PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

PERMEN Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Kementerian PPN/Bappenas, adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 2. Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. 3. Konflik Kepentingan adalah kondisi Pegawai yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri -- 5 -- sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas, profesionalitas, dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. 4. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan/atau fasilitas lainnya. 5. Hubungan Afiliasi (kekeluargaan, pribadi, atau golongan), adalah hubungan yang dimiliki oleh Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya. 6. Kepentingan Pribadi adalah kepentingan pribadi Pegawai. 7. Perangkapan Jabatan adalah keadaan ketika Pegawai menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel. 8. Penyalahgunaan Wewenang adalah keadaan ketika Pegawai membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. 9. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada. 10. Korupsi adalah perbuatan yang melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 11. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Pegawai atau antara Pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara. -- 6 -- 12. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. 13. Atasan Langsung adalah pejabat yang mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari Pegawai dalam organisasi atau strata pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas. 14. Inspektorat Utama adalah Unit Kerja yang menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Kementerian PPN/Bappenas. 15. Mitra Usaha atau Pihak Ketiga, adalah perseorangan atau badan hukum yang menjalin kerja sama dengan Kementerian PPN/Bappenas.

BAB II

BENTUK, JENIS, DAN SUMBER PENYEBAB KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 5

Koreksi

Bentuk-bentuk Konflik Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: a. penerimaan Gratifikasi atas suatu keputusan atau suatu tindakan yang dilandaskan pada jabatan dan menguntungkan pihak pemberi; b. penggunaan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau menguntungkan kepentingan pihak tertentu; c. pemberian kemudahan atau fasilitas akses kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak tertentu; e. penilaian suatu obyek yang disusun sendiri oleh Pegawai yang bersangkutan; f. pemihakan pada salah satu penyedia barang dan jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui pemberian informasi khusus, pemberian keistimewaan, dan peluang; g. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan; h. penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang; i. penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan; -- 8 -- j. perangkapan jabatan di beberapa instansi yang memiliki hubungan langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya; dan k. penggunaan hubungan afiliasi atau kekeluargaan antara Pegawai dan pihak lain yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pegawai sehubungan dengan jabatannya.

Pasal 6

Jenis Konflik Kepentingan meliputi: a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi; b. pemberian izin yang diskriminatif; c. pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat, balas jasa, pengaruh dari Pejabat yang tidak sesuai norma, standar, dan/atau prosedur serta tidak profesional; d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional; e. melakukan komersialisasi pelayanan publik; f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; g. pengawas menjadi bagian dari pihak yang diawasi; h. melakukan pengawasan atau penilaian yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; i. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain; j. melakukan penilaian yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; k. menjadi bawahan pihak yang dinilai; dan l. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atau sesuatu yang dinilai. -- 9 --

Pasal 7

Sumber penyebab Konflik Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: a. Gratifikasi; b. Hubungan Afiliasi (kekeluargaan, pribadi, atau golongan); c. Kepentingan Pribadi; d. Perangkapan Jabatan; e. Penyalahgunaan Wewenang; dan/atau f. Kelemahan Sistem Organisasi.

BAB III

PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 8

Koreksi

(1) Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas wajib: a. melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik; b. mematuhi kode etik dan kode perilaku; c. memahami prinsip-prinsip anti korupsi; dan d. memahami prinsip pelayanan prima. (2) Untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pegawai wajib: a. memahami bentuk-bentuk Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. memahami jenis-jenis Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; c. mengenali sumber Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan d. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

Setiap Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas dilarang: a. ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi terjadinya Konflik Kepentingan; -- 10 -- b. memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok, dan/atau pihak lain atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara; c. memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Konflik Kepentingan kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta atau aset barang milik negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau golongan; e. menerima, memberi, menjanjikan hadiah dan/atau hiburan dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya; f. mengizinkan Mitra Usaha atau Pihak Ketiga memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara; g. menerima pengembalian (refund) dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan/atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Konflik Kepentingan; h. bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas; i. memanfaatkan data dan/atau informasi rahasia instansi untuk kepentingan pihak lain; dan j. menjadi pelaksana dan pengawas secara bersamaan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa di Kementerian PPN/Bappenas.

Pasal 10

(1) Pimpinan Unit Kerja melakukan identifikasi serta menyusun strategi dan peta potensi Konflik Kepentingan di Unit Kerja masing-masing dengan mengacu pada -- 11 -- ketentuan perundang-undangan, kode etik dan kode perilaku, dan mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di masing-masing Unit Kerja. (2) Identifikasi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penjabaran yang jelas mengenai situasi yang menimbulkan Konflik Kepentingan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Unit Kerja. (3) Strategi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan kode etik dan kode perilaku; b. pelatihan, arahan, konseling, contoh praktis, dan langkah-langkah penanganan Konflik Kepentingan; c. deklarasi Konflik Kepentingan dengan cara pelaporan; dan d. dukungan kelembagaan, meliputi dukungan administrasi, pelaporan, dan pencatatan dalam penanganan Konflik Kepentingan. (4) Penyusunan peta potensi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Atasan Langsung dan Inspektorat Utama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pegawai dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan PRESIDEN ini, setiap Unit Kerja dan Inspektorat Utama mendorong partisipasi dan keterlibatan Pegawai dalam penanganan Konflik Kepentingan dengan cara: -- 12 -- a. memublikasikan dan mensosialisasikan kebijakan penanganan Konflik Kepentingan; b. menjamin peraturan dan prosedur penanganan Konflik Kepentingan mudah diperoleh dan diketahui; c. memberi pengarahan tentang penanganan Konflik Kepentingan; dan d. memberi bantuan konsultasi dan nasihat bagi Pegawai dalam penanganan Konflik Kepentingan.

BAB IV

PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 13

Koreksi

Prinsip penanganan konflik kepentingan dilaksanakan sebagai berikut: a. mengutamakan kepentingan umum; b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Konflik Kepentingan; c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Konflik Kepentingan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Pegawai yang memiliki atau berpotensi terlibat secara langsung dalam situasi Konflik Kepentingan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung dan/atau kepada Inspektorat Utama. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pelaporan Konflik Kepentingan melalui surat pernyataan potensi Konflik Kepentingan. (3) Surat pernyataan potensi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar perlindungan hukum bagi Pegawai. (4) Surat pernyataan potensi Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun -- 13 -- berdasarkan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

(1) Penanganan Konflik Kepentingan yang dialami Pegawai dilakukan dengan cara penyelesaian secara integratif dengan melibatkan pihak-pihak yang terlibat Konflik Kepentingan. (2) Atasan Langsung dan/atau Inspektorat Utama menelaah surat pernyataan Konflik Kepentingan untuk MEMUTUSKAN lanjut atau tidak lanjut atas keterlibatan Pegawai dalam suatu kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan Konflik Kepentingan. (3) Penelaahan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Atasan Langsung dan/atau Inspektorat Utama dengan: a. menerima dan mendefinisikan pokok masalah yang menimbulkan konflik kepentingan; b. mengumpulkan fakta-fakta yang akurat dan lengkap untuk menyelesaikan konflik kepentingan; c. menganalisis dan MEMUTUSKAN pemecahan konflik kepentingan secara adil; d. menjamin pelaksanaan disiplin pegawai; dan e. mengawasi akibat dari keputusan yang dibuat. (4) Dalam hal penelaahan dilakukan Atasan Langsung, Atasan Langsung melakukan konsultasi dan/atau melaporkan kepada Inspektorat Utama.

Pasal 16

Berdasarkan penelaahan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Atasan Langsung dan/atau Inspektorat Utama dapat memberikan rekomendasi tindakan penanganan Konflik Kepentingan kepada Pegawai sebagai berikut: -- 14 -- a. melanjutkan suatu kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan situasi Konflik Kepentingan; b. tidak melanjutkan suatu kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan situasi Konflik Kepentingan, c. penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Pegawai memiliki Konflik Kepentingan; d. membatasi akses Pegawai atas informasi tertentu apabila yang bersangkutan memiliki Konflik Kepentingan; e. mutasi Pegawai ke jabatan lain yang tidak memiliki Konflik Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengalihtugaskan tugas dan tanggung jawab Pegawai; g. pengunduran diri Pegawai dari jabatan yang menyebabkan Konflik Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau h. pemberian sanksi bagi Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada: a. Pegawai yang bersangkutan; b. Unit Kerja terkait di Kementerian PPN/Bappenas; dan c. Inspektorat Utama. (2) Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan kepada: a. Pegawai yang bersangkutan; b. Atasan Langsung Pegawai; dan c. Unit Kerja terkait di Kementerian PPN/Bappenas. (3) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Atasan Langsung wajib mengawasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan tugas. -- 15 -- (4) Dalam hal rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Atasan Langsung wajib menunjuk Pegawai lain untuk melaksanakan kegiatan dan tugas.

Pasal 18

Setiap Pegawai dan Mitra Usaha atau Pihak Ketiga yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui atau menduga potensi atau adanya pelanggaran Konflik Kepentingan oleh Pegawai lainnya, dapat melaporkan melalui: a. sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (Whistleblowing System) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengatur tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran (Whistleblowing System); atau b. mekanise pengaduan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21