Koreksi Pasal 25

(1) Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada Ormas tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan sesuai dengan prosedur. (2) Prosedur Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, kewenangan kabupaten/kota meliputi: 1. peran Ormas dalam Pemberdayaan Perempuan; 2. peran perempuan dalam politik; 3. kepemimpinan perempuan; 4. literasi hukum bagi perempuan; 5. literasi sosial bagi perempuan; dan 6. kewirausahaan perempuan; b. advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, hukum, sosial, dan ekonomi, kewenangan kabupaten/kota meliputi: 1. penguatan kebijakan tentang peningkatan partisipasi Ormas, serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan; 2. pengembangan model kerja sama sinergis antara pemerintah dengan Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk pemecahan masalah Pemberdayaan Perempuan; 3. pengembangan forum komunikasi Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan; 4. pembuatan basis data Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan; dan 5. pelaksanaan kajian partisipasi Ormas serta lembaga profesi dan Dunia Usaha untuk Pemberdayaan Perempuan.