PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENSTRA K/L) 2015-2019

PERMEN Nomor 5 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENYUSUNAN, PENELAAHAN, DAN PENYESUAIAN RANCANGAN RENSTRA K/L 2015-2019

Pasal 6

(1) Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renstra K/L 2015-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada rancangan awal RPJMN 2015-2019. (2) Kementerian Perencanaan menyampaikan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019 kepada Kementerian/ Lembaga. (3) Penyiapan rancangan Renstra K/L 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diawali dengan penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L yang mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015- 2019. (4) Dalam rangka penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian/Lembaga menghimpun: a. hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang bersesuaian dengan tugas dan kewenangannya; dan b. aspirasi masyarakat. (5) Kementerian/Lembaga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasikan pembagian tugas dalam pencapaian sasaran nasional sesuai dengan Rancangan Teknokratik Renstra K/L di sektornya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Evaluasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1) Kementerian Perencanaan menyampaikan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 yang telah memuat visi, misi dan sasaran program prioritas PRESIDEN terpilih kepada Kementerian/Lembaga. (2) Kementerian/Lembaga melakukan penyelarasan Rancangan Teknokratik Renstra K/L sesuai dengan Rancangan Awal RPJMN 2015- 2019. (3) Proses penyelarasan Rancangan Teknokratik Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan Rancangan Renstra K/L 2015- 2019.

Pasal 8

(1) Kementerian/Lembaga menyampaikan rancangan Renstra K/L 2015- 2019 kepada Kementerian Perencanaan untuk dilakukan penelaahan. (2) Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan rancangan Renstra K/L 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan batasan substansi rancangan Renstra K/L 2015-2019, kesesuaian dengan rancangan awal RPJMN 2015-2019, kesesuaian kerangka regulasi, kesesuaian kerangka kelembagaan dan kebutuhan sumber daya.

Pasal 9

Penelaahan substansi Renstra K/L 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan terhadap 2 (dua) hal, yaitu: a. penelaahan terhadap batasan muatan rancangan Renstra K/L 2015- 2019; dan b. penelaahan terhadap konsistensi antara rancangan Renstra K/L 2015- 2019 dengan Rancangan Awal RPJMN 2015-2019.

Pasal 10

(1) Hasil penelaahan rancangan Renstra K/L 2015-2019 dituangkan dalam catatan hasil penelaahan Renstra K/L 2015-2019. (2) Kementerian Perencanaan menyampaikan catatan hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kementerian/Lembaga. (3) Penyempurnaan rancangan Renstra K/L 2015-2019 dilakukan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan catatan hasil penelaahan dari Kementerian Perencanaan.

Pasal 11

(1) Kementerian/Lembaga melakukan penyesuaian rancangan Renstra K/L 2015-2019 sebelum ditetapkan menjadi Renstra K/L 2015-2019 terhadap RPJMN 2015-2019. (2) Kementerian Perencanaan mengkoordinasikan pelaksanaan forum pertemuan untuk membahas penyesuaian rancangan Renstra K/L 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk a. memastikan hasil catatan penelaahan sudah tertampung di dalam rancangan Renstra K/L 2015-2019; dan b. memastikan kesesuaian rancangan Renstra K/L 2015-2019 dengan RPJMN 2015-2019.

Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2014 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENSTRA K/L) 2015-2019

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

Pasal 21