PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERMEN Nomor 5 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 3. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 4. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 5. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari kegiatan- kegiatan dalam satu program. 6. Program adalah penjabaran kebijakan kementerian/lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi kementerian/lembaga yang bersangkutan. 7. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan Keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 8. Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh kementerian/lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program. 9. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu Program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis kementerian/lembaga yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (output). 10. Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu Kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (output). 11. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja Program dan Kegiatan yang telah direncanakan. 12. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (outcome) dari suatu Program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian. 13. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas Keluaran (output) dari suatu Kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program. 14. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi kementerian. 15. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja. 16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 17. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. 18. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan Program, kebijakan, sasaran, dan tujuan, serta Indikator Kinerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra. 19. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 20. Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. 21. Unit Organisasi adalah Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 22. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. 23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB II

RENSTRA

Pasal 4

Koreksi

(1) Renstra menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran serta Perjanjian Kinerja. (2) Menteri menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan Kemen PPPA untuk periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. (3) Unit Kerja Eselon I, Inspektorat, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA menyusun Renstra sebagai dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Renstra Kemen PPPA.

Pasal 5

(1) Renstra Kemen PPPA mencakup hal yang lebih strategis terkait dengan dukungannya kepada pelaksanaan visi dan misi PRESIDEN, serta kebijakan dan strategi nasional dan pencapaian sasaran pembangunan nasional. (2) Renstra Unit Kerja Eselon I, Inspektorat, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA memuat pelaksanaan kebijakan dan strategi Unit Kerja Eselon I, Inspektorat, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kemen PPPA. (3) Untuk menggambarkan alur perencanaan dan strategi pencapaian tujuan yang dapat berjalan dengan baik, Unit Kerja Eselon I, Inspektorat, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA menyusun cascade atau bagan alur perencanaan.

Pasal 6

Renstra Unit Kerja Eselon I, Inspektorat, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I, Inspektorat, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Renstra Kemen PPPA.

Pasal 7

(1) Renstra Kemen PPPA disampaikan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (2) Renstra Unit Kerja Eselon I, Inspektorat, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA disampaikan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I, Inspektorat, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian dan Inspektur.

Pasal 8

(1) Renstra dapat diubah dengan ketentuan sebagai berikut: a. kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, dan/atau Peraturan yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan Indikator Kinerja secara signifikan; b. adanya perubahan struktur organisasi dan tatakerja Kemen PPPA yang ditetapkan melalui Peraturan PRESIDEN, sepanjang berdampak pada perubahan sasaran dan Indikator Kinerja secara signifikan; dan/atau c. kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian berwenang dalam urusan pemerintahan perencanaan dan/atau penganggaran, sepanjang berdampak pada perubahan sasaran dan Indikator Kinerja secara signifikan. (2) Perubahan Renstra Kemen PPPA ditetapkan dalam Peraturan Menteri. (3) Perubahan Renstra Unit Kerja Eselon I, Inspektorat, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja Eselon I, Inspektorat, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA dengan mengacu pada perubahan Renstra Kemen PPPA. (4) Tata cara penyusunan Renstra Unit Kerja Eselon I, Inspektorat, dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17