PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020-2024

PERMEN Nomor 5 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. 2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat (RPJMN IV) dari RPJPN 2005-2025, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. 3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020- 2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024. 4. Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang selanjutnya disebut Rancangan Teknokratik RPJMN adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan RPJMN. 5. Rancangan Teknokratik Renstra K/L adalah adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan Renstra K/L. 6. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 8. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di dalamnya Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Tinggi. 9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 10. Unit Organisasi Eselon I adalah instansi di bawah Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan program unit eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga. 11. Unit Organisasi Eselon II adalah instansi di bawah Unit Organisasi Eselon I yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga. 12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. 14. Tujuan adalah penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas PRESIDEN. 15. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi PRESIDEN yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. 16. Kebijakan Kementerian/Lembaga adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi PRESIDEN yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah. 17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi. 18. Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan. 19. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan PRESIDEN lainnya. 20. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional. 21. Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran Kebijakan Kementerian/ Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. 22. Kegiatan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan. 23. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. 24. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran. 25. Sasaran Kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa. 26. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. 27. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. 28. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (output) dari suatu kegiatan. 29. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. 30. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 31. Masyarakat adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung risiko. 32. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. 33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. 34. Forum Penyesuaian adalah pertemuan untuk melakukan penyesuaian rancangan Renstra K/L dengan Peraturan PRESIDEN tentang RPJMN.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Pasal 6

Koreksi

Tahapan penyusunan Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi: a. penyusunan rancangan teknokratik Renstra K/L; b. penyusunan rancangan Renstra K/L; c. penelaahan rancangan Renstra K/L; dan d. penyesuaian rancangan Renstra K/L.

Pasal 7

Koreksi

(1) Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra K/L untuk sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN yang sedang berjalan, diawali dengan penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L. (2) Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai pada Januari 2019. (3) Dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian/Lembaga menghimpun: a. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan b. aspirasi Masyarakat. (4) Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional sesuai dengan Rancangan Teknokratik Renstra K/L di sektornya sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (5) Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Aspirasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diperoleh antara lain melalui media cetak, media elektronik, forum resmi, dan/atau penjaringan aspirasi yang akuntabel.

Pasal 8

Kementerian Perencanaan menyampaikan Rancangan Teknokratik RPJMN kepada Kementerian/Lembaga sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Teknokratik Renstra K/L.

Pasal 9

(1) Kementerian/Lembaga melakukan penyusunan rancangan Renstra K/L. (2) Penyusunan rancangan Renstra K/l sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyesuaian Rancangan Teknokratik Renstra K/L dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMN. (3) Rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kementerian Perencanaan kepada Kementerian/Lembaga paling lambat Juli 2019. (4) Rancangan awal RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat Visi, Misi, Sasaran, dan Program Prioritas PRESIDEN terpilih. (5) Kementerian/Lembaga menyampaikan rancangan Renstra K/L kepada Kementerian Perencanaan pada Agustus 2019 sebagai bahan penelaahan.

Pasal 10

Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L dan rancangan Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga melakukan pertemuan dua pihak dalam rangka penelahaan rancangan Renstra K/L. (2) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan. (3) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan antara Agustus sampai dengan Oktober 2019. (4) Penelaahan rancangan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMN.

Pasal 12

Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga melakukan penelahaan rancangan Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk memastikan: a. Kebijakan Kementerian/Lembaga, Program, dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan nasional dalam rancangan awal RPJMN; b. Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian/Lembaga mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam rancangan awal RPJMN; c. Kesesuaian Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan awal RPJMN, apabila Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga terkait dengan daerah; d. muatan rancangan Renstra K/L sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; e. kesesuaian Program dan Kegiatan dengan pembagian urusan kewenangan pusat-daerah; f. keterkaitan antara: 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga; 2. Program dan Sasaran Program; 3. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan; dan 4. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan; g. kebutuhan sumber daya telah sesuai dengan kondisi ekonomi makro yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN; dan h. kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Pasal 13

(1) Hasil penelaahan dalam pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dituangkan dalam dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak Renstra K/L. (2) Kementerian Perencanaan mengoordinasikan perumusan dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Kementerian Perencanaan menyampaikan dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian/Lembaga. (4) Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan rancangan Renstra K/L sesuai dengan dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak Renstra K/L. (5) Kementerian/Lembaga menyampaikan hasil perbaikan rancangan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kementerian Perencanaan paling lambat Oktober 2019.

Pasal 14

(1) Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian rancangan Renstra K/L sebelum ditetapkan menjadi Renstra K/L melalui Forum Penyesuaian yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan. (2) Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjaga keselarasan rancangan Renstra K/L terhadap: a. Peraturan PRESIDEN tentang RPJMN; b. Peraturan PRESIDEN mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga; dan c. hasil musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah nasional. (3) Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan instansi terkait lainnya. (4) Forum Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilaksanakan antara Januari sampai dengan Maret 2020.

Pasal 15

Ketentuan mengenai penelaahan dan penyesuaian rancangan Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Ketentuan mengenai format yang digunakan dalam penyusunan Renstra K/L tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Keempat

Penelaahan Rancangan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga

Pasal 11

Koreksi

(1) Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga melakukan pertemuan dua pihak dalam rangka penelahaan rancangan Renstra K/L. (2) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan. (3) Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan antara Agustus sampai dengan Oktober 2019. (4) Penelaahan rancangan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMN.

Pasal 12

Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga melakukan penelahaan rancangan Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) untuk memastikan: a. Kebijakan Kementerian/Lembaga, Program, dan Kegiatan konsisten dengan kebijakan nasional dalam rancangan awal RPJMN; b. Sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian/Lembaga mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam rancangan awal RPJMN; c. Kesesuaian Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam rancangan awal RPJMN, apabila Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga terkait dengan daerah; d. muatan rancangan Renstra K/L sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga; e. kesesuaian Program dan Kegiatan dengan pembagian urusan kewenangan pusat-daerah; f. keterkaitan antara: 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga; 2. Program dan Sasaran Program; 3. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan; dan 4. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan; g. kebutuhan sumber daya telah sesuai dengan kondisi ekonomi makro yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN; dan h. kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam rancangan awal RPJMN.

Pasal 13

(1) Hasil penelaahan dalam pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, dituangkan dalam dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak Renstra K/L. (2) Kementerian Perencanaan mengoordinasikan perumusan dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Kementerian Perencanaan menyampaikan dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian/Lembaga. (4) Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan rancangan Renstra K/L sesuai dengan dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak Renstra K/L. (5) Kementerian/Lembaga menyampaikan hasil perbaikan rancangan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kementerian Perencanaan paling lambat Oktober 2019.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020-2024

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB II

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 10

BAB Keempat

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

BAB Keenam

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

BAB VI

Pasal 22