PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERMEN Nomor 5 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. 3. Pelaksana tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah Pegawai yang ditunjuk dan diberikan Mandat untuk menduduki jabatan struktural tertentu serta melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. 4. Hari Kerja di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Hari Kerja adalah Hari Kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah. 5. Tunjangan Kinerja adalah fungsi dari keberhasilan kinerja yang telah dicapai oleh seorang individu pegawai yang selaras dengan tujuan penerapan reformasi birokrasi. 6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai karena melanggar peraturan disiplin Pegawai. 7. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja Pegawai dan perilaku kerja Pegawai. 8. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. 9. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut sebagai Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 10. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Sekretaris Kementerian adalah unsur pembantu Menteri dalam penyelenggaraan dan pembinaan administrasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas adalah kementerian/lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

WEWENANG DAN HAK PELAKSANA TUGAS

Pasal 7

Koreksi

(1) Plt berwenang melaksanakan tugas, MENETAPKAN keputusan, melakukan tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya, dan untuk melaporkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Keputusan dan/atau tindakan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau hal yang menjadi tugas pejabat definitifnya, antara lain: a. MENETAPKAN sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja; b. MENETAPKAN kenaikan gaji berkala; c. MENETAPKAN cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN); d. MENETAPKAN surat penugasan pegawai; e. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; atau f. memberikan izin belajar, izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi, dan izin tidak masuk kerja. (3) Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. (4) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar, antara lain: a. perubahan rencana strategis; atau b. perubahan rencana kerja Pemerintah. (5) Perubahan status hukum kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: a. pengangkatan pegawai; b. pemindahan pegawai; atau c. pemberhentian pegawai.

Pasal 8

(1) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt tidak mendapat tunjangan struktural pada jabatannya sebagai Plt. (2) Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan masa pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan Tunjangan Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a menerima Tunjangan Kinerja ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja dalam jabatan sebagai Plt yang dirangkapnya dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran; dan b. Pegawai yang ditunjuk sebagai Plt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c menerima Tunjangan Kinerja pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tunjangan Kinerja dalam jabatan definitifnya. (3) Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada bulan pembayaran Tunjangan Kinerja berikutnya.

Pasal 9

(1) Plt berhenti atau diberhentikan dalam hal: a. meninggal dunia; b. jabatan struktural terkait telah terisi secara definitif; c. diangkat menjadi pejabat definitif dalam jabatan struktural terkait; d. berdasarkan penilaian pimpinan Plt terkait dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugas; e. mengundurkan diri sebagai Plt; f. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; g. menjalani cuti di luar tanggungan negara; h. sakit jasmani dan rohani secara terus menerus; i. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; dan/atau j. melaksanakan tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: a. Menteri untuk Jabatan Pimpinan Tinggi; atau b. Sekretaris Kementerian untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13