerima Aset Bantuan PSU Paska Konstruksi. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih. Direktur Utama PT ……………………. ………………………… Tembusan Yth. : 1. Gubernur ………………………. 2. Bupati/Walikota ………………. FORMAT B KOP PELAKU PEMBANGUNAN SURAT PERNYATAAN PELAKU PEMBANGUNAN PERUMAHAN UMUM UNTUK MEMBANGUN RUMAH UMUM PT. ....................................................... Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Untuk Perumahan Umum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20.., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT. .................................................. yang bergerak di bidang pembangunan Perumahan ................................................., dengan total luas lahan yang dimiliki*) ............. (............................................) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan................., Kecamatan .............................., Kabupaten/Kota ................................., Provinsi ...................................., menyatakan untuk merealisasikan pembangunan rumah umum sejumlah ...... (............................................) unit rumah, dengan harga jual sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta bersedia untuk diaudit. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. Jakarta, ......................... 20….. Yang Membuat Pernyataan Direktur PT. ………….................... ......................................... HP. No. ……………………….. Materai Rp 6000,- FORMAT C KOP PELAKU PEMBANGUNAN SURAT PERNYATAAN PELAKU PEMBANGUNAN PERUMAHAN UMUM UNTUK MENYERAHKAN LAHAN GUNA PEMBANGUNAN PSU KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ……….. DI PERUMAHAAN ………………. PT. ....................................................... Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bantuan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) Untuk Perumahan Umum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20.., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT................................................... yang bergerak di bidang pembangunan Perumahan ................................................., dengan total luas lahan yang dimiliki*) ............. (............................................) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan................., Kecamatan .............................., Kabupaten/Kota ................................., Provinsi ...................................., menyatakan akan menyerahkan lahan guna pembangunan Bantuan PSU kepada pemerintah daerah di lokasi perumahan………………. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. Jakarta, ......................... 20….. Yang Membuat Pernyataan Direktur PT. ………….................... ........................................ HP. No. ……………………….. Materai Rp 6000,- FORMAT D KOP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ATAU PROVINSI DKI JAKARTA UNTUK MENERIMA ASET BANTUAN PSU PASCA KONSTRUKSI Kami Selaku Pemerintah Kabupaten/Kota ……....................................., Provinsi ……………………................. dengan ini menyatakan bahwa bersedia untuk menerima Bantuan PSU, yang dibangun dalam rangka kegiatan Pelaksanaan Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20.. oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Lokasi : 1. Perumahan....................oleh Pelaku Pembangunan .......................... 2. Perumahan....................oleh Pelaku Pembangunan .......................... 3. Perumahan....................oleh Pelaku Pembangunan .......................... 4. Perumahan....................oleh Pelaku Pembangunan .......................... Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai dasar dalam Serah Terima Aset Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota .............................................. untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan PSU Untuk Perumahan Umum TA 20… ............, ............................. 20.. Pemerintah Kabupaten/Kota ........................................ (……………………………) NIP FORMAT E KOP PELAKU PEMBANGUNAN SURAT PERNYATAAN CALON PEMBELI RUMAH UMUM MERUPAKAN MBR PT. ....................................................... Dalam rangka pelaksanaan pembangunan Bantuan PSU pada Perumahan Umum oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada Tahun Anggaran 20.., maka bersama ini, kami selaku Direktur PT.......................... yang bergerak di bidang pembangunan perumahan .........................., dengan total luas lahan yang dimiliki*) ............. (...............................) hektar, yang berlokasi di Desa/Kelurahan ..............., Kecamatan .................., Kabupaten/Kota ......................, Provinsi ..................., menyatakan bahwa calon pembeli rumah umum merupakan MBR. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar. Jakarta, ......................... 20….. Yang Membuat Pernyataan Direktur PT. ………….................... ......................................... HP. No. ………………….….. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Materai Rp 6000,-

Peraturan Menteri Nomor 03-prt-m-2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum

Pasal I

Pasal 1

Pasal I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 23

Pasal 27

Pasal II