PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021

PERMEN Nomor 1 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut Dana Pelayanan PPA adalah bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyediaan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang. 2. Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat KtPA adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan dan anak secara fisik, seksual, atau psikologis, eksploitasi ekonomi, sosial, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi. 3. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur proses, cara dan tujuan untuk eksploitasi seksual, ekonomi dan tujuan lain yang merugikan korban, terutama perempuan dan anak. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 6. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak. 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. 8. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut BOPPA adalah dana yang digunakan untuk meningkatkan upaya pelayanan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah, serta penguatan pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak. 9. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pelayanan Korban KtPA termasuk TPPO yang selanjutnya disebut BOPPA Pelayanan KtPA/TPPO adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam memberikan pelayanan korban KtPA termasuk TPPO. 10. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Pencegahan Korban KtPA termasuk TPPO yang selanjutnya disebut BOPPA Pencegahan KtPA/TPPO adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya pencegahan KtPA termasuk TPPO. 11. Bantuan Operasional Perlindungan Perempuan dan Anak Penguatan UPTD PPA yang selanjutnya disebut BOPPA Penguatan UPTD PPA adalah bantuan dana operasional yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan nonfisik dalam melakukan upaya penguatan UPTD PPA sebagai unit layanan perangkat daerah yang memberikan pelayanan bagi korban KtPA termasuk TPPO. 12. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Kemen PPPA adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak.

BAB III

PENGELOLAAN DANA PELAYANAN PPA

Pasal 8

Koreksi

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA di daerah meliputi: a. penyusunan rencana kegiatan; b. penganggaran; c. pelaksanaan kegiatan; d. pelaporan; dan e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

Koreksi

(1) Dalam rangka penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pemerintah Daerah penerima Dana Pelayanan PPA mengacu pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun oleh PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. menu kegiatan; b. rincian alokasi Dana Pelayanan PPA; dan c. keterangan. (3) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan perubahan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA ke Kemen PPPA pada minggu keempat bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan Maret tahun berjalan. (4) Usulan perubahan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan melampirkan: a. surat pengantar dari kepala daerah; b. surat pernyataan tanggungjawab mutlak; c. surat rekomendasi dari Dinas provinsi bagi kabupaten/kota; d. telaah perubahan dari kepala Dinas; dan e. data pendukung lainnya.

Pasal 10

(1) Dalam rangka penganggaran Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Pelayanan PPA ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan yang mengacu pada rincian alokasi Dana Pelayanan PPA yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam MENETAPKAN rincian alokasi Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mengacu pada rincian anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditetapkan setiap tahun oleh PRESIDEN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilaksanakan oleh Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota sesuai dengan kegiatan Dana Pelayanan PPA masing-masing. (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing program maupun lintas program, menu alokasi perjenis kegiatan dapat menyesuaikan dengan prioritas daerah masing- masing dan untuk pelaksanaannya dikoordinasikan oleh kepala atau sekretaris Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota. (3) Pelaksanaan kegiatan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah usulan rencana kegiatan Dana Pelayanan PPA mendapat persetujuan dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disampaikan oleh Pemerintah Daerah ke Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kemen PPPA melalui Sekretariat Kementerian. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan Dana Pelayanan PPA per jenis kegiatan yang terdiri atas: a. laporan realisasi penyerapan dana; dan b. laporan realisasi penggunaan dana. (3) Laporan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik dan nonelektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan setiap semester paling lambat 14 (empat belas) hari setelah akhir semester berjalan.

Pasal 13

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan terhadap: a. ketepatan waktu penyampaian laporan; b. realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan Dana Pelayanan PPA; c. kesesuaian antara dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dengan rencana kegiatan yang telah disetujui oleh Kemen PPPA; d. permasalahan pelaksanaan Dana Pelayanan PPA di daerah; e. dampak dan manfaat pelaksanaan; dan f. permasalahan lain yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota. (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Pelayanan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga atau institusi lain milik Pemerintah atau Negara yang juga memberikan pelayanan bagi korban KtPA atau TPPO. (4) Lembaga atau institusi lain milik Pemerintah atau Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Kepolisian yang dapat diwakili Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Daerah/Resor; b. Dinas Sosial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat diwakili Rumah Aman; c. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dapat diwakili oleh Rumah Sakit Rujukan Pelayanan KtPA atau TPPO; dan d. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 14

(1) Selain pemantauan dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Dinas provinsi dan Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kemen PPPA melakukan pengawasan dan evaluasi secara mandiri atau terpadu terhadap pelaksanaan Dana Pelayanan PPA. (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Pelayanan PPA secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing Unit Eselon I pengampu Dana Pelayanan PPA. (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dana Pelayanan PPA secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian melalui Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Eselon I pengampu Dana Pelayanan PPA dan/atau Inspektorat KemenPPPA dan/atau kementerian/lembaga/institusi lain milik Pemerintah atau Negara terkait Dana Pelayanan PPA dan/atau melibatkan kementerian/lembaga/institusi Pemerintah/Negara terkait pemberian pelayanan bagi korban KtPA atau TPPO. (4) Kementerian/lembaga/institusi lain milik Pemerintah/Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas: a. Kepolisian yang dapat diwakili Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Markas Besar; b. Kementerian Sosial yang dapat diwakili Institusi Rumah Perlindungan Sosial Anak; c. Kementerian Kesehatan yang dapat diwakili oleh Rumah Sakit Rujukan Pelayanan KtPA atau TPPO; d. Kementerian Keuangan; e. Kementerian Dalam Negeri; f. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; g. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; h. Komisi Perlindungan Anak INDONESIA; dan i. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 15

Pengelolaan Keuangan Dana Pelayanan PPA dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 16

Pengelolaan Dana Pelayanan PPA dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Dana Pelayanan PPA tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17