PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PERMEN Nomor 19 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB III

PENGHITUNGAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 6

Koreksi

(1) Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai dihitung berdasarkan: a. Capaian Kinerja; dan b. disiplin. (2) Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan. (3) Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan. (4) Penilaian Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan: a. pengisian laporan harian kinerja, dengan proporsionalitas sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan b. penilaian SKP tahun sebelumnya, dengan proporsionalitas sebesar 5% (lima persen). (5) Penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan: a. kehadiran Pegawai, dengan proporsionalitas sebesar 50% (lima puluh persen); dan b. hukuman disiplin, dengan proporsionalitas sebesar sepuluh persen (10%).

Pasal 7

(1) Pengisian laporan harian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a sesuai dengan perjanjian kinerja berdasarkan tugas dan fungsinya. (2) Pengisian laporan harian kinerja dilakukan secara online yang disediakan oleh unit kerja yang membidangi urusan pengembangan sumber daya manusia atau kepegawaian. (3) Dalam hal aplikasi laporan harian kinerja online tidak berjalan dengan baik, laporan harian kinerja dapat disampaikan secara manual sesuai format 1 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

(1) SKP dinilai per tahun oleh Pejabat Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil. (2) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir bulan Desember pada tahun berjalan dan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya. (3) Penilaian SKP tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b harus memperhatikan Capaian Kinerja individu dan organisasi.

Pasal 9

(1) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a dikecualikan dalam hal Pegawai yang bersangkutan: a. melakukan perjalanan dinas yang dibuktikan dengan surat tugas yang dibuat sebelumnya dan diterbitkan oleh: 1) Menteri untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat eselon I dan pejabat yang disetarakan setingkat eselon I; 2) kepala satuan kerja (eselon I) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD pada satuan kerja tersebut; atau 3) pejabat eselon II untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD dalam lingkup unit eselon II. b. sakit dengan bukti yang sah; c. cuti alasan penting; d. cuti tahunan; e. cuti melahirkan; f. cuti besar; dan g. tugas belajar. (2) Kewenangan penerbitan surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai format 2 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Sakit dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama 1 (satu) hari dibuktikan dengan surat keterangan sakit sesuai format 3 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Sakit dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih dari 1 (satu) hari dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter yang memeriksa. (6) Pembuatan surat cuti alasan penting, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti besar, dan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1) Pengecualian kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus disertai dengan bukti yang sah dan diserahkan kepada unit kerja yang membidangi urusan pengembangan sumber daya manusia atau kepegawaian paling lama 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya. (2) Dalam hal penyerahan bukti yang sah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukti tersebut dianggap tidak sah.

Pasal 11

(1) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a ditentukan dengan Pegawai bekerja selama 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dengan jam kerja efektif selama 7,5 (tujuh koma lima) jam per hari. (2) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. hari Senin s.d. Kamis : pukul 07.30 – 16.00 WIB istirahat : pukul 12.00 – 13.00 WIB b. hari Jumat : pukul 07.30 – 16.30 WIB istirahat : pukul 11.30 – 13.00 WIB (3) Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan toleransi waktu dengan batas waktu kedatangan kerja paling lama pukul 08.30 WIB dengan waktu kepulangan kerja memenuhi jam kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

(1) Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan dengan merekam waktu kedatangan dan waktu kepulangan kerja pada mesin pencatat kehadiran. (2) Dalam hal mesin pencatat kehadiran tidak berfungsi atau karena suatu hal rekam sidik jari tidak dapat digunakan, pencatatan waktu kedatangan dan waktu kepulangan kerja Pegawai dilakukan dengan mengisi daftar hadir sesuai format 4 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pencatatan kehadiran wajib dilakukan di tempat kerja Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 13

Pasal 14

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dilakukan kepada Pegawai yang tidak memenuhi Capaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. tidak mengisi laporan harian kinerja baik secara online dan/atau manual; dan/atau b. hasil penilaian SKP tahun sebelumnya tidak memenuhi target kinerja. (2) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai yang tidak mengisi laporan harian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu: a. 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 35% (tiga puluh lima persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan apabila tidak mengisi laporan harian kinerja selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) hari kerja; atau b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah 35% (tiga puluh lima persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan apabila tidak mengisi laporan harian kinerja lebih dari 5 (lima) hari kerja. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja Pegawai yang hasil penilaian SKP tahun sebelumnya tidak memenuhi target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu: a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah 5% (lima persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan apabila mendapatkan nilai prestasi kerja kurang; atau b. 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah 5% (lima persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan apabila mendapatkan nilai prestasi kerja cukup.

Pasal 15

(1) Pemotongan Tunjangan Kinerja dilakukan kepada Pegawai yang tidak memenuhi unsur disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut: a. izin tidak masuk kerja; b. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah; c. tidak memenuhi jam kerja yaitu datang terlambat/pulang cepat tanpa alasan sah; d. tidak memenuhi jam kerja yaitu datang terlambat/pulang cepat dengan alasan sah; e. sakit lebih dari 6 (enam) bulan; f. cuti besar; dan/atau g. dikenakan hukuman disiplin Pegawai. (2) Dalam hal Pegawai melakukan izin tidak masuk kerja, izin terlambat masuk kerja dengan alasan yang sah, atau izin pulang sebelum waktunya dengan alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, Pegawai yang bersangkutan harus membuat surat keterangan sebagaimana format 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Pemotongan Tunjangan Kinerja karena izin tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sebesar 4% (empat persen) dari 50% (lima puluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan untuk setiap harinya. (4) Pemotongan Tunjangan Kinerja karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebesar 8% (delapan persen) dari jumlah 50% (lima puluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan untuk setiap harinya. (5) Pemotongan Tunjangan Kinerja karena tidak memenuhi jam kerja yaitu datang terlambat/pulang cepat tanpa alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu sebesar 2% (dua persen) dari jumlah 50% (lima puluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan untuk setiap harinya. (6) Pemotongan Tunjangan Kinerja karena tidak memenuhi jam kerja yaitu datang terlambat/pulang cepat dengan alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu sebesar 1% (satu persen) dari jumlah 50% (lima puluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan untuk setiap harinya.

Pasal 16

Pemotongan Tunjangan Kinerja karena sakit lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e yaitu sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan.

Pasal 17

Khusus kepada Pegawai yang melaksanakan tugas belajar, selama 1 (satu) tahun diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 100% (seratus persen) dan setelahnya diberikan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tunjangan Kinerja yang disesuaikan dengan Kelas Jabatan.

(1) Pegawai yang melakukan pelangggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan tunjangan kinerja yaitu: a. 50% (lima puluh persen) dari jumlah 10% (sepuluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan dalam hal Pegawai mendapat hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan untuk periode 1 (satu) bulan setelah hukuman dijatuhkan; b. 50% (lima puluh persen) dari jumlah 10% (sepuluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan dalam hal Pegawai mendapat hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis untuk periode 2 (dua) bulan setelah hukuman dijatuhkan; c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah 10% (sepuluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan dalam hal Pegawai mendapat hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis untuk periode 3 (tiga) bulan setelah hukuman dijatuhkan; d. 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah 10% (sepuluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan dalam hal Pegawai mendapat hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun untuk periode 2 (dua) bulan setelah hukuman dijatuhkan; e. 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah 10% (sepuluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan dalam hal Pegawai mendapat hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun untuk periode 3 (tiga) bulan setelah hukuman dijatuhkan; f. 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah 10% (sepuluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan dalam hal Pegawai mendapat hukuman disiplin sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun untuk periode 4 (empat) bulan setelah hukuman dijatuhkan; g. 100% (seratus persen) dari jumlah 10% (sepuluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan dalam hal Pegawai mendapat hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun untuk periode 3 (tiga) bulan setelah hukuman dijatuhkan; h. 100% (seratus persen) dari jumlah 10% (sepuluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan dalam hal Pegawai mendapat hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah untuk periode 4 (empat) bulan setelah hukuman dijatuhkan; atau i. 100% (seratus persen) dari jumlah 10% (sepuluh persen) Tunjangan Kinerja selama 1 (satu) bulan dalam hal Pegawai mendapat hukuman disiplin berat berupa pembebasan dari jabatan untuk periode 5 (lima) bulan setelah hukuman dijatuhkan.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2019 tentang TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22