PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015

PERMEN Nomor 7 Tahun 2015

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 4. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 5. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan kualitas hidup perempuan di berbagai bidang pembangunan sehingga perempuan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil, efektif, dan akuntabel. 6. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Dekonsentrasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah Provinsi. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

Koreksi

(1) Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun anggaran 2015 kepada 34 (tiga puluh empat) Gubernur Pemerintah Provinsi. (2) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilimpahkan kepada Gubernur dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. (3) Rincian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Pelimpahan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan 31 Desember Tahun 2015

Pasal 4

(1) Gubernur MENETAPKAN SKPD Provinsi sebagai pelaksana pengelolaan dana dekonsentrasi. (2) SKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan kerja perangkat daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan. (3) Dalam melaksanakan pengelolaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur MENETAPKAN pengelola keuangan yang meliputi: a. kuasa pengguna anggaran/barang; b. pejabat pembuat komitmen; c. pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar; dan d. bendahara pengeluaran. (4) Gubernur menyampaikan hasil penetapan kuasa pengguna anggaran/barang dan perangkat pengelola keuangan kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan. (5) Apabila ada penggantian pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur segera MENETAPKAN pejabat yang diberi wewenang atau MENETAPKAN pejabat pengelola keuangan sementara hingga ditetapkannya pejabat pengelola keuangan definitif.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan dana dekonsentrasi oleh SKPD Provinsi sebagaimana berpedoman kepada peraturan perundangundangan. (2) Pengelolaan dana dekonsentrasi yang dilimpahkan wajib dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 6

SKPD Provinsi dilarang melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang mengakibatkan perubahan output kegiatan termasuk perubahan pagu antar program dan pagu antar kegiatan.

Pasal 7

(1) Kepala SKPD Provinsi wajib menyusun dan melaporkan pelaksanaan dana dekonsentrasi. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. (3) Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (4) Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; c. catatan atas laporan keuangan; dan d. laporan barang.

Pasal 8

(1) Laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan pada akhir tahun. (2) Laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD Provinsi kepada: a. Gubernur; dan b. Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian, para Deputi, dan Inspektur.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2015 tentang PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI TAHUN ANGGARAN 2015

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15