PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

PERMEN Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030. 2. Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis tahapan dalam pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. 3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat RAN TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. 4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah. 5. Kementerian/Lembaga adalah lembaga Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 7. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB. 8. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian TPB. 9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, Rencana Aksi TPB dan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. 10. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, Rencana Aksi TPB, dan RAD TPB yang telah selesai. 11. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 12. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

TIM KOORDINASI NASIONAL PELAKSANAAN TPB

Pasal 3

Koreksi

Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB bertugas: a. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB; dan b. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB.

Pasal 4

Koreksi

Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB terdiri atas: a. Dewan Pengarah; b. Tim Pelaksana; c. Kelompok Kerja; dan d. Tim Pakar.

Pasal 5

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Pelaksana merangkap Anggota, dan Anggota.

Pasal 6

(1) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan. (2) Koordinator Pelaksana bertugas: a. melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB; b. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB; c. memberikan arahan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB; d. mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; e. mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; f. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB; g. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana; h. memberikan arahan dalam pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah; dan j. melaporkan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada PRESIDEN 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Pasal 8

(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas 4 (empat) Pilar Kelompok Kerja, meliputi: a. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial; b. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi; c. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan; dan d. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. (2) Kelompok Kerja bertugas: a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan Pilar Kelompok Kerja; b. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas- tugas yang dilaksanakan oleh Sub Kelompok Kerja; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Kerja dapat berkoordinasi dengan Sekretariat. (4) Empat Pilar Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 17 (tujuh belas) Sub Kelompok Kerja sesuai dengan TPB.

Pasal 9

Sub Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertugas: a. membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan TPB; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Kelompok Kerja; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Ketua Kelompok Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

(1) Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang terkait dengan pencapaian pelaksanaan TPB. (2) Tim Pakar bertugas memberikan pertimbangan substansi kepada Tim Pelaksana untuk menjamin pencapaian pelaksanaan TPB.

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Tim Koordinasi Nasional TPB dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Sekretariat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana. (3) Sekretariat bertugas memberikan dukungan kebijakan, substansi, teknis, dan administratif kepada Tim Koordinasi Nasional TPB. (4) Sekretariat melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Koordinator Pelaksana.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretariat dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris I dan Pelaksana Tugas Sekretaris II. (2) Pelaksana Tugas Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam memberikan dukungan kebijakan dan administratif. (3) Pelaksana Tugas Sekretaris I melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 13

(1) Pelaksana Tugas Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam memberikan dukungan substansi dan teknis. (2) Pelaksana Tugas Sekretaris II melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Pelaksana Tugas Sekretaris I.

Pasal 14

(1) Pelaporan pelaksanaan tugas oleh unsur-unsur oleh Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar TPB dilaksanakan secara berjenjang. (2) Pengambilan keputusan oleh Tim Pelaksana, Kelompok Kerja dan Tim Pakar TPB dilakukan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 15

(1) Menteri Perencanaan selaku Koordinator Pelaksana mengoordinasikan penyusunan susunan keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat. (2) Keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar yang berasal dari unsur nonpemerintah ditetapkan secara bergilir setiap 2 (dua) tahun dengan memerhatikan keterwakilan unsur nonpemerintah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan selaku Koordinator Pelaksana.

BAB Kesatu

Tugas

Pasal 3

Koreksi

Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB bertugas: a. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB; dan b. mengoordinasikan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB.

Pasal 4

Koreksi

Tim Koordinasi Nasional Pelaksanaan TPB terdiri atas: a. Dewan Pengarah; b. Tim Pelaksana; c. Kelompok Kerja; dan d. Tim Pakar.

Pasal 5

(1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan PRESIDEN Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Koordinator Pelaksana merangkap Anggota, dan Anggota.

Pasal 6

(1) Koordinator Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan. (2) Koordinator Pelaksana bertugas: a. melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB; b. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB; c. memberikan arahan dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB; d. mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; e. mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; f. mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB; g. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Tim Pelaksana; h. memberikan arahan dalam pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengarah; dan j. melaporkan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada PRESIDEN 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7

Pasal 8

(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas 4 (empat) Pilar Kelompok Kerja, meliputi: a. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Sosial; b. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Ekonomi; c. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Lingkungan; dan d. Kelompok Kerja Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola. (2) Kelompok Kerja bertugas: a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan Pilar Kelompok Kerja; b. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas- tugas yang dilaksanakan oleh Sub Kelompok Kerja; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kelompok Kerja dapat berkoordinasi dengan Sekretariat. (4) Empat Pilar Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh 17 (tujuh belas) Sub Kelompok Kerja sesuai dengan TPB.

Pasal 9

Sub Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertugas: a. membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sesuai dengan TPB; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Kelompok Kerja; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Ketua Kelompok Kerja secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 10

(1) Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d beranggotakan para ahli dan/atau profesional di bidang yang terkait dengan pencapaian pelaksanaan TPB. (2) Tim Pakar bertugas memberikan pertimbangan substansi kepada Tim Pelaksana untuk menjamin pencapaian pelaksanaan TPB.

Pasal 11

(1) Dalam pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Tim Koordinasi Nasional TPB dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Sekretariat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana. (3) Sekretariat bertugas memberikan dukungan kebijakan, substansi, teknis, dan administratif kepada Tim Koordinasi Nasional TPB. (4) Sekretariat melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Koordinator Pelaksana.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretariat dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas Sekretaris I dan Pelaksana Tugas Sekretaris II. (2) Pelaksana Tugas Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam memberikan dukungan kebijakan dan administratif. (3) Pelaksana Tugas Sekretaris I melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana.

Pasal 13

(1) Pelaksana Tugas Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Ketua Tim Pelaksana dalam memberikan dukungan substansi dan teknis. (2) Pelaksana Tugas Sekretaris II melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pelaksana melalui Pelaksana Tugas Sekretaris I.

BAB III

TATA CARA KOORDINASI, PERENCANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PETA JALAN NASIONAL TPB, RAN TPB, DAN RAD TPB

Pasal 16

Koreksi

(1) Peta Jalan Nasional TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk menjadi acuan arahan pelaksanaan pencapaian sasaran Nasional TPB (RAN TPB dan RAD TPB), pengembangan indikator, serta acuan rencana kerja Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar. (2) Menteri Perencanaan selaku Koordinator Pelaksana MENETAPKAN Peta Jalan Nasional TPB dalam Peraturan Menteri Perencanaan tersendiri. (3) Dalam rangka pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Peta Jalan TPB Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.

Pasal 17

(1) Terhadap Peta Jalan Nasional TPB dapat dilakukan kaji ulang apabila diperlukan. (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan Peta Jalan Nasional TPB. (3) Menteri Perencanaan MENETAPKAN perubahan Peta Jalan Nasional TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

(1) RAN TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk: a. mencapai sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selaras dengan TPB tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pencapaian TPB; b. melaksanakan Peta Jalan Nasional TPB; c. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pelaksanaan sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peta Jalan Nasional TPB melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral baik dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat; d. meningkatkan peran dan komitmen Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, serta Masyarakat dalam pencapaian pelaksanaan TPB; dan e. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAD TPB. (2) RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pendahuluan; b. kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB; c. target dan arah kebijakan pencapaian TPB; d. tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN TPB; dan e. penutup. (3) RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penyusunan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN TPB dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAN TPB kepada Menteri Perencanaan sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

Dalam rangka perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAN TPB, Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.

Pasal 22

(1) Terhadap RAN TPB dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAN TPB. (3) Menteri Perencanaan MENETAPKAN perubahan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

(1) RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c yaitu RAD TPB Provinsi. (2) RAD TPB disusun oleh gubernur besama bupati/wali kota di wilayahnya dengan melibatkan Pemangku Kepentingan dan Masyarakat. (3) RAD TPB Provinsi disusun dengan mengacu kepada Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan dokumen perencanaan daerah lainnya. (4) Gubernur MENETAPKAN RAD TPB dengan Peraturan Gubernur. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penyusunan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAD TPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu- waktu bila diperlukan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu- waktu bila diperlukan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan RAD TPB provinsi kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 26

(1) Terhadap RAD TPB dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAD TPB. (3) Gubernur MENETAPKAN perubahan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

Menteri Perencanaan menyampaikan laporan pelaksanaan RAN TPB dan RAD TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 25 kepada PRESIDEN selaku Ketua Dewan Pengarah sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB Kedua

Tata Cara Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan RAN TPB

Pasal 18

Koreksi

(1) RAN TPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bertujuan untuk: a. mencapai sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selaras dengan TPB tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pencapaian TPB; b. melaksanakan Peta Jalan Nasional TPB; c. mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pelaksanaan sasaran nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Peta Jalan Nasional TPB melalui koordinasi program dan kegiatan multisektoral baik dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat; d. meningkatkan peran dan komitmen Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, serta Masyarakat dalam pencapaian pelaksanaan TPB; dan e. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RAD TPB. (2) RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. pendahuluan; b. kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB; c. target dan arah kebijakan pencapaian TPB; d. tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan RAN TPB; dan e. penutup. (3) RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan penyusunan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN TPB dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan kewenangannya. (2) Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan RAN TPB kepada Menteri Perencanaan sekali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 21

Dalam rangka perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan RAN TPB, Menteri Perencanaan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Pemangku Kepentingan, dan Masyarakat.

Pasal 22

(1) Terhadap RAN TPB dapat dilakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun atau sewaktu- waktu apabila diperlukan. (2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi untuk melakukan perubahan RAN TPB. (3) Menteri Perencanaan MENETAPKAN perubahan RAN TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diketuai oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan beranggotakan unsur Kementerian/Lembaga dan Pemangku Kepentingan. (2) Tim Pelaksana bertugas: a. membantu Koordinator Pelaksana dalam melaksanakan arahan Dewan Pengarah dalam pencapaian TPB; b. membantu Koordinator Pelaksana dalam merumuskan dan merekomendasikan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan pencapaian TPB; c. membantu Koordinator Pelaksana dalam penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB; d. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; e. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan strategi komunikasi dan advokasi TPB kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat; f. membantu Koordinator Pelaksana dalam mengoordinasikan pengembangan dan pemutakhiran data untuk penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Peta Jalan Nasional TPB, RAN TPB, dan RAD TPB; g. membantu Koordinator Pelaksana dalam menyusun laporan pencapaian atas sasaran TPB tingkat nasional dan daerah kepada PRESIDEN 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; h. membantu Koordinator Pelaksana dalam melakukan pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja dan Sub Kelompok Kerja; j. memberikan arahan dan mengoordinasikan tugas yang dilaksanakan oleh Sekretariat; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Pelaksana; dan l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator Pelaksana secara berkala atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Keempat

Pasal 27

BAB IV

Pasal 28