PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2017 tentang TATA KELOLA UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PERMEN Nomor 1 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

MEKANISME KERJA

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan pelayanan UPT PPA bersifat integratif, baik berupa satu atap maupun berjejaring untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. (2) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan satu atap, UPT PPA bertanggung jawab melaksanakan keseluruhan proses dalam satu kesatuan untuk memberikan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan. (3) Dalam hal penyelenggaraan pelayanan terpadu dilakukan berjejaring, UPT PPA bertanggung jawab atas keseluruhan proses rujukan pelayanan yang diperlukan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan.

Pasal 7

(1) Untuk menjamin kualitas pelayanan terpadu, Pejabat Administrator menyusun dan MENETAPKAN standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional penanganan masalah perempuan dan anak pada UPT PPA. (2) Standar pelayanan minimal dan prosedur standar operasional penanganan masalah perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan UPT PPA.

Pasal 8

Guna menjamin terselenggaranya layanan UPT PPA sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur, Pejabat Administrator menyusun dan melaksanakan program kerja secara berkesinambungan.

Pasal 9

(1) Untuk menjamin kualitas layanan terpadu, setiap unsur dalam lingkungan UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib bekerja sama di bawah koordinasi Pejabat Administrator UPT PPA. (2) Setiap unsur dalam lingkungan UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, intregasi, sinkronisasi, akuntabilitas dan keterbukaan, baik dalam lingkungan UPT PPA, maupun dalam hubungan antar satuan kerja perangkat daerah dan unsur masyarakat.

Pasal 10

UPT PPA yang berbentuk UPTD maupun non UPTD harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien unsur dalam lingkungan UPT PPA dan hubungan kerja UPT PPA dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 11

(1) Untuk meningkatkan kinerja, pejabat administrator UPTD dan non UPTD wajib melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh anggota. (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap tahun. (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno.

Pasal 12

(1) UPT PPA yang berbentuk UPTD bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. (2) UPT PPA yang berbentuk UPT bertanggung jawab kepada Kepala Daerah provinsi dan kabupaten/kota. (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membuat laporan tahunan.

Pasal 13

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut: a. laporan penyelenggaraan layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan; dan b. data dan dokumentasi yang berkaitan dengan fungsi layanan perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilaporkan ke UPT PPA .

Pasal 14

(1) Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak di daerah, UPT PPA yang telah dibentuk di kabupaten/kota melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditingkat kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat provinsi, Bupati/Walikota dan Menteri. (2) Untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak di daerah, UPT PPA yang telah dibentuk di Provinsi melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditingkat Provinsi dengan tembusan kepada Menteri. (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penyelenggaraan penanganan masalah perempuan dan anak di daerah.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 26

(1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan oleh UPT PPA tingkat provinsi. (2) Dalam memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas, dan pengendalian.

Pasal 27

(1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi memberikan: a. bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan oleh UPT PPA tingkat provinsi; dan b. evaluasi kinerja UPT PPA tingkat provinsi. (2) Dalam memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas, dan pengendalian. (3) Dalam melakukan evaluasi kinerja UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penataan UPT PPA selanjutnya.

Pasal 28

(1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat kabupaten/kota memberikan: a. bimbingan, pemantauan dan supervisi tentang penyelenggaraan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan yang dilakukan oleh UPT PPA tingkat kabupaten/kota; dan b. evaluasi kinerja UPT PPA tingkat kabupaten/kota. (2) Dalam memberikan bimbingan, pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, kualitas, dan pengendalian. (3) Dalam melakukan evaluasi kinerja UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun yang hasilnya digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk penataan UPT PPA selanjutnya.

Pasal 29

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas UPT PPA ditingkat Provinsi, Menteri dapat memberikan : a. pelatihan dan bimbingan teknis penanganan masalah perempuan dan anak kepada petugas UPT PPA; b. sarana prasarana yang dibutuhkan UPT PPA; atau c. bantuan dana.

Pasal 30

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas UPT PPA ditingkat Kabupaten/Kota, Gurbenur dapat memberikan : a. pelatihan dan bimbingan teknis penanganan masalah perempuan dan anak kepada petugas UPT PPA; b. sarana prasarana yang dibutuhkan UPT PPA; atau c. bantuan dana.