PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT -INDONESIA

PERMEN Nomor 2 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Millennium Challenge Corporation Amerika Serikat, selanjutnya disingkat MCC, adalah sebuah lembaga yang dibentuk Pemerintah Amerika Serikat untuk menyalurkan hibah dengan misi mengurangi kemiskinan global melalui pendekatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 2. Program Compact adalah program kemitraan antara Pemerintah INDONESIA dengan MCC untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana disepakati dalam Millenium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millenium Challenge Corporation and The Republic of INDONESIA. 3. Millennium Challenge Compact between The United States of America acting through The Millennium Challenge Corporation and The Republic of INDONESIA, selanjutnya disebut Compact, adalah perjanjian tertulis tentang pelaksanaan Program Compact antara Pemerintah INDONESIA dengan MCC yang ditandatangani pada tanggal 19 Nopember 2011, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif. 4. Program Implementation Agreement,selanjutnya disingkat PIA,adalah kesepakatan yang memberikan penjelasan rinci mengenai tata laksana implementasi, akuntabilitas fiskal, pencairan, penggunaan dana MCC dan hal lain yang terkait. 5. Millennium Challenge Account-INDONESIA, selanjutnya disingkat MCA- INDONESIA, adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Program Compact sesuai dengan Compact. 6. Pedoman Tata Kelola MCA-INDONESIA adalah dokumen yang berisi tentang pengaturan mekanisme pelaksanaan Program Compact. 7. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, selanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 8. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 9. Satuan Kerja, selanjutnya disebut Satker, adalah bagian dari suatu unit organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN. 10. Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut sebagai KPA adalah kepala Satker atau pejabat yang ditunjuk pada Satker yang mengelola dana ahibah MCC yang penetapannya dilakukan oleh Menteri Perencanaan. 11. Lembaga Wali Amanat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Kementerian/Lembaga untuk mengelola Dana Perwalian sesuai dengan kewenangan yang disepakati dalam Perjanjian Hibah. 12. Majelis Wali Amanat selanjutnya disebut sebagai MWA adalah bagian dari Lembaga Wali Amanat yang dipersamakan dengan Satker. 13. Transfer Agreement adalah perjanjian antara MCA-INDONESIA dan Bank Dunia yang berisi ketentuan dan persyaratan mengenai pendanaan dan partisipasi MCA-INDONESIA dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Support Facility. 14. Permitted Accounts adalah satu atau beberapa rekening bank yang dibuka oleh MCA-INDONESIA dengan persetujuan MCC. 15. Bank Agreement adalah perjanjian antara MWA atas nama MCA- INDONESIA dengan lembaga keuangan yang disetujui oleh MCC untuk mengelola Permitted Accounts, yang mengatur ketentuan dan persyaratan sesuai dengan Compact. 16. Fiscal Agent Agreement adalah perjanjian antara MCA-INDONESIA dan Fiscal Agent yang mengatur peran dan tanggungjawab Fiscal Agent serta ketentuan dan syarat lainnya sesuai dengan Compact.

BAB IV

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

Koreksi

Organ pelaksana MCA-INDONESIA terdiri atas: a. MWA, bertindak sebagai pengarah program dan sebagai Satker; b. Pengelola Dana Amanat; c. Tim Pelaksana, yang terdiri atas Unit Pelaksana Program yang dibantu oleh Fiscal Agent dan Procurement Agent, dan Unit Pendukung KPA.

Pasal 7

Koreksi

(1) Tugas dan tanggung jawab MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a: a. MENETAPKAN Pengelola Dana Amanat; b. MENETAPKAN kebijakan pelaksanaan program, melaksanakan kegiatan dan mengelola dana sebagaimana disepakati dalam Compact; c. MENETAPKAN dan mengubah struktur Tim Pelaksana; d. memilih Direktur Eksekutif melalui kompetisi; e. MENETAPKAN Direktur Eksekutif sesuai hasil pemilihan secara kompetisi; f. MENETAPKAN rencana kerja dan penganggaran kegiatan berkala; g. mengundang dan menilai usulan pengadaan barang/jasa dan/atau usulan hibah untuk yang kegiatan yang telah diatur dalam Compact, dan yang sesuai dengan Program Compact; h. menyetujui dokumen-dokumen pengadaan sesuai dengan ketentuan MCC Program Procurement Guidelines; i. menyusun laporan keuangan MCA-INDONESIA; j. melakukan tugas-tugas lain untuk melaksanakan Program Compact sesuai denganCompact. (2) Keputusan-keputusan teknis dan operasional MWA selaku pengarah Program Compact bersifat final dan mengikat.

Pasal 8

Susunan keanggotaan MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas : a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota; c. Anggota.

Pasal 9

Pasal 12

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah unit kerja yang dibentuk oleh MWA untuk melaksanakan dan mendukung pelaksanaan tugas MWA sehari-hari. (2) Tim Pelaksana terdiri atas Unit Pelaksana Program dan Unit Pendukung KPA. (3) Unit Pelaksana Program bertugas: a. menyusun rencana kerja pelaksanaan dan keuangan program; b. mengelola pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa dan prosesnya dilakukan melalui Procurement Agent; c. mengelola persiapan permintaan pencairan dana dan pembayaran kepada pihak terkait yang dibantu oleh Fiscal Agent; d. mengelola keuangan program yang ditampung PDA; e. bersama dengan Unit Pendukung KPA menyiapkan dokumen terkait fasilitas perpajakan; f. membantu Satker menyiapkan dokumen pengajuan pengesahan realisasi pendapatan dan belanja MCA-INDONESIA dan laporan keuangan penyaluran dana MCA-INDONESIA; g. mengelola publikasi pelaksanaan program; h. memberikan dukungan teknis kepada Sekretaris MWA dalam melaksanakan tugas; i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; j. menyusun laporan kegiatan dan keuangan; k. menyiapkan laporan lain yang diminta oleh MWA; l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh MWA. (4) Unit Pelaksana Program dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan Program Compact. (5) Direktur Eksekutif berwenang mengangkat dan memberhentikan personil inti. (6) Unit Pendukung KPA dikoordinasikan oleh Koordinator Unit Pendukung KPA. (7) Unit Pendukung KPA bertugas membantu KPA selaku Kepala Satker dalam pengelolaan administrasi keuangan negara yang berkaitan dengan Program Compact. (8) Direktur Eksekutif akan memberikan pernyataan bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Compact, sebagai landasan tunggal bagi Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani kontrak bersama dengan Direktur Eksekutif dengan penyedia barang/jasa.

Pasal 13

(1) Fiscal Agent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah lembaga profesional dalam bidang manajemen keuangan yang dipilih oleh MWA melalui seleksi terbuka untuk mendukung tugas Tim Pelaksana. (2) Tugas dan tanggung jawab Fiscal Agent terdiri atas: a. menyiapkan dokumen permintaan pembayaran; b. memastikan dan memberikan pernyataan pengesahan bahwa dokumen permintaan pembayaran sudah sesuai dengan ketentuan dalam Fiscal Agent Agreement dan Bank Agreement; c. mengajukan permintaan pembayaran kepada PDA agar melakukan penarikan dari Permitted Accounts; d. melakukan pencatatan semua transaksi penggunaan dana hibah MCC; e. menyiapkan laporan penggunaan dana hibah MCC sesuai dengan Fiscal Agent Agreement dan Bank Agreement; f. memberikan dukungan teknis lain yang dibutuhkan Tim Pelaksana dan PDA dalam pengelolaan keuangan dan memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana hibah MCC; dan g. melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Fiscal Agent Agreement dan Bank Agreement.

Pasal 14

(1) Procurement Agent sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah lembaga profesional yang dipilih oleh MWA melalui seleksi terbuka untuk mendukung tugas Tim Pelaksana. (2) Procurement Agent bertugas memberikan asistensi kepada Tim Pelaksana dalam pengelolaan proses kegiatan pengadaan barang/jasa.

Pasal 15

MWA menyusun dan MENETAPKAN metoda untuk memastikan pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Compact.

(1) Ketua MWA merangkap jabatan sebagai KPA selaku Kepala Satker. (2) Tugas dan tanggung jawab Ketua MWA adalah : a. memfasilitasi proses pengambilan keputusan MWA; b. menandatangani surat/dokumen penetapan keputusan MWA; c. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan dana MCA-INDONESIA. (3) Tugas dan tanggung jawab KPA adalah melaksanakan tugas-tugas KPA sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPA dapat dibantu oleh Koordinator Unit Pendukung KPA. (5) Tugas dan tanggung jawab Sekretaris MWA: a. melakukan pengelolaan dokumen-dokumen dan keputusan MWA, menyiapkan penyelenggaraan rapat MWA, melakukan pencatatan terhadap proses dan hasil rapat MWA, mempublikasikan keputusan-keputusan MWA; b. menyiapkan bahan penunjang pengambilan keputusan oleh MWA; c. mengkoordinasikan penyusunan laporan Lembaga Wali Amanat MCA-INDONESIA; dan d. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya. (6) Tugas dan tanggung jawab Anggota MWA adalah memberikan masukan dan pendapat dalam pelaksanaan tugas MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1). Pasal10 (1) MWA terdiri atas anggota pemilik suara dan anggota bukan pemilik suara. (2) Anggota pemilik suara berhak memberikan suara dalam proses pengambilan keputusan. (3) Anggota bukan pemilik suara hanya berhak memberikan pendapat atau masukan dalam proses pengambilan keputusan. (4) Anggota pemilik suara terdiri atas : a. dua orang perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; b. satu orang perwakilan Kementerian Keuangan; c. satu orang perwakilan Kementerian Dalam Negeri; d. satu orang perwakilan organisasi masyarakat sipil; e. satu orang perwakilan dari dunia usaha; dan f. satu orang perwakilan akademisi. (5) Anggota bukan pemilik suara terdiri atas: a. satu orang perwakilan MCC; dan b. Direktur Eksekutif. (6) Anggota MWA yang mewakili Kementerian/Lembaga diusulkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga. (7) Anggota MWA yang mewakili Kementerian/Lembaga merupakan Pejabat Eselon I. (8) Anggota MWA yang merupakan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil, dunia usaha dan akademisi dipilih secara transparan, obyektif, non diskriminatif dan akuntabel. (9) Anggota MWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan. Pasal11 (1) Pengelola Dana Amanat selanjutnya disebut dengan PDA adalah lembaga keuangan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh MWA untuk mengadministrasikan penggunaan dana perwalian yang ditampung dalam Permitted Accounts sesuai dengan Compact. (2) Tugas dan tanggung jawab PDA adalah : a. menangani administrasi keuangan Program Compact yang ditampung dalam Permitted Accounts sesuai dengan prinsip- prinsip pengelolaan administrasi keuangan yang disepakati dalam Compact; b. melaporkan penanganan administrasi keuangan Program Compact yang ditampung dalam Permitted Accounts kepada MWA; c. melakukan pembayaran dari Permitted Accounts berdasarkan kewenangan dari MWA yang diatur dalam Bank Agreement. (3) Mekanisme pelaksanaan tugas PDA dalam pasal ini akan diatur dalam Bank Agreement.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI AMANAT MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT -INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VI

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

BAB XI

Pasal 25