PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PERMEN Nomor 4 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PRINSIP, KLASIFIKASI, DAN POLA KERJA SAMA

Pasal 4

Koreksi

Kerja Sama diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. kesesuaian dengan tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan; b. keselarasan dengan kebijakan, prioritas, dan rencana pembangunan yang ditetapkan; c. kejelasan pelaksanaan dan manfaat; d. konsolidasi unit kerja; e. kebebasan berkontrak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. musyawarah untuk mufakat; g. tertib administrasi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan h. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien.

Pasal 5

(1) Klasifikasi Kerja Sama di Kementerian Perencanaan, meliputi: a. Kerja Sama domestik; dan b. Kerja Sama internasional. (2) Kerja Sama domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan dengan Mitra Kerja Sama domestik. (3) Mitra Kerja Sama domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. lembaga negara; b. kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian; c. pemerintah daerah; d. badan hukum INDONESIA; e. badan usaha domestik; f. organisasi kemasyarakatan; g. kelompok masyarakat; dan/atau h. perorangan warga negara INDONESIA. (4) Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan dengan Mitra Kerja Sama internasional. (5) Mitra Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. pemerintah asing; b. organisasi bilateral; c. organisasi multilateral; d. organisasi internasional non-pemerintah; e. badan hukum asing; f. badan usaha asing; dan/atau g. perorangan warga negara asing.

Pasal 6

(1) Pola Kerja Sama di Kementerian Perencanaan, meliputi: a. Kerja Sama antarinstansi pemerintahan; b. Kerja Sama sinergi pembangunan daerah; c. Kerja Sama hibah; d. Kerja Sama pengadaan barang/jasa; dan e. Kerja Sama swadaya. (2) Kerja Sama antarinstansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk kolaborasi program dan kegiatan antarinstansi pemerintah dan/atau lembaga negara lainnya sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kerja Sama sinergi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dengan membentuk kesepakatan dan rencana kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah. (4) Kerja Sama hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dengan hibah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah. (5) Kerja Sama pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan untuk melaksanakan rencana pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui penyedia dan/atau swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (6) Kerja Sama swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan untuk kolaborasi program dan kegiatan melalui pelaksanaan bersama sesuai sumber daya masing-masing yang tidak bergantung pada dukungan pembiayaan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya.

BAB III

PRAKARSA DAN USULAN KERJA SAMA

Pasal 7

Koreksi

(1) Prakarsa Kerja Sama di Kementerian Perencanaan dapat dilakukan oleh: a. Menteri; b. pejabat pimpinan tinggi madya; dan/atau c. pejabat pimpinan tinggi pratama. (2) Pejabat pimpinan tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Sekretaris Kementerian; b. Deputi; dan c. Staf Ahli Menteri. (3) Pejabat pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. Direktur; b. Kepala Pusat; dan c. Kepala Biro.

Pasal 8

(1) Selain prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Mitra Kerja Sama dapat menyampaikan usulan Kerja Sama kepada Kementerian Perencanaan. (2) Usulan dari Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri, pejabat pimpinan tinggi madya, dan/atau pejabat pimpinan tinggi pratama dengan memuat: a. latar belakang Mitra Kerja Sama; b. keterkaitan dengan rencana pembangunan terkait; dan c. rencana pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 9

(1) Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Kementerian. (2) Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mempertimbangkan: a. kejelasan status, kapasitas, kewenangan, dan latar belakang Mitra Kerja Sama; b. kesesuaian tugas dan fungsi dengan pelaksanaan Kerja Sama di Kementerian Perencanaan; c. kejelasan tujuan, rencana pelaksanaan, hasil, dan manfaat Kerja Sama; d. keselarasan ruang lingkup Kerja Sama dengan kebijakan, prioritas, dan rencana pembangunan yang terkait; e. keterkaitan pelaksanaan Kerja Sama dengan unit kerja di sektor pembangunan terkait; f. kesiapan sumber daya, pembiayaan, dan pelaksanaan teknis Kerja Sama; dan g. hasil pemantauan dan evaluasi Kerja Sama, apabila diperlukan atau pernah dikerjasamakan sebelumnya. (3) Sekretaris Kementerian menugaskan Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana dan Biro Hukum untuk mengoordinasikan rapat konsolidasi internal dan/atau pertemuan dengan Mitra Kerja Sama. (4) Rapat konsolidasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II yang membidangi tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama. (5) Pertemuan dengan Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mendalami informasi dan menjajaki potensi Kerja Sama. (6) Ketentuan mengenai prakarsa dan usulan Kerja Sama dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

BAB IV

PERANCANGAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 10

Koreksi

(1) Biro Hukum melakukan perancangan Naskah Kerja Sama yang menjadi bagian penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (2) Dalam melakukan perancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum memperhatikan: a. kesesuaian pola Kerja Sama dengan jenis dan muatan Naskah Kerja Sama yang akan disepakati; b. klausul Naskah Kerja Sama yang sesuai dengan kaidah bahasa dan penafsiran hukum; c. telaah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2); dan d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pasal 11

(1) Perancangan Naskah Kerja Sama dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama; b. penyempurnaan rancangan Naskah Kerja Sama; dan c. finalisasi rancangan Naskah Kerja Sama. (2) Penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh: a. Biro Hukum; atau b. Mitra Kerja Sama. (3) Penyempurnaan rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Biro Hukum dengan cara: a. penelaahan rancangan Naskah Kerja Sama; dan b. pembahasan yang melibatkan unit kerja terkait di Kementerian Perencanaan. (4) Finalisasi rancangan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Biro Hukum dengan cara: a. penelaahan terhadap masukan rancangan Naskah Kerja Sama dari Mitra Kerja Sama; b. perundingan dengan Mitra Kerja Sama; dan c. pengoordinasian kesepakatan. (5) Ketentuan mengenai prosedur perancangan Naskah Kerja Sama dalam bentuk standar operasional prosedur ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 12

(1) Jenis Naskah Kerja Sama di Kementerian Perencanaan terdiri atas: a. Naskah Kerja Sama yang bersifat umum; dan b. Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis. (2) Naskah Kerja Sama yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Naskah Kerja Sama yang disepakati dalam ruang lingkup yang strategis, tidak mengikat sebagai dasar pelaksanaan teknis, dan berlaku dalam jangka waktu yang panjang. (3) Naskah Kerja Sama yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan teknis Kerja Sama. (4) Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Naskah Kerja Sama yang disepakati dalam ruang lingkup yang spesifik, mengikat pelaksanaan teknis, dan berlaku dalam jangka waktu tahun anggaran tertentu. (5) Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tindak lanjut dari Naskah Kerja Sama yang bersifat umum. (6) Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat disusun tanpa Naskah Kerja Sama yang bersifat umum, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan atau dibuat berdasarkan kesepakatan.

Pasal 13

(1) Klasifikasi Naskah Kerja Sama di Kementerian Perencanaan terdiri atas: a. Naskah Kerja Sama domestik; dan b. Naskah Kerja Sama internasional. (2) Naskah Kerja Sama domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat meliputi: a. Naskah Kerja Sama yang bersifat umum dengan nomenklatur: 1. surat pernyataan kehendak; dan 2. nota kesepahaman. b. Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis dengan nomenklatur: 1. perjanjian/kontrak; dan 2. perjanjian Kerja Sama. (3) Naskah Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat meliputi: a. Naskah Kerja Sama yang bersifat umum dengan nomenklatur: 1. letter of intent; dan 2. memorandum of understanding; b. Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis dengan nomenklatur: 1. agreement/contract; dan 2. cooperation agreement. (4) Penggunaan nomenklatur Naskah Kerja Sama selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib dikonsultasikan kepada Biro Hukum.

Pasal 14

(1) Muatan Naskah Kerja Sama yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: 1. tujuan; 2. ruang lingkup; 3. pelaksanaan; 4. pembiayaan; 5. jangka waktu; 6. tata kelola; 7. pemantauan dan evaluasi; 8. penyelesaian perselisihan; 9. korespondensi; dan 10. perubahan. (2) Muatan Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat: 1. tujuan; 2. ruang lingkup; 3. pelaksanaan; 4. pembiayaan; 5. jangka waktu; 6. hak dan kewajiban/peran dan tanggung jawab; 7. tata kelola; 8. hak kekayaan intelektual; 9. kerahasiaan; 10. pemantauan dan evaluasi; 11. keadaan kahar; 12. penyelesaian perselisihan; 13. korespondensi; dan 14. perubahan. (3) Muatan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan berdasarkan masukan Mitra Kerja Sama dan telaah Biro Hukum.

Pasal 15

(1) Sistematika Naskah Kerja Sama terdiri atas: a. judul; b. pembukaan; c. batang tubuh/isi; dan d. penutup. (2) Dalam hal diperlukan, Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat lampiran. (3) Judul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat keterangan mengenai: a. nomenklatur Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3); b. para pihak; c. nama Kerja Sama; dan d. nomor Naskah Kerja Sama. (4) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat keterangan mengenai: a. komparisi/identitas para pihak; b. recital/landasan Kerja Sama; dan c. premis kesepakatan Kerja Sama. (5) Batang tubuh/isi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat klausul sesuai dengan muatan Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (6) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat keterangan mengenai: a. premis otentikasi dan jumlah Naskah Kerja Sama; dan b. kolom nama, jabatan, dan tanda tangan para pihak. (7) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dokumen pelengkap yang bersifat rinci dan tidak dapat dimuat dalam batang tubuh/isi, serta menjadi bagian dan kesatuan dari Naskah Kerja Sama. (8) Ketentuan mengenai sistematika dan format Naskah Kerja Sama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Sistematika Naskah Kerja Sama dapat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15, dalam hal: a. keperluan tertentu atas Naskah Kerja Sama khusus; atau b. mengikuti pola Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Naskah Kerja Sama secara khusus. (2) Keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perubahan klausul Naskah Kerja Sama; dan/atau b. penyusunan dokumen lain dari Naskah Kerja Sama. (3) Perubahan klausul Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menghasilkan Naskah Kerja Sama khusus berupa: a. adendum perubahan/amandemen; atau b. pertukaran surat (exchange of letters). (4) Penyusunan dokumen lain dari Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menghasilkan dokumen Kerja Sama yang dapat memuat ketentuan hukum dan tata kelola sebagai bagian dari Naskah Kerja Sama. (5) Naskah Kerja Sama khusus yang mengikuti pola Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Naskah Kerja Sama untuk Kerja Sama sinergi pembangunan daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kerja sama daerah; b. Naskah Kerja Sama untuk Kerja Sama hibah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang hibah; atau c. Naskah Kerja Sama untuk Kerja Sama pengadaaan barang/jasa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/ jasa Pemerintah. (6) Perancangan Naskah Kerja Sama khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Unit Kerja Eselon I, Unit Kerja Eselon II, dan/atau pejabat yang diberi kewenangan terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama kepada Biro Hukum untuk memperoleh telaah.

Pasal 17

Naskah Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b wajib disusun dalam bahasa INDONESIA dan bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bahasa.

Pasal 18

(1) Biro Hukum mengoordinasikan penerjemahan Naskah Kerja Sama berbahasa Inggris ke dalam bahasa INDONESIA. (2) Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II yang membidangi tugas dan fungsi terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama.

BAB Kedua

Jenis, Klasifikasi, dan Muatan Naskah Kerja Sama

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

BAB VII

PERUNDINGAN DAN KESEPAKATAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 19

Koreksi

(1) Perundingan merupakan upaya untuk menyamakan pemahaman dan mengambil keputusan dengan Mitra Kerja Sama atas pelaksanaan Kerja Sama yang hasilnya dituangkan dalam Naskah Kerja Sama. (2) Perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendekatan: a. konsolidasi pengambilan keputusan; b. penyamaan persepsi atas pelaksanaan Kerja Sama; dan c. persuasi atau kompromi yang konstruktif dengan berpegang pada prinsip Kerja Sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Sekretaris Kementerian membentuk tim perundingan Kerja Sama yang beranggotakan paling sedikit: a. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana; b. Biro Hukum; c. Inspektorat Bidang Administrasi Umum; dan d. Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan. (2) Tim perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tugas: a. penyusunan catatan posisi tawar; b. pelaksanaan perundingan; dan c. pelaporan hasil perundingan. (3) Catatan posisi tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan bahan, informasi, hasil telaah terkait Kerja Sama yang perlu dibahas dan disepakati dengan Mitra Kerja Sama. (4) Pelaksanaan perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara: a. perundingan korespondensi; b. perundingan langsung; dan/atau c. perundingan telekonferensi. (5) Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaporkan oleh tim perundingan kepada Sekretaris Kementerian dengan notula atau berita acara yang memuat hasil kesepakatan Kerja Sama. (6) Ketentuan mengenai tata cara perundingan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 21

(1) Biro Hukum menindaklanjuti hasil kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dengan rancangan final Naskah Kerja Sama. (2) Biro Hukum menyampaikan rancangan final Naskah Kerja Sama kepada Mitra Kerja Sama untuk memperoleh persetujuan. (3) Penyampaian rancangan final Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Unit Kerja Eselon I dan/atau Unit Kerja Eselon II yang membidangi tugas dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama.

BAB VIII

PENCETAKAN DAN PEMARAFAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 22

Koreksi

(1) Biro Hukum mencetak rancangan final Naskah Kerja Sama yang telah memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). (2) Rancangan final Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dengan kertas khusus. (3) Dalam hal Naskah Kerja Sama tidak dapat dicetak dengan kertas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum mengoordinasikan pencetakan rancangan final Naskah Kerja Sama dengan kertas lainnya yang disepakati dengan Mitra Kerja Sama. (4) Ketentuan mengenai pencetakan dan format kertas khusus Naskah Kerja Sama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

(1) Biro Hukum menyampaikan rancangan final Naskah Kerja Sama yang telah dicetak untuk pemarafan oleh: a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi tugas dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama, apabila Naskah Kerja Sama akan ditandatangani oleh Menteri atau Sekretaris Kementerian; b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi tugas dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama, apabila Naskah Kerja Sama akan ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi madya; atau c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi tugas dan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama, apabila Naskah Kerja Sama akan ditandatangani oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang bersangkutan. (2) Kepala Biro Hukum membubuhkan paraf afirmasi sebelum tindak lanjut penandatanganan. (3) Pembubuhan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di setiap halaman kertas Naskah Kerja Sama yang telah dicetak asli beserta rangkapnya. (4) Dalam hal Naskah Kerja Sama tidak dapat diparaf secara langsung di halaman kertas khusus atau kertas lain, pejabat pimpinan tinggi madya atau pejabat pimpinan tinggi pratama yang berwenang dapat menyampaikan bukti paraf pada rancangan final Naskah Kerja Sama yang telah disepakati dengan Mitra Kerja Sama kepada Biro Hukum. (5) Ketentuan mengenai pemarafan Naskah Kerja Sama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX

PENANDATANGANAN NASKAH KERJA SAMA

Pasal 24

Koreksi

(1) Penandatanganan Naskah Kerja Sama dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan mempertimbangkan: a. pola Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); b. jenis Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan c. jenjang dan kesetaraan penandatangan dari Mitra Kerja Sama. (2) Kewenangan penandatanganan dengan pertimbangan pola Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. Kerja Sama antarinstansi Pemerintahan: 1. Menteri; 2. Sekretaris Kementerian; 3. pejabat pimpinan tinggi madya; atau 4. pejabat pimpinan tinggi pratama. b. Kerja Sama Sinergi Pembangunan Daerah: 1. Menteri; 2. Sekretaris Kementerian; 3. pejabat pimpinan tinggi madya; atau 4. pejabat pimpinan tinggi pratama. c. Kerja Sama Hibah: 1. Menteri; 2. Sekretaris Kementerian; atau 3. pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri. d. Kerja Sama Pengadaan Barang/Jasa: 1. Menteri selaku pengguna anggaran; 2. Sekretaris Kementerian atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Menteri sebagai kuasa pengguna anggaran; atau 3. pejabat pembuat komitmen. e. Kerja Sama Swadaya: 1. Menteri; 2. Sekretaris Kementerian; 3. pejabat pimpinan tinggi madya; atau 4. pejabat pimpinan tinggi pratama. (3) Kewenangan penandatanganan dengan pertimbangan jenis Naskah Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh: a. Naskah Kerja Sama yang bersifat umum: 1. Menteri; 2. Sekretaris Kementerian; atau 3. pejabat pimpinan tinggi madya. b. Naskah Kerja Sama yang bersifat teknis: 1. Menteri; 2. Sekretaris Kementerian; 3. pejabat pimpinan tinggi madya; 4. pejabat pimpinan tinggi pratama; atau 5. pejabat pembuat komitmen. (4) Jenjang dan kesetaraan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan kepada Biro Hukum untuk memperoleh masukan. (6) Ketentuan mengenai skema kewenangan penanda- tanganan Naskah Kerja Sama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Naskah Kerja Sama tidak dapat ditandatangani oleh: a. pejabat pelaksana tugas; atau b. pejabat pelaksana harian.

Pasal 26

(1) Naskah Kerja Sama yang telah dicetak dan diparaf ditindaklanjuti dengan: a. penempelan meterai; b. penandatanganan; dan c. pembubuhan cap dinas. (2) Penempelan meterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap Naskah Kerja Sama yang: a. menerangkan hubungan perdata; atau b. digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bea meterai. (3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan cara: a. penandatanganan seremonial; atau b. penandatanganan sirkuler. (4) Pembubuhan cap dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Naskah Kerja Sama yang telah ditandatangani sesuai ketentuan Peraturan Menteri tentang tata naskah dinas. (5) Pembubuhan cap dilakukan pada Naskah Kerja Sama domestik. (6) Ketentuan mengenai tata cara penandatanganan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Kewenangan Penandatanganan

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

Naskah Kerja Sama tidak dapat ditandatangani oleh: a. pejabat pelaksana tugas; atau b. pejabat pelaksana harian.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN KERJA SAMA DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Ketiga

Pasal 15

BAB Keempat

Pasal 16

BAB Kelima

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedua

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB X

Pasal 27

Pasal 28

BAB XI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32

Pasal 33

BAB XII

Pasal 34

BAB XIII

Pasal 35

Pasal 36