PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2019 tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2020

PERMEN Nomor 17 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI

Pasal 3

(1) Menteri melimpahkan program, kegiatan, dan anggaran sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun anggaran 2020 kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi berdasarkan asas Dekonsentrasi. (2) Rincian program, kegiatan, dan anggaran yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilimpahkan kepada gubernur tidak dapat dilimpahkan kepada bupati/walikota maupun kepala desa. (4) Pelimpahan program, kegiatan, dan anggaran sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 4

(1) Gubernur MENETAPKAN Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun anggaran 2020. (2) Dalam melaksanakan Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur MENETAPKAN perangkat pengelola keuangan yang meliputi kuasa pengguna anggaran/barang, pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar, dan bendahara pengeluaran. (3) Gubernur dapat melimpahkan penetapan perangkat pengelola keuangan yang meliputi pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penguji tagihan/penandatangan surat perintah membayar kepada kuasa pengguna anggaran. (4) Perangkat pengelola keuangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh gubernur kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 5

Pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran sebagai pelaksanaan Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun anggaran 2020 dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 6

Pelaksanaan dan pengelolaan Dekonsentrasi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak oleh perangkat daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kepala perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi wajib melaporkan pelaksanaan Dekonsentrasi kepada Menteri dengan tembusan kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek manajerial dan aspek akuntabilitas. Aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan saran tindak lanjut. Aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang.

Pasal 8

(1) Perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dekonsentrasi dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penundaan pencairan dana Dekonsentrasi; dan/atau b. penghentian alokasi dana Dekonsentrasi. (3) Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan jika perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaporan keuangan pemerintah pusat. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (5) Pengenaan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana Dekonsentrasi tidak membebaskan Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari kewajiban menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi. (6) Penghentian alokasi dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam tahun berjalan dapat dilakukan jika: a. perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak menyampaikan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, atau inspektorat daerah. (7) Menteri MENETAPKAN keputusan penghentian alokasi dana Dekonsentrasi sebegaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(1) Perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pelaksana Dekonsentrasi yang secara sengaja atau lalai tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Dekonsentrasi dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. penundaan pencairan dana Dekonsentrasi; dan/atau b. penghentian alokasi dana Dekonsentrasi. (3) Sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan jika perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak melakukan rekonsiliasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaporan keuangan pemerintah pusat. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (5) Pengenaan sanksi administratif berupa penundaan pencairan dana Dekonsentrasi tidak membebaskan Perangkat Daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari kewajiban menyampaikan laporan dana Dekonsentrasi. (6) Penghentian alokasi dana Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam tahun berjalan dapat dilakukan jika: a. perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak menyampaikan laporan keuangan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. ditemukan adanya penyimpangan dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, atau inspektorat daerah. (7) Menteri MENETAPKAN keputusan penghentian alokasi dana Dekonsentrasi sebegaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.