PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

PERMEN Nomor 3 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim INDONESIA/INDONESIA Climate Change Trust Fund, selanjutnya disingkat ICCTF, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan menyalurkan dana hibah dari berbagai sumber untuk mendanai penanganan perubahan iklim. 2. Dana Perwalian adalah dana Hibah yang diberikan oleh satu atau beberapa Pemberi Hibah yang dikelola oleh suatu lembaga sebagai wali amanat untuk tujuan penggunaan tertentu. 3. Pedoman Tata Kelola ICCTF adalah dokumen yang berisi tentang penjelasan rinci mengenai tata laksana implementasi, akuntabilitas fiskal, pencairan, penggunaan dana, dan pengaturan mekanisme pelaksanaan program ICCTF. 4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 5. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara. 6. Satuan Kerja, selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. 7. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah pejabat yang ditunjuk pada Satker yang mengelola dana hibah ICCTF yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Perencanaan. 8. Lembaga Wali Amanat, selanjutnya disebut LWA adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah. www.djpp.kemenkumham.go.id 9. Majelis Wali Amanat, selanjutnya disebut sebagai MWA, adalah bagian dari LWA yang dipersamakan dengan Satker. 10. Pengelola Dana Amanat selanjutnya disebut dengan PDA adalah lembaga keuangan yang ditetapkan oleh MWA untuk mengadministrasikan penggunaan Dana Perwalian. 11. Sekretariat adalah unit kerja yang dibentuk oleh MWA untuk melaksanakan dan mendukung pelaksanaan tugas MWA sehari-hari. 12. Direktur Eksekutif adalah Kepala Sekretariat yang mengelola operasional Sekretariat.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

Koreksi

(1) ICCTF terdiri atas: a. Majelis Wali Amanat; dan b. Pengelola Dana Amanat (2) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan, MWA dapat membentuk Sekretariat.

Pasal 7

Koreksi

(1) Tugas dan tanggung jawab MWA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a: a. MENETAPKAN Pengelola Dana Amanat; b. MENETAPKAN kebijakan pelaksanaan program, melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam perjanjian hibah; c. memilih dan MENETAPKAN Direktur Eksekutif; d. MENETAPKAN rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala; e. menyusun laporan keuangan ICCTF; f. melakukan penarikan dana Hibah dari Pemberi Hibah; g. memerintahkan pembayaran Dana Perwalian kepada pihak-pihak yang terkait; h. melakukan proses pengadaan barang/jasa; dan i. mengesahkan Pedoman Tata Kelola. (2) Keputusan-keputusan teknis dan operasional MWA selaku pengarah ICCTF bersifat final dan mengikat.

Pasal 8

(1) Susunan organisasi MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; dan c. Anggota. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Keanggotaan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri Perencanaan.

Pasal 9

(1) Tugas dan tanggung jawab Ketua MWA adalah: a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan MWA; b. menandatangani surat/dokumen penetapan keputusan MWA; dan c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana ICCTF kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan. (2) Tugas dan tanggung jawab Sekretaris MWA: a. melakukan pengelolaan dokumen-dokumen dan keputusan MWA, menyiapkan penyelenggaraan rapat MWA, melakukan pencatatan terhadap proses dan hasil rapat MWA, dan mempublikasikan keputusan-keputusan MWA; b. menyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan oleh MWA; c. mengkoordinasikan penyusunan laporan ICCTF; dan d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya. (3) Tugas dan tanggung jawab Anggota MWA adalah memberikan masukan dan pendapat dalam pelaksanaan tugas MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

(1) MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dipersamakan sebagai Satker. (2) KPA dijabat oleh anggota MWA yang berasal dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan ditetapkan oleh Menteri Perencanaan. (3) Tugas dan Tanggung Jawab KPA adalah melaksanakan tugas-tugas KPA sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Anggota MWA terdiri atas: a. tiga orang perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; b. satu orang perwakilan Kementerian Keuangan; c. satu orang perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; www.djpp.kemenkumham.go.id d. satu orang perwakilan Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat; e. Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim; f. satu orang perwakilan organisasi masyarakat sipil; g. satu orang perwakilan dari dunia usaha; h. satu orang perwakilan akademisi; dan i. satu orang perwakilan untuk setiap mitra pembangunan yang berkontribusi dana ke ICCTF. (2) Anggota MWA yang mewakili Kementerian/Lembaga diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. (3) Anggota MWA yang mewakili Kementerian/Lembaga paling kurang merupakan Pejabat Eselon I. (4) Anggota MWA yang merupakan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan akademisi yang kegiatannya berkaitan dengan Penanganan Perubahan Iklim dipilih secara transparan, obyektif, non diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 12

PDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah lembaga keuangan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh MWA untuk mengadministrasikan penggunaan Dana Perwalian.

Pasal 13

(1) Tugas dan tanggung jawab PDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah: a. menangani administrasi dan keuangan Dana Perwalian sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan administrasi dan keuangan yang telah disepakati dalam perjanjian kontribusi dana ke ICCTF; b. melaporkan penanganan administrasi dan keuangan Dana Perwalian kepada MWA; dan c. melakukan pembayaran kepada pihak-pihak yang terkait atas perintah MWA. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, PDA dikoordinasikan oleh MWA.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT DANA PERWALIAN PERUBAHAN IKLIM INDONESIA/ INDONESIA CLIMATE CHANGE TRUST FUND

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

BAB X

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24