PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2015 tentang INDIKATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERMEN Nomor 9 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan oleh Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota untuk mengetahui keberhasilan kinerja suatu program atau kegiatan, serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 3

Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memuat: a. formulir; b. penjelasan pengisian formulir; dan c. butir-butir kesepakatan internasional terkait dengan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 4

(1) Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari: a. indikator prasyarat; b. indikator dasar; dan c. indikator utama. (2) Masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG); b. pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan c. pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Pasal 5

(1) Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah diisi oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai salah satu dasar pemberian penghargaan (reward) bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang telah berhasil melaksanakan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2015 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ERLINDUNGAN ANAK YOHANA YEMBISE Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2015 MENTERIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY