Pasal 1
(1) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 merupakan dokumen hasil sinkronisasi terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 yang dilaksanakan melalui:
a. rapat koordinasi pembangunan pusat bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya;
b. pertemuan para pihak;
c. musyawarah perencanaan pembangunan provinsi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi;
d. musyawarah perencanaan pembangunan nasional;
dan
e. pertemuan tiga pihak antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga.
(2) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah 2019, Antisipasi Pemulihan Pembangunan Nasional Pasca Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Kerangka Ekonomi Makro, Strategi Pengembangan Wilayah, dan Strategi Pendanaan Pembangunan;
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Arahan PRESIDEN, Tema Pembangunan, Sasaran Pembangunan, Arah Kebijakan,
Strategi Pembangunan, dan Prioritas Nasional;
c. Sasaran, Indikator, dan Kerangka Prioritas Nasional, Program Prioritas, dan proyek prioritas strategis (major project), kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan pendanaan pada Prioritas Nasional;
d. Kerangka Kelembagaan, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Evaluasi dan Pengendalian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.