Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sumber Daya Air adalah Air, Sumber Air, dan Daya Air yang terkandung di dalamnya.
2. Air adalah semua Air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk Air laut yang berada di darat.
3. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
4. Daya Air adalah potensi yang terkandung dalam Air dan/atau pada Sumber Air yang dapat memberikan manfaat atau kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
5. Air Permukaan adalah semua Air yang terdapat pada permukaan tanah.
6. Air Minum adalah Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kualitas baku mutu Air Minum dan dapat langsung diminum.
7. Pengelolaan Sumber Daya Airadalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak Air.
8. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
9. Penggunaan Sumber Daya Airadalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan bukan usaha
10. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.
11. Izin Penggunaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan bukan usaha.
12. Rekomendasi Teknis adalah persyaratan teknis yang harus dipenuhi dalam pemberian izin.
13. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan Air yang berasal dari curah hujan ke danau atau laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perAiran yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
14. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Airdalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi).
15. Pemberi Izin adalah Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai.
16. Unit Pelayanan Perizinan yang selanjutnya disingkat UPP adalah unit yang dibentuk khusus pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan diberi tugas untuk menjalankan proses administrasi izin Pengusahaan Sumber Daya Airdan/atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
17. Tim Verifikasi Perizinan adalah kelompok kerja yang mempunyai tugas dalam melakukan pemeriksaan permohonan izin, pemeriksaan Rekomendasi Teknis, dan kelayakan teknis pemberian izin.
18. Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut BBWS/BWS adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Airdi Wilayah Sungai.
19. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Sumber Daya Air.
22. Gubernur adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat provinsi.
23. Bupati/Walikota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemohon dan Pemberi Izin dalam proses perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air atau perizinan penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin penggunaan Sumber Daya Air.
Dalam Peraturan Menteri ini, Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Airdilakukan pada:
a. Sumber Daya Air Permukaan yang meliputi sungai, danau, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya; dan
b. Air laut yang berada di darat.
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:
a. Pengusahaan Sumber Daya Air atau penggunaan Sumber Daya Air;
b. wewenang pemberian izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air;
c. tata cara dan persyaratan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air;
d. perpanjangan, perubahan, dan pencabutan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air;
e. hak dan kewajiban pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air; dan
f. pengawasan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
BAB II
PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR ATAU PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
(1) Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air dapat dilakukan pada:
a. titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air;
b. ruas tertentu pada Sumber Air;
c. bagian tertentu dari Sumber Air atau
d. satu Wilayah Sungai secara menyeluruh.
(2) Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
a. Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air sebagai media;
b. pengusahaan Air dan Daya Air atau penggunaan Air dan Daya Air sebagai materi baik berupa produk Air maupun produk bukan Air;
c. pengusahaan Sumber Air atau penggunaan Sumber Air sebagai media; dan/atau
d. pengusahaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air atau penggunaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.
Pasal 6
(1) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. transportasi dan arung jeram;
b. pembangkit tenaga listrik;
c. transportasi;
d. olahraga;
e. pariwisata; atau
f. perikanan budi daya pada Sumber Air.
(2) Pengusahaan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. pengusahaan Air baku sebagai bahan baku produksi;
b. usaha industri;
c. usaha makanan;
d. usaha perhotelan;
e. usaha perkebunan;
f. usaha Air minum oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
g. usaha Air minum dalam kemasan; atau
h. kegiatan usaha lain.
(3) Pengusahaan Sumber Air sebagai media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. pemanfaatan ruang pada Sumber Air berupa konstruksi jembatan, tanggul, dermaga, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon, dan prasarana Sumber Daya Air;
b. tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada bantaran sungai;
c. tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk;
d. pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi antara lain jembatan, dermaga, jaringan atau rentangan pipa Air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana Sumber Daya Air atau
e. pemanfaatan sempadan danau dan badan danau untuk kegiatan konstruksi antara lain dermaga, jaringan atau rentangan pipa Air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana Sumber Daya Air.
(4) Pengusahaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari Sumber Air;
b. kegiatan perikanan yang menggunakan karamba atau jaring apung;
c. kegiatan pembuangan Air limbah ke sungai;
d. kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai;
atau
a. pemanfaatan ruang Sumber Air untuk kegiatan konstruksi bendungan dan bendung.
Pasal 7
Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan untuk jenis kegiatan berupa:
a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;
b. pemenuhan Air irigasi untuk petani atau kelompok petani bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang
sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air;
c. pemenuhan Air irigasi untuk petani atau perkumpulan petani pemakai Air bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan
d. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik.
Pasal 8
Pasal 9
(1) Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketersediaan Air dan peruntukan Air sebagaimana tercantum dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
Pasal 10
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan berdasarkan urutan prioritas:
a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;
b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
d. Pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan Air minum;
e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
f. pengusahan Sumber Daya Air oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah; dan
g. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
Pasal 11
(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dimiliki oleh:
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. badan usaha milik desa;
d. badan usaha swasta;
e. koperasi; atau
f. perseorangan yang menggunakan Air, Sumber Air, dan Daya Air untuk kegiatan usaha.
(2) Izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dimiliki oleh:
a. instansi pemerintah;
b. badan hukum;
c. badan sosial; atau
d. perseorangan yang menggunakan Air, Sumber Air, dan Daya Air untuk kegiatan bukan usaha.
(3) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dikecualikan bagi pemanfaatan Sumber Daya Air untuk:
a. memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan peliharaan; dan
b. irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
(4) Keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain keperluan untuk minum, masak, mandi, dan peribadatan.
(5) Pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa budidaya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan Airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.
(1) Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air dapat dilakukan pada:
a. titik atau lokasi tertentu pada Sumber Air;
b. ruas tertentu pada Sumber Air;
c. bagian tertentu dari Sumber Air atau
d. satu Wilayah Sungai secara menyeluruh.
(2) Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
a. Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air sebagai media;
b. pengusahaan Air dan Daya Air atau penggunaan Air dan Daya Air sebagai materi baik berupa produk Air maupun produk bukan Air;
c. pengusahaan Sumber Air atau penggunaan Sumber Air sebagai media; dan/atau
d. pengusahaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air atau penggunaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi.
(1) Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
a. transportasi dan arung jeram;
b. pembangkit tenaga listrik;
c. transportasi;
d. olahraga;
e. pariwisata; atau
f. perikanan budi daya pada Sumber Air.
(2) Pengusahaan Air dan Daya Air sebagai materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. pengusahaan Air baku sebagai bahan baku produksi;
b. usaha industri;
c. usaha makanan;
d. usaha perhotelan;
e. usaha perkebunan;
f. usaha Air minum oleh Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
g. usaha Air minum dalam kemasan; atau
h. kegiatan usaha lain.
(3) Pengusahaan Sumber Air sebagai media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
a. pemanfaatan ruang pada Sumber Air berupa konstruksi jembatan, tanggul, dermaga, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon, dan prasarana Sumber Daya Air;
b. tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada bantaran sungai;
c. tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk;
d. pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi antara lain jembatan, dermaga, jaringan atau rentangan pipa Air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana Sumber Daya Air atau
e. pemanfaatan sempadan danau dan badan danau untuk kegiatan konstruksi antara lain dermaga, jaringan atau rentangan pipa Air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana Sumber Daya Air.
(4) Pengusahaan Air, Sumber Air, dan/atau Daya Air sebagai media dan materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. eksplorasi, eksploitasi, dan pemurnian bahan tambang dari Sumber Air;
b. kegiatan perikanan yang menggunakan karamba atau jaring apung;
c. kegiatan pembuangan Air limbah ke sungai;
d. kegiatan pengambilan komoditas tambang di sungai;
atau
a. pemanfaatan ruang Sumber Air untuk kegiatan konstruksi bendungan dan bendung.
Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan untuk jenis kegiatan berupa:
a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;
b. pemenuhan Air irigasi untuk petani atau kelompok petani bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang
sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air;
c. pemenuhan Air irigasi untuk petani atau perkumpulan petani pemakai Air bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan
d. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik.
Pasal 8
(1) Pemenuhan keperluan Air dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi kuota Air yang jumlahnya:
a. melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari 1 (satu) titik pengambilan; atau
b. lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.
(2) Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berupa mempertinggi, memperendah, dan membelokkan Sumber Air.
(3) Sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi prasarana irigasi, Air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
(4) Kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat berupa:
a. pemenuhan Air untuk pembangkit listrik tenaga minihidro atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk kepentingan perorangan atau kelompok masyarakat;
b. pemanfaatan ruang Sumber Air untuk kegiatan konstruksi bagi perorangan atau kepentingan umum baik yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat maupun pemerintah antara lain jembatan, bendungan, tanggul, dermaga, jaringan atau rentangan perpipaan, jaringan kabel listrik;
c. pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi bagi perorangan atau kepentingan umum baik yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat maupun pemerintah antara lain jembatan, tanggul, dermaga, jaringan perpipaan, jaringan kabel listrik/telepon, dan prasarana Sumber Daya Air;
d. budidaya perikanan yang menggunakan Air tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga di luar sistem irigasi yang sudah ada untuk memenuhi kepentingan sendiri;
e. wisata atau olahraga Air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha antara lain perahu dan sepeda Air;
f. pemanfaatan Sumber Daya Air untuk kepentingan penelitian, pengembangan dan pendidikan; dan
g. penggunaan Air untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya.
BAB Keempat
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air
(1) Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha berdasarkan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan ketersediaan Air dan peruntukan Air sebagaimana tercantum dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang bersangkutan.
Pasal 10
Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan berdasarkan urutan prioritas:
a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar;
b. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air;
c. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
d. Pengusahaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan Air minum;
e. kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik;
f. pengusahan Sumber Daya Air oleh Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha milik daerah; dan
g. Pengusahaan Sumber Daya Air oleh badan usaha swasta atau perseorangan.
Pasal 11
(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dimiliki oleh:
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. badan usaha milik desa;
d. badan usaha swasta;
e. koperasi; atau
f. perseorangan yang menggunakan Air, Sumber Air, dan Daya Air untuk kegiatan usaha.
(2) Izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus dimiliki oleh:
a. instansi pemerintah;
b. badan hukum;
c. badan sosial; atau
d. perseorangan yang menggunakan Air, Sumber Air, dan Daya Air untuk kegiatan bukan usaha.
(3) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), dikecualikan bagi pemanfaatan Sumber Daya Air untuk:
a. memenuhi keperluan pokok kehidupan sehari-hari dan/atau untuk hewan peliharaan; dan
b. irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
(4) Keperluan pokok kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, antara lain keperluan untuk minum, masak, mandi, dan peribadatan.
(5) Pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berupa budidaya pertanian yang meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan Airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.
BAB III
WEWENANG PEMBERIAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR ATAUIZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air diberikan oleh Menteri untuk kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air yang menggunakan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas provinsi, Wilayah Sungai lintas negara, dan Wilayah Sungai strategis nasional.
Wewenang Menteri dalam penandatanganan pemberian izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR ATAU IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
(1) Permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan pada sungai, danau, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya dan/atau Air laut yang berada di darat diajukan oleh pemohon kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui UPP.
(2) Permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh:
a. orang perseorangan yang memiliki identitas hukum;
b. direktur utama atau pimpinan badan usaha;
c. penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan badan usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya yang dibuktikan dengan surat kuasa;
d. kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik; atau
e. pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama.
(3) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
Pasal 15
Pengajuan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Ai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), memuat data:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air;
c. rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan untuk diusahakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air;
f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS; dan
h. Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
Pasal 16
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. untuk Pengusahaan Sumber Daya Air yang menghasilkan Air baku atau Air minum wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit Pengusahaan Sumber Daya Air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran Air yang disediakan untuk masyarakat;
b. pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi Sumber Daya Air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. izin diberikan berdasarkan urutan prioritas pemanfaatan Sumber Daya Air, rencana penyediaan Air atau zona
pemanfaatan ruang pada Sumber Air yang terdapat dalam rencana pengelolaan Sumber Daya Air, serta alokasi Air yang telah diperhitungkan secara ketat; dan
d. memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.
Pasal 17
Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan pengusahaan Air minum dalam kemasan, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi Air yang tersedia jika Air diambil dari mata Air;
b. tidak boleh menutup akses masyarakat terhadap Sumber Air yang diusahakan;
c. pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi Sumber Daya Air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mengajukan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan prioritas utama.
Pasal 18
Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi yang memanfaatkan barang milik negara, perolehan izin pemanfaatan barang milik negara diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara.
Pasal 19
(1) Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air menghasilkan Air limbah yang akan dibuang kembali ke badan Air, permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air harus dilengkapi dengan izin pembuangan Air limbah yang
diberikan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
(2) Dalam hal kegiatan usaha memanfaatkan Sumber Daya Air untuk kegiatan perikanan yang menggunakan karamba atau jaring apung pada Sumber Air, permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air harus dilengkapi dengan izin usaha perikanan yang diberikan oleh instansi yang membidangi perikanan setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
(3) Dalam hal kegiatan usaha memanfaatkan Sumber Air untuk kegiatan pengambilan komoditas tambang, izin usaha pertambangan diberikan oleh instansi yang membidangi pertambangan setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
Pasal 20
Pengajuan permohonan izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memuat data:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Air;
c. rencana tempat atau lokasi penggunaan;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan untuk digunakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Sumber Daya Air;
f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS; dan
h. Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
Pasal 21
(1) Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi yang memanfaatkan barang milik negara, perolehan izin pemanfaatan barang milik negara diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang pengelolaan barang milik negara.
(2) Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air digunakan untuk kegiatan pembangunan bendungan pada Sumber Air, izin Penggunaan Sumber Daya Air harus diperoleh sebelum pelaksanaan konstruksi pembangunan bendungan dilakukan.
Pasal 22
Format surat pengajuan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan dan/atau Air laut yang berada di darat beserta data yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 23
(1) Permohonan Rekomendasi Teknis diajukan oleh:
a. orang perseorangan yang memiliki identitas hukum;
b. direktur utama atau pimpinan badan usaha;
c. penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan badan usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya yang dibuktikan dengan surat kuasa;
d. kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik; atau
e. pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama.
(2) Permohonan Rekomendasi Teknis oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala BBWS/BWS pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional melalui Tim Rekomendasi Teknis.
(3) Tim Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS.
(4) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memuat pertimbangan teknis dan saran kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(5) Pertimbangan teknis dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dibuat berdasarkan prasyarat dan prakondisi Sumber Daya Air secara khusus untuk masing- masing bentuk Pengusahaan Sumber Daya Ai ratau penggunaan Sumber Daya Air.
(6) Dalam hal terdapat Badan Usaha Milik Negara yang diberi penugasan oleh Pemerintah untuk melakukan Pengusahaan Sumber Daya Air dan sebagian tugas Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya, Kepala BBWS/BWS meminta pertimbangan teknis dan saran kepada Badan Usaha Milik Negara dalam menyusun Rekomendasi Teknis.
Pasal 33
Dalam hal data permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air yang diajukan oleh pemohon telah dinyatakan lengkap oleh UPP, proses permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dilanjutkan ke proses verifikasi.
Pasal 34
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan untuk memeriksa:
a. Rekomendasi Teknis;
b. kesesuaian antara permohonan izin dengan Rekomendasi Teknis; dan
c. kelayakan teknis pemberian izin.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh Tim Verifikasi Perizinan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(3) Dalam hal diperlukan, Tim Verifikasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan peninjauan lapangan bersama dengan BBWS/BWS pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional.
(4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan kedalam berita acara peninjauan lapangan sebagai bahan untuk pertimbangan dan saran dalam pemberian izin.
Pasal 35
Dengan mempertimbangkan Rekomendasi Teknis hasil dari pembahasan Tim Verifikasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air dapat MEMUTUSKAN:
a. mengembalikan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dengan permintaan kelengkapan persyaratan;
b. menolak permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air; atau
c. MENETAPKAN izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
Pasal 36
(1) Dalam hal Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air mengembalikan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dengan permintaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, UPP meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan perizinan yang belum lengkap.
(2) Dalam hal Menteri
c.q Direktur Jenderal menolak permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b:
a. Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air secara tertulis kepada pemohon izin; dan
b. pemohon izin tidak dapat mengajukan kembali permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air
atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dengan menggunakan data yang sama.
(3) Dalam hal Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air MENETAPKAN izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
Pasal 37
Keputusan Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
Pasal 38
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(3), paling sedikit memuat:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
b. tempat atau lokasi pengusahaan atau penggunaan;
c. maksud dan tujuan;
d. cara pengambilan;
e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
f. kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air;
g. jadwal pengambilan Air dan kewajiban untuk melapor;
h. jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun;
i. gambar dan spesifikasi teknis bangunan;
j. jadwal pelaksanaan pembangunan;
k. jangka waktu berlakunya izin;
l. ketentuan hak dan kewajiban; dan
m. sanksi administratif.
Pasal 39
(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2) Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
(3) Jangka waktu izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diperpanjang.
(1) Permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan pada sungai, danau, rawa, dan Sumber Air Permukaan lainnya dan/atau Air laut yang berada di darat diajukan oleh pemohon kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui UPP.
(2) Permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh:
a. orang perseorangan yang memiliki identitas hukum;
b. direktur utama atau pimpinan badan usaha;
c. penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan badan usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya yang dibuktikan dengan surat kuasa;
d. kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik; atau
e. pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama.
(3) UPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
BAB Kedua
Pengajuan Permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air
Pengajuan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Ai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), memuat data:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air;
c. rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan untuk diusahakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air;
f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS; dan
h. Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
Pasal 16
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan dengan persyaratan sebagai berikut:
a. untuk Pengusahaan Sumber Daya Air yang menghasilkan Air baku atau Air minum wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit Pengusahaan Sumber Daya Air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran Air yang disediakan untuk masyarakat;
b. pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi Sumber Daya Air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. izin diberikan berdasarkan urutan prioritas pemanfaatan Sumber Daya Air, rencana penyediaan Air atau zona
pemanfaatan ruang pada Sumber Air yang terdapat dalam rencana pengelolaan Sumber Daya Air, serta alokasi Air yang telah diperhitungkan secara ketat; dan
d. memperhitungkan keperluan Air untuk pemeliharaan Sumber Air dan lingkungan hidup.
Pasal 17
Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air untuk kegiatan pengusahaan Air minum dalam kemasan, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, juga harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. hanya diperbolehkan untuk menggunakan 20% (dua puluh persen) dari potensi Air yang tersedia jika Air diambil dari mata Air;
b. tidak boleh menutup akses masyarakat terhadap Sumber Air yang diusahakan;
c. pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi Sumber Daya Air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang mengajukan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan prioritas utama.
Pasal 18
Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi yang memanfaatkan barang milik negara, perolehan izin pemanfaatan barang milik negara diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara.
Pasal 19
(1) Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air menghasilkan Air limbah yang akan dibuang kembali ke badan Air, permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air harus dilengkapi dengan izin pembuangan Air limbah yang
diberikan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
(2) Dalam hal kegiatan usaha memanfaatkan Sumber Daya Air untuk kegiatan perikanan yang menggunakan karamba atau jaring apung pada Sumber Air, permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air harus dilengkapi dengan izin usaha perikanan yang diberikan oleh instansi yang membidangi perikanan setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
(3) Dalam hal kegiatan usaha memanfaatkan Sumber Air untuk kegiatan pengambilan komoditas tambang, izin usaha pertambangan diberikan oleh instansi yang membidangi pertambangan setelah mendapatkan Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
BAB Ketiga
Pengajuan Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air
Pengajuan permohonan izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memuat data:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Air;
c. rencana tempat atau lokasi penggunaan;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan untuk digunakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Sumber Daya Air;
f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS; dan
h. Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
Pasal 21
(1) Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi yang memanfaatkan barang milik negara, perolehan izin pemanfaatan barang milik negara diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan bidang pengelolaan barang milik negara.
(2) Dalam hal Penggunaan Sumber Daya Air digunakan untuk kegiatan pembangunan bendungan pada Sumber Air, izin Penggunaan Sumber Daya Air harus diperoleh sebelum pelaksanaan konstruksi pembangunan bendungan dilakukan.
Pasal 22
Format surat pengajuan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Air Permukaan dan/atau Air laut yang berada di darat beserta data yang dilampirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 20 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1) Permohonan Rekomendasi Teknis diajukan oleh:
a. orang perseorangan yang memiliki identitas hukum;
b. direktur utama atau pimpinan badan usaha;
c. penerima kuasa dari direktur utama atau pimpinan badan usaha yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya yang dibuktikan dengan surat kuasa;
d. kepala cabang badan usaha yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik; atau
e. pejabat yang menurut perjanjian kerjasama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama.
(2) Permohonan Rekomendasi Teknis oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Kepala BBWS/BWS pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional melalui Tim Rekomendasi Teknis.
(3) Tim Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS.
(4) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memuat pertimbangan teknis dan saran kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(5) Pertimbangan teknis dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dibuat berdasarkan prasyarat dan prakondisi Sumber Daya Air secara khusus untuk masing- masing bentuk Pengusahaan Sumber Daya Ai ratau penggunaan Sumber Daya Air.
(6) Dalam hal terdapat Badan Usaha Milik Negara yang diberi penugasan oleh Pemerintah untuk melakukan Pengusahaan Sumber Daya Air dan sebagian tugas Pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai yang menjadi wilayah kerjanya, Kepala BBWS/BWS meminta pertimbangan teknis dan saran kepada Badan Usaha Milik Negara dalam menyusun Rekomendasi Teknis.
Pasal 24
BAB 2
Persyaratan Pengajuan Rekomendasi Teknis untuk Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air
(1) Pengajuan Rekomendasi Teknis untuk Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air;
c. rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air;
d. jumlah Air yang diperlukan untuk diusahakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air;
f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g. gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan;
h. rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana;
i. hasil konsultasi publik atas rencana pengusahaan Sumber Daya Air;
j. rencana operasi dan pemeliharaan pada Sumber Air;
k. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
l. izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup- upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang; dan
m. foto copy akta perusahaan.
(2) Pengajuan Rekomendasi Teknis untuk Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, memuat:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Air;
c. rencana tempat atau lokasi penggunaan;
d. cara pengambilan;
e. gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan;
f. kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air;
g. gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat;
h. fotokopi kartu tanda penduduk, kepala keluarga atau ketua kelompok;
i. fotokopi kartu keluarga atau akta/bukti pendirian kelompok atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah; dan
j. izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup- upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang.
(3) Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dikecualikan bagi pengajuan Rekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air.
Pasal 25
Penyusunan Rekomendasi Teknis oleh BBWS/BWS meliputi tahapan:
a. pengecekan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Rekomendasi Teknis;
b. verifikasi data teknis;
c. penjelasan dari pemohon jika diperlukan;
d. peninjauan lapangan jika diperlukan;
e. penyusunan Rekomendasi Teknis; dan
f. penetapan Rekomendasi Teknis.
Pasal 26
(1) Pengecekan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Rekomendasi Teknis dilakukan oleh Sekretariat Tim Rekomendasi Teknis di BBWS/BWS yang merupakan bagian dari Tim Rekomendasi Teknis.
(2) Pengecekan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membuat isian daftar kelengkapan persyaratan.
(3) Dalam hal pengecekan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinyatakan lengkap, Sekretariat Rekomendasi Teknis meneruskan proses permohonan Rekomendasi Teknis untuk dibahas oleh Tim Rekomendasi Teknis.
(4) Dalam hal pengecekan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, permohonan pengajuan Rekomendasi Teknis dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Pasal 27
(1) Verifikasi data teknis dilakukan oleh Tim Rekomendasi Teknis BBWS/BWS.
(2) Verifikasi data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan melakukan analisa terhadap data teknis yang diajukan pemohon dengan:
a. pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air;
b. neraca Air dengan memperhitungkan kesediaan Air dan pemanfaat Sumber Daya Air yang telah ada;
c. daya tampung dan daya dukung Sumber Air;
d. data kondisi lingkungan sekitar dan Sumber Air;
e. data prasarana Sumber Daya Air yang telah ada;
dan
f. dokumen teknis lain terkait yang dimiliki oleh pengelola Sumber Daya Air.
Pasal 28
(1) Penjelasan dari pemohon dilakukan setelah Tim Rekomendasi Teknis selesai melakukan verifikasi data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Dalam hal penjelasan dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterima, Tim Rekomendasi Teknis membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Tim Rekomendasi Teknis dan Pemohon.
(3) Dalam hal penjelasan dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Ketua Tim Rekomendasi Teknis membuat surat penolakan kepada pemohon dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis kembali dengan data yang sama.
(4) Dalam hal hasil risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan kejelasan kondisi lapangan, Tim Rekomendasi Teknis bersama dengan pemohon melakukan peninjauan lapangan.
Pasal 29
(1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(4), dilakukan dengan cara membandingkan risalah rapat dengan kondisi nyata di lapangan.
(2) Berdasarkan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Tim Rekomendasi Teknis membuat berita acara peninjauan lapangan.
Pasal 30
Pasal 31
(1) Rekomendasi Teknis yang telah disusun oleh Tim Rekomendasi Teknis ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS.
(2) Dalam hal isi Rekomendasi Teknis menyatakan pemohon memenuhi persyaratan teknis, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Rekomendasi Teknis, pemohon harus mengajukan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(3) Dalam hal permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) belum diajukan, Rekomendasi Teknis dianggap tidak berlaku.
Pasal 32
Format surat permohonan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Penyusunan Rekomendasi Teknis oleh BBWS/BWS meliputi tahapan:
a. pengecekan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Rekomendasi Teknis;
b. verifikasi data teknis;
c. penjelasan dari pemohon jika diperlukan;
d. peninjauan lapangan jika diperlukan;
e. penyusunan Rekomendasi Teknis; dan
f. penetapan Rekomendasi Teknis.
(1) Pengecekan kelengkapan persyaratan pengajuan permohonan Rekomendasi Teknis dilakukan oleh Sekretariat Tim Rekomendasi Teknis di BBWS/BWS yang merupakan bagian dari Tim Rekomendasi Teknis.
(2) Pengecekan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membuat isian daftar kelengkapan persyaratan.
(3) Dalam hal pengecekan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dinyatakan lengkap, Sekretariat Rekomendasi Teknis meneruskan proses permohonan Rekomendasi Teknis untuk dibahas oleh Tim Rekomendasi Teknis.
(4) Dalam hal pengecekan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, permohonan pengajuan Rekomendasi Teknis dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
Pasal 27
(1) Verifikasi data teknis dilakukan oleh Tim Rekomendasi Teknis BBWS/BWS.
(2) Verifikasi data teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan melakukan analisa terhadap data teknis yang diajukan pemohon dengan:
a. pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air;
b. neraca Air dengan memperhitungkan kesediaan Air dan pemanfaat Sumber Daya Air yang telah ada;
c. daya tampung dan daya dukung Sumber Air;
d. data kondisi lingkungan sekitar dan Sumber Air;
e. data prasarana Sumber Daya Air yang telah ada;
dan
f. dokumen teknis lain terkait yang dimiliki oleh pengelola Sumber Daya Air.
Pasal 28
(1) Penjelasan dari pemohon dilakukan setelah Tim Rekomendasi Teknis selesai melakukan verifikasi data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
(2) Dalam hal penjelasan dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diterima, Tim Rekomendasi Teknis membuat risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Tim Rekomendasi Teknis dan Pemohon.
(3) Dalam hal penjelasan dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Ketua Tim Rekomendasi Teknis membuat surat penolakan kepada pemohon dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Rekomendasi Teknis kembali dengan data yang sama.
(4) Dalam hal hasil risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memerlukan kejelasan kondisi lapangan, Tim Rekomendasi Teknis bersama dengan pemohon melakukan peninjauan lapangan.
Pasal 29
(1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat
(4), dilakukan dengan cara membandingkan risalah rapat dengan kondisi nyata di lapangan.
(2) Berdasarkan hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Tim Rekomendasi Teknis membuat berita acara peninjauan lapangan.
Pasal 30
Pasal 31
(1) Rekomendasi Teknis yang telah disusun oleh Tim Rekomendasi Teknis ditetapkan oleh Kepala BBWS/BWS.
(2) Dalam hal isi Rekomendasi Teknis menyatakan pemohon memenuhi persyaratan teknis, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Rekomendasi Teknis, pemohon harus mengajukan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(3) Dalam hal permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) belum diajukan, Rekomendasi Teknis dianggap tidak berlaku.
Pasal 32
Format surat permohonan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), tercantum dalam Lampiran
II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB Kelima
Verifikasi Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Atau Perizinan Penggunaan Sumber Daya Air
Dalam hal data permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air yang diajukan oleh pemohon telah dinyatakan lengkap oleh UPP, proses permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dilanjutkan ke proses verifikasi.
(1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilakukan untuk memeriksa:
a. Rekomendasi Teknis;
b. kesesuaian antara permohonan izin dengan Rekomendasi Teknis; dan
c. kelayakan teknis pemberian izin.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan oleh Tim Verifikasi Perizinan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(3) Dalam hal diperlukan, Tim Verifikasi Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melakukan peninjauan lapangan bersama dengan BBWS/BWS pada Wilayah Sungai lintas negara, Wilayah Sungai lintas provinsi, dan Wilayah Sungai strategis nasional.
(4) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan kedalam berita acara peninjauan lapangan sebagai bahan untuk pertimbangan dan saran dalam pemberian izin.
BAB Keenam
Penetapan Pemberian Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air
Dengan mempertimbangkan Rekomendasi Teknis hasil dari pembahasan Tim Verifikasi Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air dapat MEMUTUSKAN:
a. mengembalikan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dengan permintaan kelengkapan persyaratan;
b. menolak permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air; atau
c. MENETAPKAN izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
Pasal 36
(1) Dalam hal Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air mengembalikan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dengan permintaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, UPP meminta pemohon untuk melengkapi persyaratan perizinan yang belum lengkap.
(2) Dalam hal Menteri
c.q Direktur Jenderal menolak permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b:
a. Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air secara tertulis kepada pemohon izin; dan
b. pemohon izin tidak dapat mengajukan kembali permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air
atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dengan menggunakan data yang sama.
(3) Dalam hal Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air menerima permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air MENETAPKAN izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
Pasal 37
Keputusan Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air beserta persyaratannya diterima secara lengkap.
Pasal 38
Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat
(3), paling sedikit memuat:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
b. tempat atau lokasi pengusahaan atau penggunaan;
c. maksud dan tujuan;
d. cara pengambilan;
e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
f. kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air;
g. jadwal pengambilan Air dan kewajiban untuk melapor;
h. jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun;
i. gambar dan spesifikasi teknis bangunan;
j. jadwal pelaksanaan pembangunan;
k. jangka waktu berlakunya izin;
l. ketentuan hak dan kewajiban; dan
m. sanksi administratif.
BAB Ketujuh
Masa Berlaku Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air
(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
(2) Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.
(3) Jangka waktu izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diperpanjang.
BAB V
PERPANJANGAN, PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR ATAU IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Airsecara tertulis kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
(2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang apabila tidak terdapat perubahan:
a. kuota Air;
b. lokasi pengambilan Air;
c. cara pengambilan Air; dan/atau
d. bangunan pengambilan Air.
(3) Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air berakhir, permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air belum diajukan, izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pengguna Sumber Daya Air dapat mengajukan permohonan izin baru.
(4) Dalam hal permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin.
(5) Dalam hal permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air belum diajukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberitahukan mengenai masa berakhirnya izin.
(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan secara tertulis atau lisan oleh Menteri
c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(7) Format surat permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 41
Pasal 42
(1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberikan persetujuan atau
menolak permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Dalam hal Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air menolak permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air secara tertulis kepada pemohon izin.
(3) Pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dengan menggunakan data yang sama.
(4) Dalam hal Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri
c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air MENETAPKAN perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
Pasal 43
Pasal 44
Format surat permohonan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 45
(1) Tindak lanjut perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air berupa perubahan kuota Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf a, dilakukan oleh BBWS/BWS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Tindak lanjut perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air berupa perubahan lokasi pengambilan, perubahan cara
pengambilan, dan/atau perubahan bangunan pengambilan Air sebagaimana dimaksud 43 ayat
(5) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan oleh pemegang izin.
Pasal 46
(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) atau ayat (6) Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberikan persetujuan atau menolak permohonan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Dalam hal Menteri
c.q Direktur Jenderal menolak permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air secara tertulis kepada pemohon izin.
(3) Pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat mengajukan kembali permohonan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dengan menggunakan data yang sama.
(4) Dalam hal Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air menerima permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri cq Direktur Jenderal Sumber Daya Air MENETAPKAN perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
Pasal 47
(1) Pencabutan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan dalam hal:
a. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin Pengusahaan
Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air; atau
b. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Dalam hal izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi pada Sumber Air, selain ketentuan pencabutan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencabutan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air juga dilakukan apabila:
a. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air; atau
b. pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.
BAB Kesatu
Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air
(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Airsecara tertulis kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
(2) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang apabila tidak terdapat perubahan:
a. kuota Air;
b. lokasi pengambilan Air;
c. cara pengambilan Air; dan/atau
d. bangunan pengambilan Air.
(3) Dalam hal 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air berakhir, permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air belum diajukan, izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air tidak dapat diperpanjang dan pengguna Sumber Daya Air dapat mengajukan permohonan izin baru.
(4) Dalam hal permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sudah diajukan 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhirnya izin, perpanjangan izin paling lambat ditetapkan sebelum berakhirnya izin.
(5) Dalam hal permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air belum diajukan dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir, Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberitahukan mengenai masa berakhirnya izin.
(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan secara tertulis atau lisan oleh Menteri
c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(7) Format surat permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 41
Pasal 42
(1) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberikan persetujuan atau
menolak permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Dalam hal Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air menolak permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air secara tertulis kepada pemohon izin.
(3) Pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dengan menggunakan data yang sama.
(4) Dalam hal Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Menteri
c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air MENETAPKAN perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
BAB Kedua
Perubahan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air
(1) Ketentuan dalam izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dapat diubah oleh Menteri c.q Direktur Jenderal dalam hal:
a. keadaan yang dipakai sebagai dasar Rekomendasi Teknis mengalami perubahan;
b. perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti;
c. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
d. pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Dalam hal perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air diakibatkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, BBWS/BWS menyampaikan laporan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(3) Dalam hal perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui BBWS/BWS menyampaikan pemberitahuan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada pemegang izin.
(4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air MENETAPKAN perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(5) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa perubahan:
a. kuota Air;
b. lokasi pengambilan;
c. cara pengambilan; dan/atau
d. bangunan pengambilan Air.
(6) Perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air yang didasarkan pada permohonan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air diterima dengan persyaratan lengkap.
(7) Persyaratan lengkap untuk perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air;
c. rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan untuk diusahakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air;
f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS;
h. salinan izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan diubah;
i. rekapitulasi volume pengambilan Air;
j. foto copy akta perusahaan; dan
k. Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
(8) Persyaratan lengkap untuk perubahan izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Air;
c. rencana tempat atau lokasi penggunaan;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan untuk digunakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Sumber Daya Air;
f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS;
h. salinan izin Penggunaan Sumber Daya Air yang akan diubah;
i. fotokopi kartu tanda penduduk, kepala keluarga atau ketua kelompok;
j. fotokopi kartu keluarga atau akta/bukti pendirian kelompok atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah; dan
k. Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
(9) Persyaratan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air yang telah dinyatakan lengkap oleh UPP dilanjutkan ke proses verifikasi.
(10) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), dilakukan untuk memeriksa:
a. Rekomendasi Teknis;
b. kesesuaian antara permohonan perubahan izin dengan Rekomendasi Teknis; dan
c. kelayakan teknis perubahan izin.
(11) Tata cara pengajuan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, mengikuti ketentuan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri ini.
Pasal 44
Format surat permohonan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 45
(1) Tindak lanjut perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air berupa perubahan kuota Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf a, dilakukan oleh BBWS/BWS dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak tanggal penetapan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Tindak lanjut perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air berupa perubahan lokasi pengambilan, perubahan cara
pengambilan, dan/atau perubahan bangunan pengambilan Air sebagaimana dimaksud 43 ayat
(5) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan oleh pemegang izin.
Pasal 46
(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) atau ayat (6) Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air memberikan persetujuan atau menolak permohonan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Dalam hal Menteri
c.q Direktur Jenderal menolak permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air wajib memberitahukan alasan penolakan permohonan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air secara tertulis kepada pemohon izin.
(3) Pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat mengajukan kembali permohonan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dengan menggunakan data yang sama.
(4) Dalam hal Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air menerima permohonan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri cq Direktur Jenderal Sumber Daya Air MENETAPKAN perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
BAB Ketiga
Pencabutan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air
(1) Pencabutan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan dalam hal:
a. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam izin Pengusahaan
Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air; atau
b. pemegang izin melakukan penyalahgunaan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Dalam hal izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi pada Sumber Air, selain ketentuan pencabutan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencabutan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air juga dilakukan apabila:
a. pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air; atau
b. pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin.
BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR ATAU IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
(1) Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air berhak untuk:
a. memperoleh dan mengusahakan Air Permukaan, Sumber Air Permukaan, dan/atau Daya Air Permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air; dan
b. membangun prasarana dan sarana Sumber Daya Air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Dalam hal terjadi perubahan kondisi Sumber Air dan ketersediaan Air, izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan.
Pasal 49
(1) Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air wajib untuk:
a. mematuhi ketentuan dalam izin;
b. membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
d. melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air;
e. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air;
f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
g. memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
(2) Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air yang memerlukan konstruksi pada Sumber Air, selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berkewajiban untuk:
a. mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi;
b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
c. menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
d. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
(3) Dalam hal pelaksanaan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
(4) Kewajiban untuk membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pemegang izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar atau yang cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air.
Pasal 50
Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dilarang menyewakan dan/atau memindahtangankan sebagian atau seluruh izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada pihak lain.
BAB Kesatu
Hak Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air
(1) Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air berhak untuk:
a. memperoleh dan mengusahakan Air Permukaan, Sumber Air Permukaan, dan/atau Daya Air Permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air; dan
b. membangun prasarana dan sarana Sumber Daya Air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Dalam hal terjadi perubahan kondisi Sumber Air dan ketersediaan Air, izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan.
BAB Kedua
Kewajiban Pemegang Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau Izin Penggunaan Sumber Daya Air
(1) Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air wajib untuk:
a. mematuhi ketentuan dalam izin;
b. membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi Sumber Daya Air;
d. melindungi dan mengamankan prasarana Sumber Daya Air;
e. melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran Air;
f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
g. memberikan akses untuk penggunaan Air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.
(2) Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air yang memerlukan konstruksi pada Sumber Air, selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga berkewajiban untuk:
a. mencegah terjadinya pencemaran Air akibat pelaksanaan konstruksi;
b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
c. menjamin kelangsungan pemenuhan Air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
d. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya; dan
e. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun.
(3) Dalam hal pelaksanaan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
(4) Kewajiban untuk membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi pemegang izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar atau yang cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air.
Pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dilarang menyewakan dan/atau memindahtangankan sebagian atau seluruh izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada pihak lain.
BAB VII
PENGAWASAN IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR ATAU IZIN PENGGUNAAN SUMBER DAYA AIR
(1) Pengawasan atas pelaksanaan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air bertujuan untuk menjamin ditaatinya ketentuan yang tercantum dalam izin.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terhadap:
a. kesesuaian identitas antara pemegang izin dengan pengguna Sumber Daya Air atau pengusaha Sumber Daya Air;
b. kesesuaian antara pelaksanaan dengan ketentuan dalam izin beserta ketentuan peraturan mengenai standar, prosedur, dan kriteria yang terkait;
c. kesesuaian antara prasarana dan sarana yang tercantum dalam izin dengan prasarana dan sarana yang dibangun;
d. dampak negatif yang ditimbulkan; atau
e. Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air yang belum memperoleh izin.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilakukan oleh BBWS/BWS dan dapat melibatkan peran masyarakat.
(4) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diwujudkan dalam bentuk laporan atau pengaduan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/atau peningkatan penyelenggaraan Pengusahaan Sumber Daya Air atau penggunaan Sumber Daya Air.
(6) Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dalam bentuk peringatan, pemberian sanksi, dan bentuk tindakan lain.
Pasal 52
Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Wilayah Sungai yang menjadi wewenang dan tanggung jawab gubernur atau bupati/walikota.
Dalam hal Badan Usaha Milik Negara pengelola Sumber Daya Air atau Badan Usaha Milik Negara penyelenggara pengembangan sistem penyediaan Air minum melakukan Pengusahaan Sumber Daya Air di luar penugasannya, kegiatan usaha dan pengajuan izin Pengusahaan Sumber Daya Air harus dilakukan oleh:
a. anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara; atau
b. badan usaha lain melalui penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara.
Pasal 54
(1) Izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk penggunaan Air, Sumber Air, dan Daya Air dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
(2) Pemanfaatan aliran Air dan pemanfaatan Air yang berada pada kawasan hutan lindung dan hutan produksi, izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan
Rekomendasi Teknis dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.
Pasal 55
(1) Dalam hal izin Pengusahaan Sumber Daya Air dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha bukan berbentuk badan hukum yang kemudian pemilik usahanya berubah, izin Pengusahaan Sumber Daya Air batal dengan sendirinya.
(2) Dalam hal izin Pengusahaan Sumber Daya Air diberikan kepada badan usaha yang berbentuk badan hukum yang nama badan usahanya berubah, izin batal dengan sendirinya.
(3) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap memperoleh izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang sedang berjalan setelah mengajukan pembaruan izin.
(4) Pembaruan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan pemilik usaha atau perubahan nama badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
(5) Pembaruan izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diajukan kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Sumber Daya Air dengan melampirkan:
a. bukti kepemilikan usaha atau anggaran dasar badan usaha yang berbentuk badan hukum;
b. izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebelumnya;
c. salinan Rekomendasi Teknis dari izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebelumnya; dan
d. surat pernyataan bahwa pemilik usaha yang baru akan tetap melaksanakan segala ketentuan serta hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin pengusahaan Sumber Daya Air.
(6) Selama proses pembaruan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemilik usaha yang baru atau badan usaha berbentuk badan hukum yang baru tetap mendapatkan alokasi Air.
Pasal 56
Dalam hal pemanfaatan Sumber Daya Air dilakukan pada daerah irigasi di atas 3.000 ha (tiga ribu hektare), tata cara pengajuan, perpanjangan, perubahan, pencabutan, dan pembaruan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:
a. izin Penggunaan Sumber Daya Air yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir;
b. izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk pelaksanaan konstruksi pada Sumber Air yang telah diberikan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin berakhir;
c. permohonan izin Penggunaan Sumber Daya Air yang masih dalam proses dan telah lengkap persyaratannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air Dan/Atau Sumber Air;
d. Permohonan Izin Penggunaan Sumber Daya Air yang permohonannya diajukan setelah berlakunya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; dan
e. Peraturan daerah yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara dan persyaratan pemberian izin Penggunaan Sumber Daya Air tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 50/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Sumber Daya Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Januari 2016 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, ttd M. BASUKI HADIMULJONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA
(1) Pemenuhan keperluan Air dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi kuota Air yang jumlahnya:
a. melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 (seratus lima puluh) orang dari 1 (satu) titik pengambilan; atau
b. lebih dari 60 (enam puluh) liter per orang per hari.
(2) Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dapat berupa mempertinggi, memperendah, dan membelokkan Sumber Air.
(3) Sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi prasarana irigasi, Air irigasi, manajemen irigasi, institusi pengelola irigasi, dan sumber daya manusia.
(4) Kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat berupa:
a. pemenuhan Air untuk pembangkit listrik tenaga minihidro atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk kepentingan perorangan atau kelompok masyarakat;
b. pemanfaatan ruang Sumber Air untuk kegiatan konstruksi bagi perorangan atau kepentingan umum baik yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat maupun pemerintah antara lain jembatan, bendungan, tanggul, dermaga, jaringan atau rentangan perpipaan, jaringan kabel listrik;
c. pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi bagi perorangan atau kepentingan umum baik yang dibangun oleh perorangan, kelompok masyarakat maupun pemerintah antara lain jembatan, tanggul, dermaga, jaringan perpipaan, jaringan kabel listrik/telepon, dan prasarana Sumber Daya Air;
d. budidaya perikanan yang menggunakan Air tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga di luar sistem irigasi yang sudah ada untuk memenuhi kepentingan sendiri;
e. wisata atau olahraga Air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha antara lain perahu dan sepeda Air;
f. pemanfaatan Sumber Daya Air untuk kepentingan penelitian, pengembangan dan pendidikan; dan
g. penggunaan Air untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya.
(1) Pengajuan Rekomendasi Teknis untuk Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air;
c. rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air;
d. jumlah Air yang diperlukan untuk diusahakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air;
f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g. gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan;
h. rencana pelaksanaan pembangunan bangunan dan/atau prasarana;
i. hasil konsultasi publik atas rencana pengusahaan Sumber Daya Air;
j. rencana operasi dan pemeliharaan pada Sumber Air;
k. bukti kepemilikan atau penguasaan lahan;
l. izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup- upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang; dan
m. foto copy akta perusahaan.
(2) Pengajuan Rekomendasi Teknis untuk Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, memuat:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Air;
c. rencana tempat atau lokasi penggunaan;
d. cara pengambilan;
e. gambar detail desain jenis atau tipe prasarana yang akan dibangun, spesifikasi teknis, serta jadwal dan metode pelaksanaan;
f. kuota Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air;
g. gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat;
h. fotokopi kartu tanda penduduk, kepala keluarga atau ketua kelompok;
i. fotokopi kartu keluarga atau akta/bukti pendirian kelompok atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah; dan
j. izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau izin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup- upaya pemantauan lingkungan hidup atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari instansi yang berwenang.
(3) Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j dikecualikan bagi pengajuan Rekomendasi Teknis Penggunaan Sumber Daya Air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari yang cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami Sumber Air.
(1) Penyusunan Rekomendasi Teknis dilakukan oleh Tim Rekomendasi Teknis berdasarkan verifikasi data teknis.
(2) Dalam hal pemohon memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan dianggap cukup, penyusunan Rekomendasi Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis dilakukan berdasarkan verifikasi data teknis dan risalah rapat penjelasan pemohon.
(3) Dalam hal pemohon bersama Tim Rekomendasi Teknis melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1), penyusunan Rekomendasi Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis dilakukan berdasarkan verifikasi data teknis dan berita acara peninjauan lapangan.
(4) Dalam hal pemohon memberikan penjelasan dan bersama Tim Rekomendasi Teknis melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), penyusunan Rekomendasi Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis dilakukan berdasarkan verifikasi data teknis, risalah rapat penjelasan pemohon, dan berita acara peninjauan lapangan.
(5) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk Pengusahaan Sumber Daya Air atau penggunaan Sumber Daya Air, memuat:
a. jenis pengusahaan atau penggunaan yang diperbolehkan;
b. lokasi pengusahaan atau pengambilan Air;
c. jumlah pengusahaan atau pengambilan Air;
d. cara pengusahaan atau pengambilan Air;
e. rencana desain bangunan dan/atau prasarana;
f. neraca Air pada Wilayah Sungai dan/atau pemanfaatan Air;
g. dampak pemanfaatan Air terhadap Sumber Air dan lingkungan sekitar;
h. pertimbangan potensi konflik sosial masyarakat sekitar lokasi;
i. kelayakan kondisi Sumber Air; dan
j. pernyataan bahwa pemohon Rekomendasi Teknis memenuhi persyaratan teknis atau tidak memenuhi persyaratan teknis.
(6) Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi pada Sumber Air, Rekomendasi Teknis selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), juga memuat:
a. kelayakan kondisi geologis Sumber Air;
b. kelayakan material dan peralatan konstruksi;
c. dampak konstruksi terhadap Sumber Air dan pemanfaatan Air;
d. layak atau tidaknya konstruksi berada pada Sumber Air; dan
e. gambar dan spesifikasi teknis bangunan yang disetujui oleh BBWS/BWS.
(7) Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air memanfaatkan barang milik negara, Rekomendasi Teknis juga memuat kajian teknis, kajian ekonomi, dan kajian dampak sosial mengenai rencana pemanfaatan barang milik negara oleh pemohon.
(8) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain berupa:
a. lahan;
b. saluran irigasi;
c. bendung;
d. tanggul; dan
e. prasarana lainnya.
(1) Penyusunan Rekomendasi Teknis dilakukan oleh Tim Rekomendasi Teknis berdasarkan verifikasi data teknis.
(2) Dalam hal pemohon memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan dianggap cukup, penyusunan Rekomendasi Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis dilakukan berdasarkan verifikasi data teknis dan risalah rapat penjelasan pemohon.
(3) Dalam hal pemohon bersama Tim Rekomendasi Teknis melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat
(1), penyusunan Rekomendasi Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis dilakukan berdasarkan verifikasi data teknis dan berita acara peninjauan lapangan.
(4) Dalam hal pemohon memberikan penjelasan dan bersama Tim Rekomendasi Teknis melakukan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), penyusunan Rekomendasi Teknis oleh Tim Rekomendasi Teknis dilakukan berdasarkan verifikasi data teknis, risalah rapat penjelasan pemohon, dan berita acara peninjauan lapangan.
(5) Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), untuk Pengusahaan Sumber Daya Air atau penggunaan Sumber Daya Air, memuat:
a. jenis pengusahaan atau penggunaan yang diperbolehkan;
b. lokasi pengusahaan atau pengambilan Air;
c. jumlah pengusahaan atau pengambilan Air;
d. cara pengusahaan atau pengambilan Air;
e. rencana desain bangunan dan/atau prasarana;
f. neraca Air pada Wilayah Sungai dan/atau pemanfaatan Air;
g. dampak pemanfaatan Air terhadap Sumber Air dan lingkungan sekitar;
h. pertimbangan potensi konflik sosial masyarakat sekitar lokasi;
i. kelayakan kondisi Sumber Air; dan
j. pernyataan bahwa pemohon Rekomendasi Teknis memenuhi persyaratan teknis atau tidak memenuhi persyaratan teknis.
(6) Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air memerlukan konstruksi pada Sumber Air, Rekomendasi Teknis selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), juga memuat:
a. kelayakan kondisi geologis Sumber Air;
b. kelayakan material dan peralatan konstruksi;
c. dampak konstruksi terhadap Sumber Air dan pemanfaatan Air;
d. layak atau tidaknya konstruksi berada pada Sumber Air; dan
e. gambar dan spesifikasi teknis bangunan yang disetujui oleh BBWS/BWS.
(7) Dalam hal Pengusahaan Sumber Daya Air atau Penggunaan Sumber Daya Air memanfaatkan barang milik negara, Rekomendasi Teknis juga memuat kajian teknis, kajian ekonomi, dan kajian dampak sosial mengenai rencana pemanfaatan barang milik negara oleh pemohon.
(8) Barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat
(7), merupakan semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, antara lain berupa:
a. lahan;
b. saluran irigasi;
c. bendung;
d. tanggul; dan
e. prasarana lainnya.
(1) Penetapan keputusan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap.
(2) Persyaratan lengkap untuk perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air;
c. rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan untuk diusahakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air;
f. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS;
g. rekapitulasi volume pengambilan Air 1 (satu) tahun terakhir;
h. bukti setor/pembayaran pajak Air Permukaan 1 (satu) tahun terakhir;
i. bukti setor/pembayaran biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air1 (satu) tahun terakhir;
j. salinan izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang;
k. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan;
l. Rekomendasi Teknis dari kepala BBWS/BWS; dan
m. fotokopi akta perusahaan.
(3) Persyaratan lengkap untuk perpanjangan izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Air;
c. rencana tempat atau lokasi penggunaan.
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan untuk digunakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Sumber Daya Air;
f. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS;
g. rekapitulasi volume pengambilan Air 1 (satu) tahun terakhir;
h. salinan izin Penggunaan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang;
i. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan;
dan
j. Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
(4) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang telah dinyatakan lengkap oleh UPP dilanjutkan ke proses verifikasi.
(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dilakukan untuk memeriksa:
a. Rekomendasi Teknis;
b. kesesuaian antara permohonan perpanjangan izin dengan Rekomendasi Teknis; dan
c. kelayakan teknis perpanjangan izin.
(6) Tata cara pengajuan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, mengikuti ketentuan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri ini.
(7) Dalam hal permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum ditetapkan, permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dapat dianggap disetujui.
(1) Ketentuan dalam izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dapat diubah oleh Menteri c.q Direktur Jenderal dalam hal:
a. keadaan yang dipakai sebagai dasar Rekomendasi Teknis mengalami perubahan;
b. perubahan kondisi lingkungan Sumber Daya Air yang sangat berarti;
c. perubahan kebijakan pemerintah; dan/atau
d. pemegang izin mengajukan permohonan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(2) Dalam hal perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air diakibatkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, BBWS/BWS menyampaikan laporan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air dan memberitahukan perubahan dimaksud secara tertulis kepada pemegang izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(3) Dalam hal perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air melalui BBWS/BWS menyampaikan pemberitahuan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air kepada pemegang izin.
(4) Dalam jangka waktu paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Menteri c.q Direktur Jenderal Sumber Daya Air MENETAPKAN perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin penggunaan Sumber Daya Air.
(5) Perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa perubahan:
a. kuota Air;
b. lokasi pengambilan;
c. cara pengambilan; dan/atau
d. bangunan pengambilan Air.
(6) Perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air yang didasarkan pada permohonan pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air diterima dengan persyaratan lengkap.
(7) Persyaratan lengkap untuk perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air;
c. rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan untuk diusahakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air;
f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS;
h. salinan izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan diubah;
i. rekapitulasi volume pengambilan Air;
j. foto copy akta perusahaan; dan
k. Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
(8) Persyaratan lengkap untuk perubahan izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Air;
c. rencana tempat atau lokasi penggunaan;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan untuk digunakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Sumber Daya Air;
f. jenis prasarana dan teknologi yang akan digunakan;
g. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS;
h. salinan izin Penggunaan Sumber Daya Air yang akan diubah;
i. fotokopi kartu tanda penduduk, kepala keluarga atau ketua kelompok;
j. fotokopi kartu keluarga atau akta/bukti pendirian kelompok atau surat keterangan keberadaan kelompok dari kepala desa atau lurah; dan
k. Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
(9) Persyaratan perubahan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air yang telah dinyatakan lengkap oleh UPP dilanjutkan ke proses verifikasi.
(10) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(9), dilakukan untuk memeriksa:
a. Rekomendasi Teknis;
b. kesesuaian antara permohonan perubahan izin dengan Rekomendasi Teknis; dan
c. kelayakan teknis perubahan izin.
(11) Tata cara pengajuan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, mengikuti ketentuan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri ini.
(1) Penetapan keputusan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan perpanjangan izin beserta persyaratan lengkap.
(2) Persyaratan lengkap untuk perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan pengusahaan Sumber Daya Air;
c. rencana lokasi penggunaan/pengambilan Air;
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan untuk diusahakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk pengusahaan Sumber Daya Air;
f. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS;
g. rekapitulasi volume pengambilan Air 1 (satu) tahun terakhir;
h. bukti setor/pembayaran pajak Air Permukaan 1 (satu) tahun terakhir;
i. bukti setor/pembayaran biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air1 (satu) tahun terakhir;
j. salinan izin Pengusahaan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang;
k. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan;
l. Rekomendasi Teknis dari kepala BBWS/BWS; dan
m. fotokopi akta perusahaan.
(3) Persyaratan lengkap untuk perpanjangan izin Penggunaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. nama, pekerjaan, dan alamat pemohon;
b. maksud dan tujuan penggunaan Air;
c. rencana tempat atau lokasi penggunaan.
d. jumlah Air dan/atau dimensi ruang pada Sumber Air yang diperlukan untuk digunakan;
e. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Sumber Daya Air;
f. gambar tipe prasarana yang telah disetujui oleh BBWS/BWS;
g. rekapitulasi volume pengambilan Air 1 (satu) tahun terakhir;
h. salinan izin Penggunaan Sumber Daya Air yang akan diperpanjang;
i. laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan;
dan
j. Rekomendasi Teknis dari Kepala BBWS/BWS.
(4) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), yang telah dinyatakan lengkap oleh UPP dilanjutkan ke proses verifikasi.
(5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), dilakukan untuk memeriksa:
a. Rekomendasi Teknis;
b. kesesuaian antara permohonan perpanjangan izin dengan Rekomendasi Teknis; dan
c. kelayakan teknis perpanjangan izin.
(6) Tata cara pengajuan Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, mengikuti ketentuan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Menteri ini.
(7) Dalam hal permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum ditetapkan, permohonan perpanjangan izin Pengusahaan Sumber Daya Air atau izin Penggunaan Sumber Daya Air dapat dianggap disetujui.