PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERMEN Nomor 8 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai atas dasar capaian kinerja bulanan dan kehadiran dengan besaran sesuai kelas jabatan. 3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi. 4. Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrasi, dan Jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang meskipun berbeda dalam jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam tingkat kesulitan dan tanggung jawab, serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja. 5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki Jabatan pemerintahan. 6. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh Pegawai setiap tahun. 7. Kinerja PNS adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan perilaku kerja. 8. Capaian SKP Bulanan adalah capaian kinerja setiap bulan masing-masing Pegawai sebagaimana ditetapkan dalam rencana SKP. 9. Pejabat Penilai Kinerja Pegawai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai dengan ketentuan paling rendah Pejabat pengawas atau Pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan. 10. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 11. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 12. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 13. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. 14. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk menuntut ilmu, mendapat pendidikan atau pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri dengan biaya negara atau dengan biaya pemerintah negara asing, badan internasional atau badan swasta asing, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS. 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. 16. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB IV

DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 7

Koreksi

Disiplin Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diukur berdasarkan: a. kehadiran Pegawai; dan b. kepatuhan terhadap ketentuan Disiplin PNS.

Pasal 8

Koreksi

(1) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diukur dengan memenuhi Jam Kerja selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. (2) Jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jam Kerja formal, yaitu 37 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu atau 7 jam 30 menit dalam 1 (satu) hari; dan b. Jam Kerja efektif, yaitu 26 jam 30 menit dalam 1 (satu) minggu atau 5 jam 30 menit dalam 1 (satu) hari. (3) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan Pegawai dengan mencatatkan kehadiran yang meliputi waktu kedatangan dan kepulangan pada: a. Senin s.d. Kamis : pukul 07.30 WIB – 16.00 WIB waktu istirahat : pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB b. Jumat : pukul 07.30 WIB – 16.30 WIB waktu istirahat : pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB (4) Waktu kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan toleransi dengan batas waktu kedatangan kerja paling lama pukul 08.30 WIB dengan waktu kepulangan kerja memenuhi Jam Kerja formal dan tidak dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja. (5) Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) pada bulan Ramadhan atau keadaan kahar dilaksanakan sesuai dengan kebijakan pemerintah. (6) Pengukuran kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan periode mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal terakhir bulan berjalan.

Pasal 9

Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila tanpa Alasan yang Sah: a. tidak masuk bekerja; b. terlambat mencatatkan waktu kedatangan; c. mencatatkan waktu kepulangan sebelum waktunya; d. tidak berada di tempat tugas; dan/atau e. tidak melakukan pencatatan kehadiran.

Pasal 10

(1) Setiap Pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan melalui aplikasi pencatatan kehadiran. (2) Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual, dalam hal terjadi kondisi: a. aplikasi pencatatan kehadiran mengalami kendala atau gangguan lain yang dibuktikan dengan berita acara dari unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi yang menangani aplikasi pencatatan kehadiran; atau b. Pegawai belum terdaftar dalam aplikasi pencatatan kehadiran. (3) Kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian bertanggung jawab terhadap keabsahan pencatatan kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Dalam hal pencatatan kehadiran sistem aplikasi kinerja tidak berfungsi atau dinyatakan mengalami gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pegawai mengisi capaian kinerja secara manual sesuai dengan format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Pencatatan kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Pegawai yang tidak melakukan pencatatan kehadiran pada aplikasi kehadiran karena lupa wajib membuat surat keterangan sesuai dengan format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 12

(1) Pegawai wajib membuat surat tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal: a. melaksanakan tugas kedinasan dan/atau perjalanan dinas sehingga tidak melakukan pencatatan waktu kedatangan dan/atau kepulangan kerja; atau b. mendapat tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.

Pasal 13

(1) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit selama 1 (satu) hari wajib membuat surat keterangan sakit sesuai dengan format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 1 (satu) hari wajib mengajukan cuti sakit dan menyampaikan surat keterangan sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Surat keterangan sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 14

(1) Pegawai yang terlambat mencatatkan waktu kedatangan dan/atau mencatatkan waktu kepulangan sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak, wajib mengajukan permohonan izin kepada atasan langsung. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat surat keterangan dengan mencantumkan alasan sesuai dengan format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kedua

Kehadiran Pegawai

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 19

Koreksi

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan secara langsung melalui rekening Pegawai yang bersangkutan. (2) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai wajib mengembalikan ke kas negara melalui unit kerja yang mengelola keuangan. (3) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang mengelola keuangan wajib membayar kekurangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 20

Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk: a. perubahan pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana, mulai diberikan kepada Pegawai pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas; b. perubahan Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pelaksana, mulai diberikan kepada Pegawai terhitung sejak tanggal penetapan Kelas Jabatan yang baru; c. calon PNS diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatan yang diduduki pada tanggal 1 (satu) di bulan berikutnya; atau d. Pegawai dari instansi lain yang pindah kerja ke Kemen PPPA diberikan Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang ditetapkan di Kemen PPPA, pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal penetapan sebagai Pegawai di Kemen PPPA.

Pasal 21

(1) Pegawai yang mengalami mutasi Jabatan sehingga menyebabkan perubahan Kelas Jabatan maka Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan baru diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah: a. dilakukan pelantikan bagi pejabat struktural; b. dilakukan pelantikan bagi pejabat fungsional pada pengangkatan pertama; atau c. ditetapkannya surat keputusan oleh pejabat yang berwenang bagi pejabat fungsional dan pelaksana. (2) Dalam hal perubahan Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada tanggal 1 (satu), Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan baru diberikan pada bulan tersebut.

Pasal 22

(1) Pembayaran Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar diberikan sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir setelah diberhentikan dari jabatan. (2) Dalam hal Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar mengajukan perpanjangan Tugas Belajar dilaksanakan dengan ketentuan: a. Pegawai yang mengajukan perpanjangan pertama Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen); dan b. Pegawai yang mengajukan perpanjangan kedua Tugas Belajar diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) selama masa perpanjangan.

Pasal 23

(1) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibayarkan sesuai dengan capaian SKP yang dikonversi dari capaian indeks prestasi kumulatif setiap semester atau periode lain yang berlaku. (2) Persentase pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. predikat dengan pujian, sangat memuaskan, atau memuaskan dengan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen); atau b. predikat cukup dengan pembayaran Tunjangan Kinerja sebesar 80% (delapan puluh persen). (3) Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar wajib menyampaikan capaian indeks prestasi kumulatif setiap semester atau periode paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerbitan indeks prestasi kumulatif. (4) Pegawai yang telah habis masa perpanjangan tugas belajarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) tidak dibayarkan Tunjangan Kinerja.

Pasal 24

(1) Pegawai yang diberhentikan sementara karena terlibat kasus hukum pidana dan/atau dilakukan penahanan, tidak diberikan Tunjangan Kinerja terhitung sejak ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara. (2) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, Pegawai tersebut memperoleh pembayaran Tunjangan Kinerja terhitung sejak yang bersangkutan diangkat kembali dalam Jabatan.

Pasal 25

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Kemen PPPA dibayarkan sesuai dengan ketentuan penghitungan Tunjangan Kinerja berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 26

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian pada Jabatan lainnya diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pegawai yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian dalam Jabatan yang setingkat mendapat tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja Jabatan yang dirangkapnya; dan b. Pegawai yang merangkap pelaksana tugas atau pelaksana harian dalam Jabatan satu tingkat di atas Jabatan definitifnya menerima Tunjangan Kinerja sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada Jabatan definitifnya dengan Tunjangan Kinerja dalam Jabatan yang dirangkapnya. (2) Dalam hal Pegawai ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian lebih dari satu Jabatan, diberikan satu tambahan Tunjangan Kinerja yang jumlahnya lebih besar. (3) Tunjangan Kinerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah dilakukan penunjukan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian dengan penugasan paling cepat 1 (satu) bulan. (4) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah ditetapkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang. (5) Pelaksanaan pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan pengenaan pajak atas tambahan Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2022 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

Pasal 32