Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pemba…

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 2. Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah PNS, prajurit Tentara Nasional INDONESIA, anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA, dan pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Kelas jabatan disusun sebagai dasar penetapan tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 3

Koreksi

(1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil evaluasi jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang terdiri atas: a. Rekapitulasi Kelas Jabatan dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana terdapat dalam Lampiran I, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; b. Daftar Nama Jabatan Struktural, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana terdapat dalam Lampiran II, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; c. Daftar Nama Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya, Kelas Jabatan, dan Persediaan Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana terdapat dalam Lampiran III, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; d. Tabel hasil Evaluasi Jabatan Struktural di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana terdapat dalam Lampiran IV, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan e. Tabel hasil Evaluasi Jabatan Fungsional dan Jabatan Lainnya di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana terdapat dalam Lampiran V, yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Persediaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, merupakan jumlah persediaan pegawai berdasarkan data kepegawaian pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan. (4) Persediaan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan organisasi sesuai dengan ketersediaan jabatan.

Pasal 4

Koreksi

Sebagai tindak lanjut terhadap Peraturan Menteri ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional MENETAPKAN Kelas Jabatan dan Pemangku Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 5

Koreksi

Tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai bulan Februari 2017.

Pasal 6

Koreksi

(1) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang tertinggi bagi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Tunjangan kinerja bagi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Januari 2017.

Pasal 7

Koreksi

(1) Ajudan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan yang berstatus PNS di luar lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional, Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA atau Prajurit Tentara Nasional INDONESIA hanya berhak menerima salah satu tunjangan kinerja yang dipilihnya. (2) Dalam hal Ajudan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih untuk mendapatkan tunjangan kinerja dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka penetapan kelas jabatan disesuaikan dengan kepangkatan dan kelas jabatan pada instansi asalnya atau pada kesatuannya. (3) Tunjangan Kinerja bagi Ajudan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan Februari 2017.

Pasal 8

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kelas Jabatan pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, kecuali: a. ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; b. ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan c. ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi Ajudan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Desember 2017 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, ttd BAMBANG P.S. BRODJONEGORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2017 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9