PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2019 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

PERMEN Nomor 1 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Sekretariat KPAI terdiri atas: a. Bagian Perencanaan dan Keuangan; b. Bagian Hukum dan Pelaporan; c. Bagian Umum; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Struktur organisasi Sekretariat KPAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta urusan keuangan, pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. pelaksanaan urusan keuangan; c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi; d. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi; dan e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 8

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari: a. Subbagian Perencanaan dan Data; dan b. Subbagian Keuangan.

Pasal 9

(1) Subbagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan urusan keuangan.

Pasal 10

Bagian Hukum dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan dan penyusunan bahan advokasi, hukum, dan kerja sama.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Hukum dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan; b. penyiapan penyusunan bahan advokasi, hukum dan kerja sama; dan c. penyiapan pemantauan dan pelaporan layanan pengaduan.

Pasal 12

Bagian Hukum dan Pelaporan terdiri dari: a. Subbagian Hukum dan Pengaduan; dan b. Subbagian Pemantauan dan Pelaporan.

Pasal 13

(1) Subbagian Hukum dan Pengaduan mempunyai tugas untuk melakukan penyiapan penyusunan bahan advokasi dan hukum serta bahan koordinasi dan pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan. (2) Subbagian Pemantauan dan Pelaporan mempunyai tugas untuk melakukan koordinasi penyiapan bahan kerja sama serta penyiapan pemantauan dan pelaporan layanan pengaduan.

Pasal 14

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan masyarakat, tata usaha, kepegawaian, dan kerumahtanggaan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi pelaksanaan urusan hubungan masyarakat; b. pelaksanaan urusan arsip dan tata usaha; c. koordinasi pelaksanaan urusan peliputan, publikasi, dan dokumentasi; d. pelaksanaan urusan kepegawaian; e. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; dan f. pengelolaan barang milik negara.

Pasal 16

Bagian Umum terdiri dari: a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha; dan b. Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga.

Pasal 17

(1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha mempunyai tugas untuk melakukan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, urusan arsip dan tata usaha, serta urusan peliputan, publikasi, dan dokumentasi. (2) Subbagian Kepegawaian dan Rumah Tangga mempunyai tugas untuk melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, urusan kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik negara.

Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Sekretariat. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.