PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

PERMEN Nomor 7 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disingkat SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media. 3. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. 4. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. 5. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. 6. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi. 7. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi. 8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah lembaga pemerintah dalam peraturan ini. 9. Proses Bisnis Kementerian adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. 10. Data Elektronik yang selanjutnya disebut Data adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi. 11. Informasi Elektronik yang selanjutnya disebut Informasi adalah satu atau sekumpulan Data Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 12. Infrastruktur SPBE Kementerian adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang diselenggarakan oleh Kementerian. 13. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. 14. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan. 15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. 16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. 17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah. 18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Kementerian untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan unit organisasi lain. 19. Keamanan SPBE Kementerian adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE di lingkungan Kementerian. 20. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset dengan tujuan untuk MENETAPKAN tingkat kesesuaian antara TIK dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. 21. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II di lingkungan Kementerian. 22. Unit Kerja bidang TIK adalah unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang TIK di Kementerian. 23. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB III

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 5

Koreksi

(1) Tata Kelola SPBE Kementerian bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE secara terpadu. (2) Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Arsitektur SPBE Kementerian; b. Peta Rencana SPBE Kementerian; c. rencana dan anggaran SPBE Kementerian; d. Proses Bisnis Kementerian; e. data dan informasi Kementerian; f. Infrastruktur SPBE Kementerian; g. Aplikasi SPBE Kementerian; h. Keamanan SPBE Kementerian; dan i. Layanan SPBE Kementerian. (3) Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i merupakan bagian dari unsur Arsitektur SPBE Kementerian.

Pasal 6

(1) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) menyusun Arsitektur SPBE Kementerian. (2) Dalam rangka penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja bidang TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d melaksanakan pengumpulan bahan penyusunan Arsitektur SPBE. (3) Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. Proses Bisnis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dan Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, dilaksanakan penyiapannya oleh unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b; dan b. data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, dan Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf dilaksanakan penyiapannya oleh Unit Kerja Bidang TIK.

Pasal 7

(1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertujuan untuk : a. memberikan panduan dalam penyusunan Peta Rencana SPBE serta rencana dan anggaran SPBE. b. memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE Kementerian. (2) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan masa berlaku Arsitektur SPBE nasional. (3) Arsitektur SPBE nasional dan Arsitektur SPBE Kementerian menjadi acuan dalam pelaksanaan SPBE Kementerian. (4) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 8

(1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. perubahan Arsitektur SPBE nasional; b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian; c. perubahan pada unsur SPBE Kementerian; atau d. perubahan rencana strategis Kementerian. (3) Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian. (4) Penyiapan bahan pelaksanaan reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Unit Kerja bidang TIK.

Pasal 9

(1) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat: a. referensi arsitektur; dan b. domain arsitektur. (2) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendiskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur. (3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat: a. domain arsitektur Proses Bisnis; b. domain arsitektur data dan informasi; c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE; d. domain arsitektur Aplikasi SPBE; e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan f. domain arsitektur Layanan SPBE. (4) Domain arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan domain arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan domain arsitektur data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, domain arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, domain arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dan domain arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e.

Pasal 10

(1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf i meliputi: a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan b. layanan publik berbasis elektronik. (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mendukung kegiatan di bidang: a. perencanaan; b. penganggaran; c. keuangan; d. pengadaan barang dan jasa; e. kepegawaian; f. kearsipan; g. pengelolaan barang milik negara; h. pengawasan; i. akuntabilitas kinerja organisasi; j. akuntabilitas kinerja pegawai; dan k. hukum. (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik Kementerian. (4) Penggunaan Layanan SPBE sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE. (2) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Penghubung Layanan Kementerian. (3) Unit Kerja yang mempunyai Layanan SPBE Kementerian harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

(1) Peta Rencana SPBE Kementerian disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Kementerian dan rencana strategis Kementerian. (2) Peta Rencana SPBE Kementerian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. Tata Kelola SPBE Kementerian; b. Manajemen SPBE Kementerian; c. Layanan SPBE Kementerian; d. Infrastruktur SPBE Kementerian; e. Aplikasi SPBE Kementerian; f. Kemanan SPBE Kementerian; dan g. Audit TIK Kementerian. (4) Penyusunan Peta Rencana SPBE dilaksanakan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana. (5) Peta Rencana SPBE Kementerian diterapkan secara konsisten melalui rencana kerja dan anggaran belanja TIK pada tahun berikutnya. (6) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

(1) Peta Rencana SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. (2) Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; b. perubahan rencana strategis Kementerian; c. perubahan Arsitektur SPBE; atau d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian. (3) Reviu Peta Rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian. (4) Unit Kerja bidang TIK mengoordinasikan pengumpulan bahan dalam rangka pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pelaksanaan hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian kepada Menteri.

Pasal 14

(1) Rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. (2) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan perencanaan dan penganggaran tahunan Kementerian. (3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana. (4) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian meliputi: a. dukungan manajemen layanan TIK di Unit Kerja bidang TIK; dan b. dukungan manajemen layanan TIK di masing- masing Unit Kerja Kementerian sesuai tugas dan fungsinya.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

BAB Kedua

Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 7

Koreksi

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 15

Koreksi

(1) Manajemen SPBE meliputi: a. manajemen risiko; b. manajemen keamanan informasi; c. manajemen data; d. manajemen aset TIK; e. manajemen sumber daya manusia; f. manajemen pengetahuan; g. manajemen perubahan; dan h. manajemen Layanan SPBE. (2) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dan dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Nasional INDONESIA. (3) Dalam hal Standar Nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional. (4) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen SPBE Nasional. (5) Ketentuan mengenai Pedoman Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 16

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE Kementerian. (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE Kementerian. (3) Tim Koordinasi SPBE melaksanakan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a. (4) Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern memberikan fasilitasi dan melaksanakan evaluasi proses manajemen risiko SPBE yang dilaksanakan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Pelaksanaan Manajemen resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Resiko SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 17

(1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE Kementerian. (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Unit Kerja bidang TIK dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber. (4) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Keamanan informasi SPBE yang diatur oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

Pasal 18

(1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Kerja bidang TIK. (4) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

(1) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset TIK dalam SPBE Kementerian. (2) Manajemen aset TIK dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE Kementerian. (3) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Unit Kerja bidang TIK dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (4) Manajemen aset TIK sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf d dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset TIK yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 20

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Kementerian. (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Kementerian. (3) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf e dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang aparatur negara.

Pasal 21

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE Kementerian. (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Kementerian. (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Unit Kerja bidang TIK dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf f dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE yang diatur oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.

Pasal 22

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE Kementerian. (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Kementerian. (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) huruf g dilaksanakan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas fungsi di bidang perencanaan, organisasi dan tata laksana dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. (4) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelengarakan urusan di bidang aparatur negara.

Pasal 23

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada pengguna SPBE Kementerian. (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE Kementerian. (3) Pelayanan pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna SPBE Kementerian. (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE Kementerian. (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Kementerian. (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Unit Kerja bidang TIK dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika. (7) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf h dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE yang diatur oleh menteri yang menyelengarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB V

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 24

Koreksi

(1) Audit TIK terdiri atas: a. audit Infrastruktur SPBE; b. audit Aplikasi SPBE; dan c. audit Keamanan SPBE. (2) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin kualitas dan keamanan SBPE di lingkungan Kementerian. (3) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada: a. penerapan tata kelola dan manajemen TIK; b. fungsionalitas TIK; c. kinerja TIK yang dihasilkan; dan d. aspek TIK lainnya. (4) Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh internal Kementerian dan/atau eksternal Kementerian. (5) Pelaksanaan Audit TIK yang dilakukan oleh eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan berkoordinasi dengan internal Kementerian Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.

Pasal 25

(1) Audit TIK yang dilakukan oleh internal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dilaksanakan berdasarkan permintaan penanggung jawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian. (2) Ketua Tim Koordinasi SPBE Kementerian menyampaikan permintaan tertulis Audit TIK internal kepada Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern. (3) Dalam rangka pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern Kementerian dapat melakukan perencanaan pengawasan Audit TIK pada program kerja pengawasan intern Kementerian. (4) Dalam rangka pelaksanaan Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern dapat melibatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang Audit TIK baik dari internal atau eksternal Kementerian. (5) Ketentuan mengenai Audit TIK internal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 26

(1) Audit TIK yang dilakukan oleh eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) dilaksanakan oleh: a. lembaga Audit TIK pemerintah; b. lembaga Audit TIK terakreditasi. (2) Audit TIK yang dilakukan oleh eksternal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan permintaan tertulis penanggung jawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian. (3) Penanggung jawab Tim Koordinasi SPBE Kementerian menyampaikan permintaan Audit TIK kepada lembaga yang menyelenggarakan Audit TIK. (4) Dalam melaksanakan Audit TIK eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga yang menyelenggarakan Audit TIK berkoodinasi dengan Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern. (5) Ketentuan mengenai Audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun. (2) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian dilaksanakan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 angka (3). (3) Audit Eksternal Infrastruktur SPBE dilakukan dilaksanakan oleh: a. lembaga Audit TIK pemerintah untuk Infrastruktur SPBE Nasional; atau b. lembaga Audit TIK terakreditasi untuk Infrastruktur SPBE Kementerian. (4) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Kementerian. (5) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar dan tata cara pelaksanaan audit infrastruktur SPBE yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional.

Pasal 28

(1) Audit Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. audit Aplikasi Umum; dan b. audit Aplikasi Khusus (2) Audit Aplikasi SPBE Kementerian dilakukan oleh Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3). Catatan referring ke pasal terdekat. (3) Audit eksternal Aplikasi SPBE dilakukan oleh a. lembaga Audit TIK Pemerintah untuk audit Aplikasi Umum; atau b. lembaga Audit TIK terakreditasi untuk Aplikasi Khusus. (4) Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Unit Kerja yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus. (5) Audit Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE yang ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional. (6) Audit Aplikasi SPBE Kementerian untuk audit Aplikasi Umum dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (7) Audit Aplikasi SPBE Kementerian untuk audit Aplikasi Khusus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 29

(1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c terdiri atas: a. audit keamanan Aplikasi Umum; b. audit keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian; dan c. audit keamanan Aplikasi Khusus. (2) Audit internal Keamanan SPBE dilakukan Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3). (3) Audit Eksternal Keamanan SPBE dilakukan oleh: a. lembaga Audit TIK Pemerintah untuk keamanan Aplikasi Umum; atau b. lembaga Audit TIK terakreditasi untuk keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian dan keamanan Aplikasi Khusus. (4) Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE dan audit keamanan Aplikasi Khusus. (5) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (6) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Ketiga

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

BAB Ketiga

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

BAB Keenam

Pasal 20

BAB Ketujuh

Pasal 21

BAB Kedelapan

Pasal 22

BAB Kesembilan

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

BAB Ketiga

Pasal 28

BAB Keempat

Pasal 29

BAB VI