PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2020 tentang KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERMEN Nomor 3 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkantingkat seorang pegawai yang meskipun berbeda dalamjenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam tingkatkesulitan dan tanggung jawab, serta tingkatpersyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakansebagai dasar penggajian.

Pasal 2

Kelas jabatan digunakan sebagai dasar: a. pembayaran gaji; dan b. pemberian tunjangan kinerja.

Pasal 3

MENETAPKAN penggolongan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2012 Nomor 1213); b. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 45); dan c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penetapan Peringkat Jabatan di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2016 Nomor 852), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2020 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA, ttd I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Pasal 1

Pasal 2

Kelas jabatan digunakan sebagai dasar: a. pembayaran gaji; dan b. pemberian tunjangan kinerja.

Pasal 3

MENETAPKAN penggolongan kelas jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak INDONESIA.