PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang TATA CARA PERENCANAAN DANA TRANSFER KHUSUS

PERMEN Nomor 4 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah. 2. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disingkat DAK Fisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. 3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disingkat DAK Nonfisik adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. 4. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 6. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 7. Deputi Sektoral adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Perencanaan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan di sektor tertentu. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 9. Kementerian Keuangan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 10. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 11. Kementerian Dalam Negeri adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 12. Menteri Dalam Negeri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 13. Kementerian/Lembaga Teknis Pengampu yang selanjutnya disebut K/L Teknis Pengampu adalah kementerian dan atau lembaga yang bertugas dan bertanggungjawab mengampu DAK Fisik dan DAK Nonfisik bidang teknis tertentu. 14. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 17. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas. 18. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan kebijakan PRESIDEN lainnya. 19. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai program prioritas. 20. Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian Prioritas Pembangunan. 21. Penanggung Jawab Prioritas Nasional adalah Pimpinan Tinggi Madya yang ditugaskan oleh Menteri Perencanaan untuk menjabarkan Prioritas Nasional ke dalam Program Prioritas dan mengoordinasikan penjabarannya ke dalam Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas 22. Data Teknis adalah data yang berasal dari Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penilaian usulan DAK untuk menjelaskan pemenuhan kriteria teknis yang ditetapkan oleh K/L teknis pengampu. 23. Arah kebijakan Dana Transfer Khusus adalah penjabaran peruntukkan Dana Transfer Khusus yang meliputi jenis, bidang, sub bidang, target, sasaran, ruang lingkup/pilihan kegiatan, lokasi prioritas, kriteria penilaian, kebutuhan pendanaan, dan kelembagaan pengelola masing-masing bidang dana transfer khusus. 24. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja. 25. Tahun Perencanaan adalah tahun dimana dilakukan penyusuan RKP atau satu tahun sebelum pelaksanaan RKP.

BAB II

PENYUSUNAN ARAH KEBIJAKAN DAN RENCANA PEMANFAATAN DANA TRANSFER KHUSUS

Pasal 5

Koreksi

(1) Tahapan penyusunan Arah Kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus meliputi: a. perumusan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus; b. penetapan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus; c. pelaksanaan pertemuan para pihak Dana Transfer Khusus; dan d. penyusunan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus. (2) Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan bersama-sama mengoordinasikan penyusunan Arah Kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1) Kementerian Perencanaan merumuskan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L Teknis Pengampu terkait. (2) Rumusan bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari program yang menjadi Prioritas Nasional yang mengacu pada rancangan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan dalam RKP. (3) Rumusan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerhatikan aspek keberpihakan kepada daerah yang termasuk dalam kategori tertinggal dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan dan mencapai tujuan nasional.

Pasal 7

(1) Menteri Perencanaan MENETAPKAN bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melalui rapat pimpinan penentuan usulan Arah Kebijakan dan rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus. (2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Perencanaan tentang Tata Cara Penyusunan RKP. (3) Penetapan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus dilaksanakan setelah penetapan Tema, Sasaran, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan sebagai bagian rancangan awal RKP. (4) Menteri melaporkan penetapan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wakil PRESIDEN dalam rapat Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

Pasal 8

(1) Deputi Bidang Pengembangan Regional mengoordinasikan pertemuan para pihak untuk pelaksanaan Dana Transfer Khusus. (2) Pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan K/L Teknis Pengampu. (3) Pertemuan Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah penetapan bidang DAK Fisik dan jenis DAK Nonfisik yang didanai Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. (4) Pertemuan para pihak pelaksanaan DAK Fisik dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokumen kesepakatan yang memuat paling sedikit: a. jenis; b. arah kebijakan bidang; c. sub bidang; d. target; e. sasaran; f. ruang lingkup/pilihan kegiatan; g. lokasi prioritas; h. kriteria penilaian; i. kebutuhan pendanaan; dan j. kelembagaan pengelola masing-masing bidang. (5) Pertemuan para pihak untuk pelaksanaan DAK Nonfisik dilaksanakan dalam rangka menghasilkan dokumen kesepakatan yang memuat paling sedikit: a. jenis DAK Nonfisik; b. arah kebijakan; c. target/sasaran; d. satuan biaya; e. kebutuhan pendanaan; f. ruang lingkup kegiatan; dan g. kelembagaan pengelola masing-masing jenis. (6) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu memberikan persetujuan terhadap dokumen kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (7) Menteri Perencanaan menyampaikan hasil pertemuan para pihak kepada Pemerintah Daerah sebagai informasi untuk pengusulan kegiatan Dana Transfer Khusus pada minggu keempat Februari tahun perencanaan atau setelah pelaksanaan pertemuan para pihak untuk pelaksanaan Dana Transfer Khusus.

Pasal 9

(1) Kementerian Perencanaan menyusun indikasi kebutuhan pendanaan dan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus. (2) Indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Proyek Prioritas yang akan didanai melalui Dana Transfer Khusus. (3) Deputi Sektoral pengampu Dana Transfer Khusus menyusun indikasi kebutuhan pendanaan dan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (4) Penyusunan indikasi kebutuhan pendanaan dan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus untuk setiap bidang dilakukan dengan memerhatikan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan, target, dan sasaran yang akan dicapai melalui Dana Transfer Khusus yang tertuang dalam dokumen kesepakatan para pihak. (5) Indikasi kebutuhan pendanaan dan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Deputi Pengembangan Regional, Deputi Pendanaan Pembangunan, dan Penanggung Jawab Prioritas Nasional. (6) Penyusunan indikasi rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP pada Maret Tahun Perencanaan.

Pasal 10

Deputi Pengembangan Regional mengintegrasikan indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus dalam rancangan awal RKP.

BAB IV

PENGUSULAN KEGIATAN, VERIFIKASI, PENILAIAN, DAN PENETAPAN RENCANA KEGIATAN DAK FISIK

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan yang didanai DAK Fisik kepada Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu. (2) Pengusulan kegiatan yang didanai DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai pada minggu pertama Maret sampai dengan minggu keempat April Tahun Perencanaan. (3) Perbaikan usulan kegiatan DAK Fisik setelah periode pengusulan selesai dapat dilakukan berdasarkan persetujuan dari Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu. (4) Pengusulan kegiatan yang didanai DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perbaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA. (5) Kementerian Perencanaan dapat membuka kembali pengusulan kegiatan yang didanai DAK setelah berakhirnya masa pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam rangka mendorong Pemerintah Daerah yang lokasinya menjadi Prioritas Nasional untuk mengusulkan kegiatan.

Pasal 13

(1) Verifikasi usulan kegiatan DAK Fisik terdiri atas tahapan: a. verifikasi mandiri; dan b. verifikasi oleh Pemerintah. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA.

Pasal 14

(1) Verifikasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. tim verifikasi daerah kabupaten/kota untuk usulan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan b. tim verifikasi daerah provinsi untuk usulan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. (2) Tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan perangkat daerah teknis pengampu, inspektorat daerah, serta perangkat daerah lainnya yang terkait. (3) Verifikasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama periode pengusulan. (4) Verifikasi usulan kegiatan DAK Fisik dilakukan terhadap pemenuhan kriteria yang mencakup: a. kesesuaian usulan dengan kewenangan daerah sesuai dengan UNDANG-UNDANG tentang pemerintahan daerah; b. kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan; c. kesesuaian usulan dengan kebutuhan dan potensi daerah; d. kesesuaian usulan dengan Prioritas Provinsi/Kabupaten/Kota dalam RPJMD dan RKPD; e. kewajaran nilai usulan dan output usulan sesuai dengan standar biaya daerah; dan f. kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri atas kerangka acuan kerja dan Data Teknis.

Pasal 15

(1) Verifikasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan oleh: a. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah untuk usulan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan b. Kementerian Dalam Negeri untuk usulan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi. (2) Verifikasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya verifikasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (3) Verifikasi usulan kegiatan DAK Fisik dilakukan terhadap pemenuhan kriteria yang mencakup: a. kesesuaian usulan dengan Prioritas Nasional dan prioritas provinsi/kabupaten/kota dalam RPJMN, RKP, RPJMD dan RKPD; b. dukungan terhadap capaian prioritas urusan dan standar pelayanan minimal; c. kesesuaian usulan dengan kewenangan daerah sesuai dengan UNDANG-UNDANG tentang pemerintahan daerah; d. kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan; e. kesesuaian usulan dengan kebutuhan dan potensi daerah; f. kewajaran nilai usulan dan output usulan sesuai dengan standar biaya daerah; dan g. kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri atas kerangka acuan kerja dan Data Teknis.

Pasal 16

(1) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu melakukan penilaian awal berdasarkan kriteria penilaian yang telah disepakati dalam pertemuan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (2) Dalam penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. Kementerian Perencanaan melakukan penilaian kesesuaian target output dan lokasi prioritas kegiatan per bidang/subbidang terhadap pencapaian prioritas nasional; b. K/L Teknis Pengampu melakukan penilaian teknis terhadap kesesuaian nomenklatur kegiatan, target output, harga satuan, dan lokasi prioritas terhadap pencapaian target sektor; dan c. Kementerian Keuangan menilai kesesuaian kewajaran nilai usulan kegiatan dan indeks kemahalan konstruksi. (3) Penilaian awal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minggu kedua Mei sampai dengan minggu kedua Juni Tahun Perencanaan. (4) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu melakukan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi KRISNA.

Pasal 17

(1) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu melakukan pertemuan tiga pihak DAK Fisik untuk membahas hasil penilaian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. (2) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu keempat Juni Tahun Perencanaan. (3) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan setiap K/L Teknis Pengampu. (4) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati usulan kegiatan DAK Fisik untuk dibahas lebih lanjut di dalam proses sinkronisasi dan harmonisasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

(1) Proses sinkronisasi dan harmonisasi pusat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), dilakukan untuk mendiskusikan hasil penilaian awal DAK Fisik oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. (2) Hasil proses sinkronisasi dan harmonisasi pusat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan penyesuaian data usulan DAK Fisik per jenis/bidang/subbidang setiap daerah. (3) Proses sinkronisasi dan harmonisasi pusat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan minggu keempat Agustus Tahun Perencanaan. (4) Hasil proses sinkronisasi dan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Sistem Informasi KRISNA.

Pasal 19

(1) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu melakukan penilaian akhir berdasarkan hasil sinkronisasi dan harmonisasi pusat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mulai minggu pertama September Tahun Perencanaan. (2) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu melakukan penilaian akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sistem Informasi KRISNA.

Pasal 20

(1) Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan K/L Teknis Pengampu melakukan pertemuan tiga pihak DAK Fisik untuk membahas hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat minggu keempat September Tahun Perencanaan. (3) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan kebutuhan setiap K/L Teknis Pengampu. (4) Pertemuan tiga pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati usulan kegiatan DAK Fisik untuk menjadi bahan penyusunan alokasi dalam APBN.

Pasal 21

(1) Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik menggunakan hasil penilaian akhir sebagaimana dimaksud dalam (2) Pasal 19 dan alokasi dalam APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20. (3) Dalam melakukan penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, K/L Teknis dan Kementerian Perencanaan. (4) Rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. rincian dan lokasi kegiatan; b. target output kegiatan; c. rincian pendanaan kegiatan; d. metode pelaksanaan kegiatan; dan e. kegiatan penunjang. (5) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan PRESIDEN tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan. (6) Dalam hal kondisi darurat bencana alam atau kerusuhan kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada K/L Teknis Pengampu setelah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan perubahan rencana kegiatan mengikuti ketentuan Peraturan PRESIDEN tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik dan Peraturan Menteri Keuangan. (8) Hasil proses penyusunan rencana kegiatan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan Sistem Informasi KRISNA.

BAB Kedua

Verifikasi Usulan Kegiatan DAK Fisik

Pasal 13

Koreksi

(1) Verifikasi usulan kegiatan DAK Fisik terdiri atas tahapan: a. verifikasi mandiri; dan b. verifikasi oleh Pemerintah. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem Informasi KRISNA.

Pasal 14

Koreksi

(1) Verifikasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan oleh: a. tim verifikasi daerah kabupaten/kota untuk usulan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan b. tim verifikasi daerah provinsi untuk usulan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. (2) Tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan perangkat daerah teknis pengampu, inspektorat daerah, serta perangkat daerah lainnya yang terkait. (3) Verifikasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama periode pengusulan. (4) Verifikasi usulan kegiatan DAK Fisik dilakukan terhadap pemenuhan kriteria yang mencakup: a. kesesuaian usulan dengan kewenangan daerah sesuai dengan UNDANG-UNDANG tentang pemerintahan daerah; b. kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan; c. kesesuaian usulan dengan kebutuhan dan potensi daerah; d. kesesuaian usulan dengan Prioritas Provinsi/Kabupaten/Kota dalam RPJMD dan RKPD; e. kewajaran nilai usulan dan output usulan sesuai dengan standar biaya daerah; dan f. kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri atas kerangka acuan kerja dan Data Teknis.

Pasal 15

(1) Verifikasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan oleh: a. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah untuk usulan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan b. Kementerian Dalam Negeri untuk usulan kegiatan DAK Fisik yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi. (2) Verifikasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya verifikasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (3) Verifikasi usulan kegiatan DAK Fisik dilakukan terhadap pemenuhan kriteria yang mencakup: a. kesesuaian usulan dengan Prioritas Nasional dan prioritas provinsi/kabupaten/kota dalam RPJMN, RKP, RPJMD dan RKPD; b. dukungan terhadap capaian prioritas urusan dan standar pelayanan minimal; c. kesesuaian usulan dengan kewenangan daerah sesuai dengan UNDANG-UNDANG tentang pemerintahan daerah; d. kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan; e. kesesuaian usulan dengan kebutuhan dan potensi daerah; f. kewajaran nilai usulan dan output usulan sesuai dengan standar biaya daerah; dan g. kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri atas kerangka acuan kerja dan Data Teknis.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMUTAKHIRAN INDIKASI RENCANA PEMANFAATAN DANA TRANSFER KHUSUS

Pasal 22

Koreksi

(1) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan bersama-sama menyusun pagu alokasi per bidang Dana Transfer Khusus. (2) Penyusunan pagu alokasi per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memerhatikan Prioritas Nasional, Arah Kebijakan dan target/sasaran yang akan dicapai melalui Dana Transfer Khusus pada setiap bidang, usulan/perkiraan kebutuhan, dan ketersediaan anggaran.

Pasal 23

(1) Kementerian Perencanaan menyusun indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus untuk diintegrasikan ke dalam RKP. (2) Indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Proyek Prioritas yang akan didanai Dana Transfer Khusus beserta perkiraan anggarannya. (3) Deputi Sektoral menyusun indikasi rincian rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memutakhirkan indikasi rencana pemanfaatan yang telah disusun dalam rancangan awal RKP. (4) Pemutakhiran indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan memerhatikan hasil pertemuan para pihak, hasil musyawarah perencanaan pembangunan nasional, dan hasil penilaian usulan daerah. (5) Indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Deputi Pengembangan Regional, Deputi Pendanaan Pembangunan, dan Penanggung Jawab Prioritas Nasional paling lama pada minggu keempat Mei Tahun Perencanaan. (6) Indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus menjadi bahan dalam penyusunan rancangan akhir RKP pada Juni yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional.

Pasal 24

(1) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan bersama-sama menyusun alokasi per bidang Dana Transfer Khusus untuk setiap daerah penerima dengan memerhatikan usulan kebutuhan, ketersediaan anggaran dan hasil pertemuan tiga pihak. (2) Hasil penyusunan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembahasan alokasi transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 25

(1) Deputi Sektoral berkoordinasi dengan K/L Teknis Pengampu untuk memutakhirkan indikasi rincian rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus per bidang berdasarkan Prioritas Nasional, hasil penilaian usulan daerah, dan alokasi per bidang per daerah setelah penetapan APBN. (2) Pemutakhiran indikasi rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus beserta alokasi per bidang menjadi bahan dalam pemutakhiran RKP yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional. (3) Pemutakhiran indikasi rincian rencana pemanfaatan Dana Transfer Khusus beserta alokasi per bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bersamaan dengan periode pemutakhiran RKP.

Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2019 tentang TATA CARA PERENCANAAN DANA TRANSFER KHUSUS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kesatu

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

Pasal 17

BAB Keempat

Pasal 18

BAB Kelima

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keenam

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

BAB X

Pasal 32