PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2016 tentang HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERMEN Nomor 8 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan pemerintah daerah sebagai acuan dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Dinas tipe A, tipe B, dan tipe C.

Pasal 4

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dengan klasifikasi atas: a. tipe A yaitu dengan beban kerja yang besar; b. tipe B yaitu dengan beban kerja yang sedang; dan c. tipe C yaitu dengan beban kerja yang kecil.

Pasal 5

Klasifikasi dinas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan nilai variabel sebagai berikut: a. dinas tipe A apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 800 (delapan ratus); b. dinas tipe B apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 600 (enam ratus) sampai dengan 800 (delapan ratus); dan c. dinas tipe C apabila hasil perhitungan nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus) sampai dengan 600 (enam ratus).

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 2016 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd. YOHANA YEMBISE Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2016 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pasal 3

Hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari Dinas tipe A, tipe B, dan tipe C.